Nasional
Share this on:

Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

  • Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang
  • Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

JAKARTA - Angka penduduk miskin secara bertahap berkurang. Grafik data yang ditunjukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai sebesar 25,14 juta orang, atau menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

"Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018, dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Pusat BPS, Jakarta, kemarin (15/7).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, menurut Kepala BPS, pada periode September 2018Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang.

"Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen," ungkap Suhariyanto.

Kepala BPS Suhariyanto juga mengemukakan, Garis Kemiskinan pada Maret 2019 adalah sebesar Rp425.250,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,55 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2018, terjadi kenaikan sebesar 5,99 persen.

Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, menurut Suhariyanto, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2019 adalah sebesar Rp1.990.170,-/ bulan naik sebesar 4,67 persen dibanding kondisi September 2018 sebesar Rp1.901.402,-/bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), menurut Kepala BPS itu, terlihat peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. "Besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 73,66 persen," jelas Suhariyanto.

Ia menyebutkan, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama, yaitu beras (menyumbang 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan), disusul rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo langsung bergerak memberikan arahan dalam penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020 dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin (15/7). "Penurunan angka kemiskinan ini harus lebih cepat. Masyarakat harus tetap sehat, juga responsif, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Jokowi didamping Wapres Jusuf Kalla.

Presiden menyebutkan ada empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020. "Pertama, sesuai yang saya sampaikan APBN 2020 kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas SDM baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan dan lainnya," terangnya.

Kedua, anggaran lima persen di bidang kesehatan diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh Tanah Air dan paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, kesehatan dan keselamatan ibu hamil, serta program imunisasi. "Ini harus betul-betul menjadi perhatian kita dalam pembangunan SDM," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketiga, lanjutnya, terkait dengan infrastruktur. Presiden Jokowi meminta pembangunan infrastruktur dilakukan secara terfokus, kemudian disambungkan dengan lokasi kegiatan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan kawasan industri kecil. Selain itu, kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan, serta sentra sentra usaha mikro, kecil dan menengah.

Keempat, kata Presiden Jokowi, RPABN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. "Realisasi APBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Saya melihat yang namanya PKH, Dana Desa, dan sembako murah bisa menyasar kepada yang betul-betul membutuhkan, demikian juga bantuan modal untuk pengusaha mikro kecil dan menengah," katanya.

Sementara terkait belanja pegawai, Presiden Jokowi meminta semua harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah. "Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja yang kurang produktif, dan pastikan semua tepat sasaran," kata Presiden Jokowi. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia.


Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang kian ramai diperbincangkan. Demi mewakili semua partai di parlemen, posisi pimpinan ditempatkan setara.


Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

101 orang meninggal dunia dan pulahan lainnya masih dalam perwatan rumah sakit, akibat cuaca panas yang melanda Tokyo, Jepang, sejak 1 Juli hingga 19 Agustus la


259 Jamaah Haji Wafat, 386 Dirawat, Sebagian Besar karena Serangan Jantung

259 Jamaah Haji Wafat, 386 Dirawat, Sebagian Besar karena Serangan Jantung

Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal saat menunaikan ibadah haji pada musim 2019 mencapai 200 orang lebih.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.


Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk.


10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas lahan gagal panen akibat kekeringan (puso) selama periode Januari-Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha).


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!