Nasional
Share this on:

Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

  • Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU
  • Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

JAKARTA - - Suhu politik Indonesia terus memanas. Kemarin (14/5), Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi secara tegas menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, BPN menarik seluruh saksi-saksinya. Baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menegaskan, pihaknya telah menyampaikan semua argumen dan bentuk kecurangan. Selanjutnya, BPN akan menyerahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Saat ditanya apakah persoalan kecurangan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran BPN menarik semua saksinya, Priyo mengatakan, belum tahu dan belum memutuskannya. Tapi dia memastikan jalur konstitusi akan tetap dilalui. Termasuk ke Bawaslu.

"Datanya masif, ada satu brek, kita punya data lengkap. Tapi nggak mungkin dalam waktu singkat tadi bicara di depan pers. Kita siap adu data dengan pihak manapun juga. Dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih berproses kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo saat acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Ketua BPN Djoko Santoso dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU. Ia menduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. "Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko.

Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil. Selain itu, Djoko mengatakan BPN Prabowo-Sandi telah mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat itu, BPN Prabowo-Sandi meminta dan mendesak KPU menghentikan sistem perhitungan suara.

"Yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis, dan masif," papar mantan Panglima TNI itu.

Terpisah, hasil atau kemenangan secara telak yang diperoleh Jokowi-Amin di Jawa Tengah juga telah ditolak oleh Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia menganggap adanya dugaan kecurangan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rekapitulasi nasional KPU pada Provinsi Jawa Tengah Capres-Cawapres nomor urut 01 unggul sebesar 16.825.511. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 02 meraih perolehan suara 4.944.447.

"Banyak masalah dan itu tidak terjawab (dugaan kecurangan di Jawa Tengah, Red)," kata Ferry yang pernah menjabat Menteri BPN Agraria dan Tata Ruang ini.

Menurutnya, adanya dugaan kecurangan itu seperti soal beberapa saksi dari BPN yang dihalang-halangi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian, penukaran hasil rekap C1 yang tak sebagaimana mestinya. "Jadi banyak kejadian seperti itu. Untuk adilnya, BPN meminta di Jawa Tengah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)," imbuhnya.

Ferry mengungkapkan, penolakan tandatangan hasil rekapitulasi bukan hanya dilakukan di Jawa Tengah saja. Melainkan juga di Banten dan DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan atau bukan karena menang atau kalah. Melainkan untuk persoalan atau masalah keadilan dalam sebuah kompetisi yakni Pemilu 2019. "Ini bukan soal sesuatu angka menang dan kalah. Kita juga nggak ada pikiran ke MK. Bagi kita ini bentuk keberatan yang mendasar dari MK," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan soal BPN yang menolak tandatangan hasil rekapitulasi nasional di Jawa Tengah. Meskipun tidak ada tandatangan, proses rekapitulasi tetap akan berjalan.

"Nggak ada masalah. Siapapun boleh kalau memang tidak ingin tanda tangan. Tidak menghambat proses rekapitulasi di setiap level," ujar Ilham.

Senada dengan Ilham, Komisioner KPU lainnya, Hasyim Ashari menjelaskan, jika saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi. Dia menyarankan jika BPN buka-bukaan data di KPU. "Karena di sini kan forum rekapitulasi, semua saksi hadir. Jadi tidak hanya di-crosscheck dengan datanya KPU, tapi juga di-crosscheck dengan data yang dipegang masing-masing partai pemilu. Baik dari parpol maupun pasangan capres-cawapres," ucapnya.

Hasyim mencontohkan buka-bukaan data dilakukan di Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Data yang dimiliki tiap saksi dan KPU akan dicocokkan. "Datanya saja kita cocokkan. Kemarin seperti di Kalbar, Malut, kita juga cocok-cocokkan. Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini. Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.


Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

KPU baru akan melakukan penetapan setelah seluruh PHPU di MK dijalankan sesuai putusan mahkamah.


Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Partai Golkar berkeinginan mengusung kader sendiri dalam Pemilu Presiden 2024 mendatang.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang didukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020 mendatang.


Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Jelang pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu menyoroti persiapan ogistik, DPT, hingga regulasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!