Nasional
Share this on:

Pendaftaran PPPK Tertunda

  • Pendaftaran PPPK Tertunda
  • Pendaftaran PPPK Tertunda

JAKARTA - Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan. Pasalnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) sebagai payung hukum dan panduan teknisnya belum diterbitkan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, website sscasn.bkn.go.id yang digunakan untuk pendaftaran sudah diaktifkan. Namun karena payung hukum belum selesai, pendaftaran belum bisa dilakukan.

"Saya sudah bicara dengan temen-temen yang menangani di pusat. Ternyata dari pagi masih ada rapat (bahas) Permenpan," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (11/2).

Terkait persoalan yang masih mengganjal, Ridwan menyebut ada sejumlah hal teknis yang belum tuntas akibat hal yang mendadak. Salah satunya terkait laporan perubahan data jumlah tenaga honorer di daerah yang mendapat akses pendaftaran.

"Ternyata ada beberapa data yang baru diverifikasi lagi. Pak yang ini sudah ga ada, yang ini sudah non aktif, dan sebagainya," imbuhnya.

Soal penyelesaiannya, Ridwan menegaskan dirinya bersama Kemenpan akan menuntaskan hambatan tersebut sesegera mungkin. Dia menargetkan proses pendaftaran akan tetap dilakukan pada kurun waktu hingga 16 februari mendatang.

Ridwan mengakui, tidak bisa menunda lebih lama. Sebab, pihaknya harus berkejaran dengan waktu agar prosesnya sudah selesai pada awal Maret bulan depan. "Karena fasilitas CAT UNBK, akan dipakai itu untuk UNBK SMA kalau gak keliru," tuturnya. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pendaftaran bisa dimulai.

Karena waktu sedikit terdesak, Ridwan menghimbau BKD di setiap daerah bisa membantu memfasilitasi proses pendaftaran secara lebih aktif. Pasalnya, seperti diketahui, rata-rata pendaftar merupakan honorer K2 yang secara usia relatif sudah senior sehingga perlu pendampingan dalam mengakses pendaftaran secara online.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir mengakui jika payung hukum belum diselesaikan pihaknya. Namun dia enggan jika disebut proses tersebut dianggap mundur. "Pendaftaran tidak ditunda, kan rentang waktu 10 sampai 16 februari," ujarnya kepada Jawa Pos.

Mudzakir optimis, draf Permenan akan bisa diselesaikan sebelum 16 Februari akhir pekan ini. "Insya Allah bisa," imbuhnya. Saat ditanya apakah ada kendala dalam penyelesaiannya, dia membantahnya. Menurutnya, draf hanya butuh konsolidasi akhir sebelum diterbutkan.

Untuk diketahui, pemerintah membuka skema PPPK sebagai solusi untuk mewadahi honorer K2 yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai CPNS. Meski tidak sama statusnya dengan PNS, PPPK memiliki upah yang setara dengan PNS. Di tahap awal, ada tiga formasi yang dibuka. Yakni tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang tata aturannya secara menyeluruh. Dia menilai, tidak baik memaksakan dilakukan bulan ini padahal masih banyak persoalan pada ketentuannya.

Titi menilai, persolaan terbesar, skema yang disiapkan pemerintah masih menimbulkan polemik di daerah karena memberatkan anggaran. Terbukti, sejumlah daerah menyatakan tidak akan membuka PPPK. "Daerah bukan membatalkan tapi keberatan karena memang alokasi anggaranya tidak ada," ujarnya.

Bahkan, dibanding menjadi polemik, dia kembali mendesak agar honorer K2 diberikan hak yang semestinya. "Sebenarnya hak K2 adalah PNS bukan PPPK," pungkasnya. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

DPR Paling Malas Lapor LHKPN

DPR Paling Malas Lapor LHKPN

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Pencegahan KPK merilis data terbaru angka kepatuhan pelaporan LHKPN di hari terakhir lapor LHKPN.


Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan setidaknya ada 1,5 juta guru dari 3,2 juta guru di Indonesia berstatus honorer.


Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Pemerintah mengumumkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini (8/2).


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!