Nasional
Share this on:

Penerimaan ASN 2019 Tersendat

  • Penerimaan ASN 2019 Tersendat
  • Penerimaan ASN 2019 Tersendat

**JAKARTA ** - Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pihak eksekutor dari kedua tahap seleksi itu menyatakan, akan berupaya maksimal agar proses penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini bisa sesuai arahan dari Menteri PANRB.

"Ya, yang sudah disampaikan pak Menteri (Syafruddin) itu akan dijadikan acuan. Oh harus Oktober (untuk CPNS 2019), kita akan jadikan itu sebagai acuan," ungkap Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kemarin (17/7) kemarin.

Ridwan menceritakan, Kementerian PANRB saat ini masih terus menganalisis total kebutuhan pegawai baru pada seluruh instansi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Kepala BKN disebutnya turut memberikan usulan pertimbangan teknis terkait jumlah formasi.

Seluruh proses tersebut, ia menambahkan, menjadi terganggu gara-gara ada sejumlah instansi, khususnya pemerintah daerah, yang masih belum mengajukan informasi seputar kebutuhan pegawai barunya. "Sampai minggu kedua bulan Juni, 30 persen instansi belum menyampaikan usulan formasi karena kekurangan pegawai. Batas akhirnya kemudian dimundurkan jadi 12 Juli, tapi sampai sekarang kami belum tahu detail informasi lebih lanjutnya," tuturnya.

Selain itu, Ridwan juga menyampaikan, BKN dan Kementerian PANRB kini tengah mengevaluasi penerapan sistem ranking yang tahun lalu sempat menuai polemik. Dengan sistem ini, peserta di sebuah formasi yang punya nilai Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) memenuhi syarat ranking dapat ikut bersaing di Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Kita juga mengevaluasi pemberlakuan sistem ranking, yaitu dengan menguji kesiapan soal untuk SKD dan SKB. Sekarang soal SKB akan dibikin sesuai dengan formasi dan kajian lainnya," terang Ridwan.

Sementara itu, Pemkot Bandarlampung mengajukan kebutuhan ASN pada tahun ini mencapai seribu orang yang diperuntukkan tenaga medis dan pendidikan. Data ini telah diterima oleh BKN. "Dan kita sudah mengirim kuotanya di E-formasi tinggal menunggu saja hasil keputusan dari Menpan RB," kata Kepala BKD Kota Bandarlampung Wakhidi.

Menurut dia, bahwa sebelum berakhir penambahan waktu yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) BKD Bandarlampung telah mengirim data kuota kebutuhan PNS di lingkup Pemkot Bandarlampung.

Ia menjelaskan, bahwa sesuai arahan dari Wali Kota Bandarlampung Herman HN, bahwa 1.000 kuota CPNS tersebut diperuntukkan bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 368, guru 632 yaitu guru SD dan SMP.

Untuk tahapan selanjutnya, kata dia, terkait formasi dan pelaksanaannya serta penerimaan CPNS Tahun 2019 tinggal menunggu instruksi dari Menpan RB dan semua itu masih bisa berubah. "Seperti penerimaan sebelumnya, kami Kabupaten/Kota hanya memfasilitasi saja," kata dia.

Wakhidi mengatakan, bahwa dari jumlah kuota yang diajukan itu, masih dapat berubah karena semuanya tergantung formasi penerimaan CPNS secara Nasional. "Kita belum tau berapa penerimaannya karena dibagi seluruh Indonesia dan nanti jumlahnya disesuaikan kembali dengan Kabupaten/Kota dan provinsi yang mengajukan," katanya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan
Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas lahan gagal panen akibat kekeringan (puso) selama periode Januari-Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha).


Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Realisasi Sejuta Rumah Tembus 735.547 Unit

Realisasi Sejuta Rumah Tembus 735.547 Unit

Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!