Nasional
Share this on:

Pendaftaran Seleksi Pegawai Negeri Dibuka Oktober Nanti

  • Pendaftaran Seleksi Pegawai Negeri Dibuka Oktober Nanti
  • Pendaftaran Seleksi Pegawai Negeri Dibuka Oktober Nanti

JAKARTA - Pemerintah kembali akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdikan diri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan ASN baru pada tahun 2019 ini akan dibuka kembali Oktober mendatang.

"Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan 100.000 formasi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahap Kedua," kata Bima Haria sebagaimana siaran pers yang dilansir Kepala Biro Humas BKN, M. Ridwan, kemarin (31/7).

Kepala BKN memperkirakan sebanyak 5,5 juta pelamar akan mengikuti seleksi penerimaan ASN pada Oktober mendatang. Jumlah itu melebihi pelamar pada seleksi CPNS tahun 2018 sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.

Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Kepala BKN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018, di antaranya, database kependudukan yang tidak update, terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat.

Lalu sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan. "Sementara dua kendala lain yang kerap ditemui yakni KTP yang diunggah pelamar tidak jelas atau bukan KTP asli. Dan terakhir sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap. Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi," paparnya.

Nah untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019, menurut Kepala BKN, dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

"Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah," pungkas Bima.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan indikasi jual-beli kursi pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (PNS) bisa dicegah dengan pendekatan elektronik. "Kita memahami bahwa sistem memang belum sempurna, ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, kemarin.

Hal itu diungkapkannya usai pertemuan antara drg Romi Syofpa Ismael dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri untuk mengadukan penganuliran kelulusan seleksi ASN-nya.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah memiliki regulasi, yakni Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pendekatan elektronik, yakni penerapan SPBE di daerah-daerah, lanjut dia, bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi penyimpangan, termasuk jual-beli kursi CPNS.

"Saya katakan, ke depan dengan pendekatan elektronik, digital, semua terukur. Tidak ada lagi yang intangible, semua tangible, terukur," tegasnya.

Sejauh ini, kata Akmal, Kemendagri belum memiliki bukti terjadinya jual-beli kursi pada seleksi CPNS di tingkat daerah. "Tetapi, ketika ada indikasi, ini menunjukkan bahwasanya ada sistem kita yang belum sempurna," katanya. Penerapan SPBE, kata Akmal, menjadi dasar untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik ke depan. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Kesempatan mengabdi kepada negara telah dibuka melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019.


Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kisruh desa fiktif atau desa siluman, terus saja mencuat. Lagi-lagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bermanuver.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Ambang batas nilai kelulusan atau passing grade tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2019 diturunkan dari tahun sebelumnya.


Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Disabilitas Boleh Daftar CPNS Kemendagri

Disabilitas Boleh Daftar CPNS Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!