Nasional
Share this on:

Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

  • Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK
  • Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

JAKARTA - Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Catatan tersebut akan dilakukan pada 1 Juli 2019 mendatang.

Penetapan kursi DPRD tersebut berlaku untuk daerah yang tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu di MK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, penetapan tersebut harus tercatat terlebih dahulu di MK. "Jika MK mengatakan tidak ada masalah, tidak ada gugatan, kemudian ditetapkan," kata Ilham di gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/5) kemarin.

Dia menerangkan, aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor Surat 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Nanti tanggal 1 Juli registrasi (pencatatan permohonan dalam BRPK). Kita sudah buat suratnya kepada Kabiro provinsi dan Kabiro Kabupaten kota," jelas Ilham. Selanjutnya, MK akan bersurat pada KPU menyampaikan pemberitahuan soal daftar daerah mana saja yang terdapat PHPU.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.

Terpisah, lebih dari 35 ribu calon legislatif (caleg) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data mutakhir itu terhitung sejak Senin (27/5). Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan, adat 35.506 caleg yang sudah lapor. Sekitar 74 persen di antaranya telah diberikan tanda terima pelaporan LHKPN, yaitu sebanyak 26.342 orang caleg dan sisanya sedang dalam proses.

KPK membuka meja pelayanan tambahan di gedung lama KPK atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para caleg melaporkan LHKPN.

Febri mengatakan sebanyak 685 tamu menyampaikan LHKPN di meja pelayanan tambahan sejak dibuka pada 22 Mei. Sebagian besar pelapor sudah melengkapi berkas. Namun, beberapa pelapor belum melengkapi surat kuasa. Tanda terima akan diterbitkan setelah semua syarat lengkap.

"Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tanda terima inilah yang akan disampaikan pada KPU paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD," ujar Febri.

KPK juga menerima surat pemberitahuan KPU yang mengingatkan seluruh jajaran KPU provinsi, kabupaten dan kota, tanda terima pelaporan LHKPN yang diakui ialah yang dikeluarkan KPK sejak 20 September 2018. Tanggal tersebut merupakan penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

"Jika calon anggota legislatif telah melaporkan LHKPN sebagai caleg dan mendapatkan tanda terima pada tanggal tersebut, maka tanda terima tersebut dapat digunakan untuk disampaikan pada KPU paling lambat nanti setelah KPU menerbitkan penetapan caleg terpilih," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jawa Barat Jadi Basis Massa Terbesar Kelompok Teroris JI

Jawa Barat Jadi Basis Massa Terbesar Kelompok Teroris JI

Kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) memiliki jaringan massa yang besar di Jawa.


Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berkaca diri pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Bukan Ranah MA, Putusan MK Dinilai Sudah Final

Bukan Ranah MA, Putusan MK Dinilai Sudah Final

Upaya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur hukum diapresiasi sejumlah pihak.


Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

Pemberhentian 10 ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku, membuat internal beringin bergejolak.


Garbi Akan Jadi Partai Politik

Garbi Akan Jadi Partai Politik

Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) akan menjadi partai politik (parpol).


Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Penyebaran smartphone pasar gelap (black market) di Pasar Indonesia makin menjadi-jadi.


Benarkah Rizieq Syihab Jadi Syarat Rekonsiliasi?

Benarkah Rizieq Syihab Jadi Syarat Rekonsiliasi?

Nama Habib Rizieq Syihab disebut-sebut dalam rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Wacana calon menteri muda menarik perhatian publik. Sejumlah nama mulai disebut-sebut.


Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin di kediaman Jl. Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).


Dokumen Digital Kena Bea Meterai Kemenkeu Usul Naik Jadi Rp 10 Ribu

Dokumen Digital Kena Bea Meterai Kemenkeu Usul Naik Jadi Rp 10 Ribu

Pemerintah mengusulkan beberapa poin perubahan mengenai meterai, yakni dengan merevisi UU Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!