Nasional
Share this on:

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?
  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi.

Selama ini, menurut Hasto, partainya memberikan sanksi maksimal bagi kader yang terjaring OTT dan menjadi tersangka korupsi. Partainya geram dan marah terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusian.

“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya," kata dia.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah begitu rusak karakter dan mentalitas anak bangsa atau sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif.

"Atau pencegahan korupsi yang mandul. Dan kita asyik menikmati drama OTT itu," bebernya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah penangkapan yang dilakukan KPK murni pemberantasan korupsi atau ada kepentingan politik di belakangnya. Sebab, yang menjadi sasaran komisi antirasuah ialah calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan pemimpin yang sangat mengakar.

Misalnya, Samanhudi, wali kota Blitar, yang sangat berpengaruh dan mempunyai kepemimpinan kuat. Begitu juga Sahri Mulyo yang merupakan calon bupati tulungagung terkuat.

Kesan adanya kepentingan politik terlihat dari kasus penangkapan kedua tokoh tersebut. Keduanya tidak terkena OTT langsung. Namun, beberapa media online memberitakan seolah-olah keduanya sudah menjadi target dan harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.

Tapi faktanya, tegas Hasto, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, bukan pejabat negara. Sedangkan di Tulungagung, yang diringkus ialah kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo.

"Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?" jelas anggota DPR RI itu.

OTT yang dilakukan KPK akhirnya dihubungkan dengan kontestasi pilkada. Sekarang, lanjut dia, siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan.

Sebab, sebelumnya ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya. Misalnya, terkait pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan ada vested interest.

"Begitu juga kebocoran sprindik Anas Urbaningrum," terangnya. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!