Nasional
Share this on:

Pemulangan WNI Korban 'Pengantin Pesanan' Tak Mudah

  • Pemulangan WNI Korban 'Pengantin Pesanan' Tak Mudah
  • Pemulangan WNI Korban 'Pengantin Pesanan' Tak Mudah

Foto: ilustrasi

**JAKARTA ** - Pemerintah Indonesia tengah berupaya memulangkan sejumlah perempuan yang diduga menjadi korban perdagangan manusia berkedok 'pengantin pesanan' tersebut. Sayangnya, perbedaan pandangan otoritas China dalam memandang isu itu membuat proses pemulangan menjadi lama.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, butuh penyatuan persepsi dengan pemerintah China dalam menangani kasus mail-order brides atau pengantin pesanan. "Setelah kita melihat kenapa proses pemulangan yang terkait otoritas Tiongkok ini memakan waktu yang sangat lama, itu terjadi karena adanya perbedaaan melihat isu itu," kata Retno di Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Retno menjelaskan, dari sudut pandang pemerintah Indonesia, praktik pernikahan yang dilaporkan para korban menunjukkan indikasi perdagangan manusia. Sejumlah bukti telah dikantongi Menlu, meski ia enggan membeberkan kepada media.

"Pantas ada dugaan bahwa ini melibatkan kegiatan (human) trafficking yang tentunya ilegal. Sekali lagi ini dugaan, perlu pendalaman, tapi sudah ada beberapa bukti yang menguatkan dugaan tersebut," terangnya.

Sementara dari pihak pemerintah China, ujar Retno, kasus tersebut dianggap sebagai permasalahan rumah tangga yang tidak perlu campur tangan pemerintah kedua negara. Otoritas China menilai bahwa konflik antara istri dan suami yang sah secara hukum tidak perlu sampai melibatkan pemerintah kedua negara.

"Keterlibatan negara karena ini masuk ke wilayah privasi. Tadi pagi saya bertemu dengan dubes Tiongkok intinya adalah kita harus menyamakan persepsi, bahwa ini isu tidak semata isu keluarga tapi pantas untuk dilihat apakah betul dugaan trafficking itu ada," tuturnya.

Kementerian Luar Negeri mencatat, sampai saat ini ada 15 perempuan yang diduga menjadi korban perdagangan manusia. Dari angka itu, delapan perempuan sudah kembali ke Indonesia. "Pemerintah masih mengupayakan perempuan lainnya yang belum bisa pulang ke Tanah Air. Akan kami push agar prosesnya jadi lebih cepat," pungkasnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Korban yang mengalami gangguan jiwa akibat game online bertambah banyak. Kasus terakhir terungkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!