Nasional
Share this on:

Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

  • Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi
  • Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

JAKARTA - Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ditemukan sejumlah maladministrasi. Mulai dari tak adanya standar operasional prosedur (SOP) hingga intervensi pejabat.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan maladministrasi yang ditemukan pihaknya teradi di sejumlah daerah. Termasuk DKI Jakarta. "Temuan dan rekomendasi yang Ombudsman sampaikan bertujuan untuk memperbaiki sistem zonasi PPDB tahun selanjutnya," katanya saat konferensi pers terkait temuan dugaan maladministrasi PPDB, Jumat (26/7).

Berdasarkan data yang dikumpulkan Ombudsman, terdapat delapan poin penting diduga terjadi maladministrasi di sejumlah daerah terkait pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2019/2020. Dua diantaranya adalah, pertama, tidak ada standar operasional prosedur (SOP) dan tim verifikasi atau validasi untuk calon siswa pada PPDB tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta, dan Bengkulu.

"Kedua, adanya intervensi pejabat daerah dalam PPDB di Jawa Timur dan Bali. Kemudian, calon peserta didik menumpang nama di Kartu Keluarga (KK) penjaga sekolah yang terjadi di Jawa Barat," katanya.

Selain itu, calon peserta didik yang merupakan anak guru diterima di luar jalur PPDB sesuai ketentuan. Hal ini terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. Ia menilai berbagai temuan yang diduga cacat administrasi tersebut tidak hanya manjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tapi juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kepala daerah dan pihak terkait lainnya juga memiliki andil untuk menyelesaikan.

Anggota Ombudsman Ahamd Suadi, menyarankan agar Kemendikbud membuat alternatif lain sistem zonasi PPDB. Alternatif itu ditujukan untuk daerah-daerah yang belum menerapkan sistem tersebut secara online. "Skenario atau alternatif ini perlu dibuat sebelum penerapan sistem zonasi PPDB, karena tidak semua daerah sudah 'online' atau memiliki kualitas jaringan internet yang baik," katanya.

Alternatif ini muncul setelah adanya berbagai temuan di beberapa daerah yang terkendala dalam menerapkan sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. Dengan adanya alternatif yang dibuat oleh pemerintah melalui satuan pendidikan maka masalah tersebut dapat diminimalisasi.

Hal lainnya, terkait masih banyak sekolah yang tidak siap menerapkan sistem zonasi. Dan berdampak terjadi antrean panjang saat proses pendaftaran. Seharusnya, dengan adanya sistem zonasi PPBD berbasis daring, pihak sekolah sudah bisa memetakan siapa saja calon murid yang akan diterima, termasuk wilayah domisili.

"Minimal dua bulan sudah tahu, karena ada data yang lengkap dan sistem zonasi dengan cara 'online'," katanya.

Tidak siapnya sejumlah sekolah dalam menerapkan sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 dinilainya sebagai akibat sekolah dan Dinas Pendidikan setempat kurang berkoordinasi. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy mengatakan akan mempelajari temuan-temuan Ombudsman tersebut.

"Secara tertulis akan kita perhatikan betul karena itu temuan lapangan," kata dia.

Pemerintah melalui Kemendikbud, kata dia, akan terus berupaya memperbaiki kekurangan sistem zonasi PPDB yang telah berjalan sejak 2016. Namun, untuk menerapkan sistem pendidikan zonasi yang baik membutuhkan waktu cukup lama seperti diterapkan negara lain.

Dia mengatakan, sebenarnya proses PPDB itu cukup simpel, hanya saja kebiasaan masyarakat suka mengulur-ulur waktu sehingga kelabakan mendekati hari terakhir pendaftaran anak didik. "Ini soal mental masyarakat Indonesia yang harus diubah, termasuk mental berburu sekolah favorit," katanya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

615 Rumah Sakit Turun Kelas
615 Rumah Sakit Turun Kelas

Berita Sejenis

Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau sudah menyebar ke negara tetangga.


Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Banyak karya yang telah disumbangkan oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, sehingga putra bangsa itu tidak hanya dikenal di Tanah Air, melainkan di dunia.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Tes CPNS Diumumkan Oktober

Tes CPNS Diumumkan Oktober

Meski terjadi pertentangan terkait kelonggaran batas usia enam jabatan dalam tes CPNS 2019, hal ini tidak merubah langkah KemenPAN-RB untuk melakukan rekrutmen.


Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Kritik tajam yang kerap dilontarkan banyak pihak terkait kapan mobil esemka diproduksi, akhirnya terjawab sudah.


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang


PBB Prihatin dengan Kondisi Papua

PBB Prihatin dengan Kondisi Papua

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) khawatir, terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di Papua.


Warga Asing Dibatasi ke Papua

Warga Asing Dibatasi ke Papua

Insiden kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, membuat pemerintak ekstra waspada. Peningkatan keamanan terus dilakukan.


Benny Wenda Minta Dukungan Masyarakat Internasional

Benny Wenda Minta Dukungan Masyarakat Internasional

Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, meminta dukungan masyarakat internasional atas situasi yang terjadi di Papua.


Jokowi Diminta Ngantor di Papua

Jokowi Diminta Ngantor di Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Dibutuhkan strategi pemerintah agar aksi tersebut cepat mereda.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!