Nasional
Share this on:

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?
  • Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi.

Selama ini, menurut Hasto, partainya memberikan sanksi maksimal bagi kader yang terjaring OTT dan menjadi tersangka korupsi. Partainya geram dan marah terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusian.

“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya," kata dia.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah begitu rusak karakter dan mentalitas anak bangsa atau sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif.

"Atau pencegahan korupsi yang mandul. Dan kita asyik menikmati drama OTT itu," bebernya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah penangkapan yang dilakukan KPK murni pemberantasan korupsi atau ada kepentingan politik di belakangnya. Sebab, yang menjadi sasaran komisi antirasuah ialah calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan pemimpin yang sangat mengakar.

Misalnya, Samanhudi, wali kota Blitar, yang sangat berpengaruh dan mempunyai kepemimpinan kuat. Begitu juga Sahri Mulyo yang merupakan calon bupati tulungagung terkuat.

Kesan adanya kepentingan politik terlihat dari kasus penangkapan kedua tokoh tersebut. Keduanya tidak terkena OTT langsung. Namun, beberapa media online memberitakan seolah-olah keduanya sudah menjadi target dan harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.

Tapi faktanya, tegas Hasto, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, bukan pejabat negara. Sedangkan di Tulungagung, yang diringkus ialah kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo.

"Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?" jelas anggota DPR RI itu.

OTT yang dilakukan KPK akhirnya dihubungkan dengan kontestasi pilkada. Sekarang, lanjut dia, siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan.

Sebab, sebelumnya ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya. Misalnya, terkait pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan ada vested interest.

"Begitu juga kebocoran sprindik Anas Urbaningrum," terangnya. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

Dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (24/1).


Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!