Nasional
Share this on:

Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

  • Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK
  • Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

JAKARTA - Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Catatan tersebut akan dilakukan pada 1 Juli 2019 mendatang.

Penetapan kursi DPRD tersebut berlaku untuk daerah yang tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu di MK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, penetapan tersebut harus tercatat terlebih dahulu di MK. "Jika MK mengatakan tidak ada masalah, tidak ada gugatan, kemudian ditetapkan," kata Ilham di gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/5) kemarin.

Dia menerangkan, aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor Surat 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Nanti tanggal 1 Juli registrasi (pencatatan permohonan dalam BRPK). Kita sudah buat suratnya kepada Kabiro provinsi dan Kabiro Kabupaten kota," jelas Ilham. Selanjutnya, MK akan bersurat pada KPU menyampaikan pemberitahuan soal daftar daerah mana saja yang terdapat PHPU.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.

Terpisah, lebih dari 35 ribu calon legislatif (caleg) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data mutakhir itu terhitung sejak Senin (27/5). Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan, adat 35.506 caleg yang sudah lapor. Sekitar 74 persen di antaranya telah diberikan tanda terima pelaporan LHKPN, yaitu sebanyak 26.342 orang caleg dan sisanya sedang dalam proses.

KPK membuka meja pelayanan tambahan di gedung lama KPK atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para caleg melaporkan LHKPN.

Febri mengatakan sebanyak 685 tamu menyampaikan LHKPN di meja pelayanan tambahan sejak dibuka pada 22 Mei. Sebagian besar pelapor sudah melengkapi berkas. Namun, beberapa pelapor belum melengkapi surat kuasa. Tanda terima akan diterbitkan setelah semua syarat lengkap.

"Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tanda terima inilah yang akan disampaikan pada KPU paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD," ujar Febri.

KPK juga menerima surat pemberitahuan KPU yang mengingatkan seluruh jajaran KPU provinsi, kabupaten dan kota, tanda terima pelaporan LHKPN yang diakui ialah yang dikeluarkan KPK sejak 20 September 2018. Tanggal tersebut merupakan penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

"Jika calon anggota legislatif telah melaporkan LHKPN sebagai caleg dan mendapatkan tanda terima pada tanggal tersebut, maka tanda terima tersebut dapat digunakan untuk disampaikan pada KPU paling lambat nanti setelah KPU menerbitkan penetapan caleg terpilih," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah kelahiran Almarhum Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dijadikan Museum BJ Habibie oleh pemerintah setempat.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Larangan Mantan Koruptor Jadi Peserta Pemilu Masih Gelap

Larangan Mantan Koruptor Jadi Peserta Pemilu Masih Gelap

Larangan mantan narapidana koruptor menjadi peserta pemilu belum menemui titik terang.


Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Ancaman politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih terasa.


7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

Belum semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!