Nasional
Share this on:

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

  • Pengalihan APBD untuk THR Disoal
  • Pengalihan APBD untuk THR Disoal

JAKARTA - Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang “ditakuti” kepala daerah belum memiliki sikap resmi atas potensi kerawanan pengalihan anggaran APBD untuk THR.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sampai kemarin pihaknya memang belum melakukan kajian atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

”Kami belum melakukan kajian khusus tentang THR ini, karena baru. Kami belum bisa memberikan pendapat kelembagaan,” kata Laode kepada Jawa Pos, kemarin (6/6). Laode menyebut, selama ini pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah meminta masukan resmi KPK sebelum mengeluarkan aturan itu. Sehingga, KPK pun tidak bisa bersikap.

Meski demikian, Laode secara personal berpendapat bahwa sejatinya tidak ada masalah dalam skema pengalihan anggaran APBD untuk THR. Sepanjang, hal tersebut memiliki payung hukum yang kuat. ”THR ini kan ada dasar hukumnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), seharusnya tidak masalah. Tapi ini jangan dianggap pendapatnya KPK. Saya takut salah,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menambahkan, pemerintah boleh saja meloloskan kebijakan terkait THR dan gaji ke-13. Asalkan, hal itu dibarengi dengan kajian komprehensif tentang kapasitas fiskal seluruh daerah. ”Karena itu (THR dan gaji ke-13) menjadi tanggungan daerah melalui anggaran APBD,” tuturnya kepada Jawa Pos.

Berdasar kajian Fitra, diantara 34 provinsi, terdapat 17 yang memiliki ruang fiskal kategori rendah dan sangat rendah. Sedangkan diantara 93 kota terdapat 47 yang memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah. Sementara dari 415 kabupaten ada 207 yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. ”Artinya masih banyak daerah yang secara ruang fiskal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini.”

Bila daerah tetap “memaksa” mengalihkan anggaran APBD untuk THR, maka dikhawatirkan akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik. Ujung-ujungnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. ”Pemberian tunjangan kinerja harus ditinjau ulang karena kinerja anggaran pemerintah yang mengecewakan,” tegas Yenny.

Fitra pun menyarankan pemerintahan Jokowi harus memperhatikan prinsip efektivitas, efesiensi, dan keadilan sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebelum membuat kebijakan semacam itu. ”Kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus berlandaskan prinsip yang pro rakyat, jangan malah sebaliknya,” imbuh Yenny.

Selain itu, pemerintah seharusnya mengedepankan hasil analisis yang komprehensif dan memperhatikan diskresi fiskal APBN dan APBD sebelum membuat kebijakan THR dan gaji ke-13. Sebab, masih banyak daerah yang tidak memiliki keleluasaan fiskal APBD. ”Pemerintahan Jokowi tentu harus melihat secara menyeluruh daerah-daerah yang ruang fiskalnya rendah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan aturan pemberian THR yang dibebankan pada APBD. Ada empat komponen yang menentukan besaran THR dan gaji ke-13 dalam SE Mendagri yang dikirim ke gubernur dan bupati/walikota. Antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tambahan penghasilan/tunjangan kinerja. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

BNPB memobilisasi salah satu helikopternya ke pangkalan penanggulangan Karhutla di Temanggung, Jawa Tengah untuk membantu proses pemadaman api.


Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan demi larangan yang seakan-akan diamini Polri untuk menggelar deklarasi 2019 ganti presiden berdampak buruk pada nama Polri.


Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menahan kecewa.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!