Nasional
Share this on:

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

  • Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi
  • Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

JAKARTA - Belum juga direalisasikan pelaksanannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi. Ini buntut dari surat nomor 188.31/3746/SJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo menilai prosedur pencairan bagi PNS daerah berpotensi molor. Sebab dalam Pasal 10 ayat 2 kedua PP itu diatur bahwa pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana prosedur, pembuatan perda sendiri tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat harus dibahas bersama DPRD masing-masing daerah. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan. Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang wajar di internal pemerintahan.

"Itu kan intern aja untuk antisipasi aja kan boleh aja mengantisiapasi. Jangan sampai disalahkan pemerintah," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (14/5).

Tjahjo menambahkan, payung hukum sebagai landasan penggunaan dana APBD untuk gaji ke 13 dan THR bisa diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). "Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati," imbuhnya. Secara teknis, pembuatan Perkada relatif lebih mudah mengingat tidak perlu pembahasan dengan DPRD.

Disinggung soal potensi keterlambatan karena ada revisi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis yang bisa segera dilakukan perubahan. Yang terpenting, saat ini semua daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13.

"Sudah dialokasikan kok di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengatakan, pihaknya siap mengkaji kembali PP tersebut bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Soal apakah lembaganya sepakat dengan rekomendasi tersebut, dia belum berani menyampaikan.

"Harus dibahas dengan K/L terkait. Tidak bisa menentukan sendiri," bebernya.

Namun, Mudzakir menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk bisa mencairkan THR dan Gaji ke 13 sesuai jadwal. "Kita harapkan THR tetap bisa cair sebelum lebaran," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 disebutkan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepat-cepatnya 10 hari sebelum lebaran. Jika lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, maka pencairan THR bisa dilakukan pada 27 Mei 2019. (far/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Calo ASN Recoki Kemenpan RB
Calo ASN Recoki Kemenpan RB

Berita Sejenis

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan akan mendaftarkan sengketa hasil pilpresp) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) hari ini.


Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 dijamin 100 persen independen.


Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan membatasi angkutan truk yang melintasi jalan tol pada saat puncak Mudik Lebaran 2019 ini.


Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Mulai 23 Mei, PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan merelokasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama di KM 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek ke KM 70.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun


Puan Paling Berpeluang Pimpin DPR

Puan Paling Berpeluang Pimpin DPR

Setelah pada 2014 menggunakan sistem paket, konfigurasi pimpinan DPR periode mendatang akan memakai sistem suara terbanyak.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur akan menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu 2019 metode pos, Kamis (16/5) hari in


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!