Nasional
Share this on:

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

  • Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN
  • Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

JAKARTA - Skema pemindahan ibu kota negara terus dimatangkan. Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini telah mengerucut satu nama dari sekian nama yang disodorkan. Pindahnya kemana? letaknya di Pulau Kalimantan. Sekarang sudah mengkrucut satu nama. Bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, tulis Presiden Jokowi melalui fanpage facebooknya yang diunggah, kemarin (8/8).

Menurut Presiden, segala aspek dalam proses pemindahan itu baik skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota sedang dikaji secara mendalam dan detail. "Sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita," terangnya.

Presiden juga menegaskan, pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk kita antisipasi hambatannya. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita adaptasi.

"Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," terangnya.

Presiden juga mengarahkan beberapa pihak terkait pemindahan ibu kota pemerintahan untuk mempelajari hal itu dari sejumlah negara yang telah melakukannya. "Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

Jokowi pun mengingatkan untuk mempersiapkan skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. "Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya dan juga yang paling penting payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibukota ini," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak terlalu membebankan APBN dengan melibatkan swasta dan BUMN.

Hasil kajian yang disebutkan Bambang menilai total investasi yang dibutuhkan sekira Rp480 triliun. Dia juga menyebut beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota pemerintahannya antara lain Amerika Serikat di Washington DC, Brazil di Brasilia, Australia di Canbera, Malaysia di Putra Jaya, dan Korea Selatan di Sejong.

Terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad M Ali menyebutkan sepakat dengan skema pemindahan ibu kota negara yang tidak hanya menguras APBN. Pemerintah diminta untuk mencari pendanaan dari pihak swasta.

"Sepakat dengan skema itu. Kita juga berharap pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur transportasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, terangnya.

Menurut Ahmad Ali, dengan pemindahan ibu kota letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan. Namun, hal itu tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespon ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," jelas Legislator dapil Sulawesi Tengah ini.

Sejauh ini, kata Ahmad Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama. "Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif. Maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," katanya.

Selain itu, kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi. "Maka itu kebutuhan Sulteng ke depan, harus bersinergi antara rencana provinsi dengan kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan, tetapi Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad Ali.

Oleh karena itu, harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Megawati Kembali Tantang Prabowo
Megawati Kembali Tantang Prabowo

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Paripurna DPR Diinterupsi Isu Rasisme Papua

Paripurna DPR Diinterupsi Isu Rasisme Papua

Rapat Paripurna yang digelar DPR RI dengan agenda pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2


30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

PT PLN (Persero) menyatakan, akan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik 'berjamaah' pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) lalu.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Pada Oktober 2019 mendatang, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.


Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampaknya merupakan hal yang istimewa bagi Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Moh


Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah DKI Jakarta, pada Kamis pekan lalu (1/8) mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019.


BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan jangan asal menaikan iuran peserta mandiri, tetapi harus diimbangi peningkatan pelayanan kepada peserta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!