Nasional
Share this on:

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?
  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi.

Selama ini, menurut Hasto, partainya memberikan sanksi maksimal bagi kader yang terjaring OTT dan menjadi tersangka korupsi. Partainya geram dan marah terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusian.

“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya," kata dia.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah begitu rusak karakter dan mentalitas anak bangsa atau sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif.

"Atau pencegahan korupsi yang mandul. Dan kita asyik menikmati drama OTT itu," bebernya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah penangkapan yang dilakukan KPK murni pemberantasan korupsi atau ada kepentingan politik di belakangnya. Sebab, yang menjadi sasaran komisi antirasuah ialah calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan pemimpin yang sangat mengakar.

Misalnya, Samanhudi, wali kota Blitar, yang sangat berpengaruh dan mempunyai kepemimpinan kuat. Begitu juga Sahri Mulyo yang merupakan calon bupati tulungagung terkuat.

Kesan adanya kepentingan politik terlihat dari kasus penangkapan kedua tokoh tersebut. Keduanya tidak terkena OTT langsung. Namun, beberapa media online memberitakan seolah-olah keduanya sudah menjadi target dan harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.

Tapi faktanya, tegas Hasto, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, bukan pejabat negara. Sedangkan di Tulungagung, yang diringkus ialah kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo.

"Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?" jelas anggota DPR RI itu.

OTT yang dilakukan KPK akhirnya dihubungkan dengan kontestasi pilkada. Sekarang, lanjut dia, siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan.

Sebab, sebelumnya ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya. Misalnya, terkait pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan ada vested interest.

"Begitu juga kebocoran sprindik Anas Urbaningrum," terangnya. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.


DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

Ruang kerja dua anggota DPR di gedung Nusantara I kemarin (15/10) diterjang peluru. Polisi menyebut kejadian itu murni peluru nyasar.


Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Indonesia masih berada pada peringkat yang gemuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI).


Pertamina Tahu Rencana Kenaikan Harga Premium

Pertamina Tahu Rencana Kenaikan Harga Premium

Drama maju mundur kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium masih menuai sejumlah komentar.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!