Nasional
Share this on:

Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

  • Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU
  • Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

JAKARTA - - Suhu politik Indonesia terus memanas. Kemarin (14/5), Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi secara tegas menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, BPN menarik seluruh saksi-saksinya. Baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menegaskan, pihaknya telah menyampaikan semua argumen dan bentuk kecurangan. Selanjutnya, BPN akan menyerahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Saat ditanya apakah persoalan kecurangan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran BPN menarik semua saksinya, Priyo mengatakan, belum tahu dan belum memutuskannya. Tapi dia memastikan jalur konstitusi akan tetap dilalui. Termasuk ke Bawaslu.

"Datanya masif, ada satu brek, kita punya data lengkap. Tapi nggak mungkin dalam waktu singkat tadi bicara di depan pers. Kita siap adu data dengan pihak manapun juga. Dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih berproses kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo saat acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Ketua BPN Djoko Santoso dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU. Ia menduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. "Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko.

Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil. Selain itu, Djoko mengatakan BPN Prabowo-Sandi telah mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat itu, BPN Prabowo-Sandi meminta dan mendesak KPU menghentikan sistem perhitungan suara.

"Yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis, dan masif," papar mantan Panglima TNI itu.

Terpisah, hasil atau kemenangan secara telak yang diperoleh Jokowi-Amin di Jawa Tengah juga telah ditolak oleh Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia menganggap adanya dugaan kecurangan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rekapitulasi nasional KPU pada Provinsi Jawa Tengah Capres-Cawapres nomor urut 01 unggul sebesar 16.825.511. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 02 meraih perolehan suara 4.944.447.

"Banyak masalah dan itu tidak terjawab (dugaan kecurangan di Jawa Tengah, Red)," kata Ferry yang pernah menjabat Menteri BPN Agraria dan Tata Ruang ini.

Menurutnya, adanya dugaan kecurangan itu seperti soal beberapa saksi dari BPN yang dihalang-halangi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian, penukaran hasil rekap C1 yang tak sebagaimana mestinya. "Jadi banyak kejadian seperti itu. Untuk adilnya, BPN meminta di Jawa Tengah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)," imbuhnya.

Ferry mengungkapkan, penolakan tandatangan hasil rekapitulasi bukan hanya dilakukan di Jawa Tengah saja. Melainkan juga di Banten dan DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan atau bukan karena menang atau kalah. Melainkan untuk persoalan atau masalah keadilan dalam sebuah kompetisi yakni Pemilu 2019. "Ini bukan soal sesuatu angka menang dan kalah. Kita juga nggak ada pikiran ke MK. Bagi kita ini bentuk keberatan yang mendasar dari MK," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan soal BPN yang menolak tandatangan hasil rekapitulasi nasional di Jawa Tengah. Meskipun tidak ada tandatangan, proses rekapitulasi tetap akan berjalan.

"Nggak ada masalah. Siapapun boleh kalau memang tidak ingin tanda tangan. Tidak menghambat proses rekapitulasi di setiap level," ujar Ilham.

Senada dengan Ilham, Komisioner KPU lainnya, Hasyim Ashari menjelaskan, jika saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi. Dia menyarankan jika BPN buka-bukaan data di KPU. "Karena di sini kan forum rekapitulasi, semua saksi hadir. Jadi tidak hanya di-crosscheck dengan datanya KPU, tapi juga di-crosscheck dengan data yang dipegang masing-masing partai pemilu. Baik dari parpol maupun pasangan capres-cawapres," ucapnya.

Hasyim mencontohkan buka-bukaan data dilakukan di Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Data yang dimiliki tiap saksi dan KPU akan dicocokkan. "Datanya saja kita cocokkan. Kemarin seperti di Kalbar, Malut, kita juga cocok-cocokkan. Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini. Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan akan mendaftarkan sengketa hasil pilpresp) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) hari ini.


BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional.


Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

Ombudsman menemukan maladministrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban petugas Pemilu 2019, 17 April lalu..


Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Suasana Kantor KPU, Senin (20/5) malam, sangat ramai. Ratusan aparat kepolisian terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jakarta.


Janggal, Ancaman Serangan Teroris ke Aksi 22 Mei

Janggal, Ancaman Serangan Teroris ke Aksi 22 Mei

Penetapan hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5) mendatang, dikhawatirkan terjadi chaos atau kerusuhan.


Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Jelang pengumuman hasil penghitungan Pemilu 2019, tensi politik kian memanas. Kedua kubu saling mengklaim menang.


Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Kesalahan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan masalah klasik.


Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri menyebut adanya potensi kerusuhan saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!