Nasional
Share this on:

Pemilu Harus Update Teknologi

  • Pemilu Harus Update Teknologi
  • Pemilu Harus Update Teknologi

JAKARTA - Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi. Saat ini masyarakat dihadapkan dalam era pergeseran berbasis kecanggihan teknologi. Termasuk dalam dunia kepemiluan.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menegaskan, era disrupsi teknologi tak bisa dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari saja, manusia kini sudah bisa pesan makan, belanja, mengontrol bisnis sembari tiduran melalui aplikasi di layar telepon seluler. Baginya hal sama terjadi dalam dunia kepemiluan.

Karena itu, pengawas pemilu harus menyiapkan cara pandang antisipatif untuk bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi. "Dalam konteks pemilu bisa jadi ada hal-hal yang mengadaptasi situasi-situasi itu. Saya kira pengawas harus menyesuaikan. Tentu regulasinya harus bergantung pada UU," ujar Afif di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (4/10) kemarin.

Dia memandang, era disrupsi teknologi merupakan era yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Gagasan electronic votting (e-voting) dan electronic recapitulation (e-rekap) yang saat ini mendapat kritikan, bisa jadi bakal terlaksana pada pemilu berikutnya. Kritikan tersebut datang dari para pakar karena dasar hukumnya belum kuat dalam UU.

"Kita harus mulai berpikir bagaimana pemanfaatan teknologi membuat cepat dan baik hasil maupun proses pengawasan di era distruption," paparnya.

Hal senada disampaikan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo. Menurutnya, belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada Serentak 2020. Dia mengungkapkan, meski Pemilu 2019 menuai prestasi, namun ada catatan dari beberapa tindakan yang mengarah cacat integritas, tidak netral, dan tidak profesional. Sehingga, jika penanganan pelanggaran pemilu buruk, maka dampaknya fatal.

"Sangat fatal ketika kita melakukan penindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu akan ada yang mengadu tidak adil," ucapnya.

Terlebih, lanjutnya, ada beberapa putusan administrasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU saat Pemilu 2019. Melihat hal itu, Dewi menegaskan Bawaslu harus melakukan fungsi kontrolnya dengan lebih baik. "Kita memiliki peran besar untuk mengontrol besarnya kekuasaan yang dimiliki KPU. Kontrol kita adalah dalam proses penanganan pelanggaran," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG
Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia yakin akan kemampuan untuk mengelola nuklir demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

Partai NasDem secara aklamasi kembali memberikan mandat jabatan ketua umum kepada Surya Paloh.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Kekuatan Golkar dalam percaturan politik Indonesia dinilai sangat penting. Karena itu, internal Golkar harus solid.


Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan setuju, terkait rencana perombakan kurikulum pendidikan dengan disertai penerapan teknologi.


Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Partai politik diyakini menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi.


Istilah Radikalisme Harus Didefinisikan Ulang

Istilah Radikalisme Harus Didefinisikan Ulang

Istilah radikalisme, banyak yang salah memahaminya. Karenanya sangat penting agar istilah radikalisme didefinisi ulang.


Pesimis UU Pilkada Direvisi

Pesimis UU Pilkada Direvisi

Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pilkada.


Eselon Dipangkas, Camat dan Lurah Dipertahankan

Eselon Dipangkas, Camat dan Lurah Dipertahankan

Presiden Joko Widodo akan melakukan penyederhanaan birokrasi besar-besaran. Pemangkasan untuk menjamin investasi berjalan mulus dan prosedur yang panjang harus



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!