Nasional
Share this on:

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

  • Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi
  • Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

JAKARTA - Belum juga direalisasikan pelaksanannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi. Ini buntut dari surat nomor 188.31/3746/SJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo menilai prosedur pencairan bagi PNS daerah berpotensi molor. Sebab dalam Pasal 10 ayat 2 kedua PP itu diatur bahwa pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana prosedur, pembuatan perda sendiri tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat harus dibahas bersama DPRD masing-masing daerah. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan. Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang wajar di internal pemerintahan.

"Itu kan intern aja untuk antisipasi aja kan boleh aja mengantisiapasi. Jangan sampai disalahkan pemerintah," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (14/5).

Tjahjo menambahkan, payung hukum sebagai landasan penggunaan dana APBD untuk gaji ke 13 dan THR bisa diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). "Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati," imbuhnya. Secara teknis, pembuatan Perkada relatif lebih mudah mengingat tidak perlu pembahasan dengan DPRD.

Disinggung soal potensi keterlambatan karena ada revisi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis yang bisa segera dilakukan perubahan. Yang terpenting, saat ini semua daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13.

"Sudah dialokasikan kok di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengatakan, pihaknya siap mengkaji kembali PP tersebut bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Soal apakah lembaganya sepakat dengan rekomendasi tersebut, dia belum berani menyampaikan.

"Harus dibahas dengan K/L terkait. Tidak bisa menentukan sendiri," bebernya.

Namun, Mudzakir menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk bisa mencairkan THR dan Gaji ke 13 sesuai jadwal. "Kita harapkan THR tetap bisa cair sebelum lebaran," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 disebutkan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepat-cepatnya 10 hari sebelum lebaran. Jika lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, maka pencairan THR bisa dilakukan pada 27 Mei 2019. (far/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Calo ASN Recoki Kemenpan RB
Calo ASN Recoki Kemenpan RB

Berita Sejenis

Ini Tiga Skenario Perebutan Kursi Ketua MPR

Ini Tiga Skenario Perebutan Kursi Ketua MPR

Ada tiga skenario yang bisa terjadi dalam perebutan kursi Ketua MPR periode 2019-2024.


Lima Tokoh Senior Beringin Dukung Kandidat Caketum Berbeda

Lima Tokoh Senior Beringin Dukung Kandidat Caketum Berbeda

Tiga tokoh senior Partai Golkar diprediksi akan mendukung Airlangga Hartarto.


Raja Salman Hajikan 200 Keluarga Korban Masjid Christchurch

Raja Salman Hajikan 200 Keluarga Korban Masjid Christchurch

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz akan menghajikan 200 keluarga korban serangan dua Masjid di Christchurch, Selandia Baru.


Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Belum ada keputusan apakah Partai Gerindra tetap oposisi atau ikut dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Nyabu bersama Suami, Nunung Ditangkap Polisi

Nyabu bersama Suami, Nunung Ditangkap Polisi

Jumat (19/7) siang menjadi hari yang tak bisa dilupakan oleh Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung.


Gerindra Gelar Rapat Penting

Gerindra Gelar Rapat Penting

Dewan Pembina Partai Gerindra akan menggelar rapat, Jumat (19/7) besok, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.


Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu lagi.


Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Kementerian Pariwisata menargetkan infrastruktur di empat destinasi wisata super prioritas bisa rampung tahun depan.


707 Ribu Hektar Sawah Rentan Kekeringan

707 Ribu Hektar Sawah Rentan Kekeringan

BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung Agustus-September nanti. Pemerintah pun mulai mengantisipasi dampaknya.


Malaysia Ajak Indonesia Protes ke WTO

Malaysia Ajak Indonesia Protes ke WTO

Pemerintah Malaysia akan mengajukan keluhan ke (WTO) sebelum November 2019, untuk melawan langkah Uni Eropa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!