Nasional
Share this on:

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

  • Pengalihan APBD untuk THR Disoal
  • Pengalihan APBD untuk THR Disoal

JAKARTA - Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang “ditakuti” kepala daerah belum memiliki sikap resmi atas potensi kerawanan pengalihan anggaran APBD untuk THR.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sampai kemarin pihaknya memang belum melakukan kajian atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

”Kami belum melakukan kajian khusus tentang THR ini, karena baru. Kami belum bisa memberikan pendapat kelembagaan,” kata Laode kepada Jawa Pos, kemarin (6/6). Laode menyebut, selama ini pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah meminta masukan resmi KPK sebelum mengeluarkan aturan itu. Sehingga, KPK pun tidak bisa bersikap.

Meski demikian, Laode secara personal berpendapat bahwa sejatinya tidak ada masalah dalam skema pengalihan anggaran APBD untuk THR. Sepanjang, hal tersebut memiliki payung hukum yang kuat. ”THR ini kan ada dasar hukumnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), seharusnya tidak masalah. Tapi ini jangan dianggap pendapatnya KPK. Saya takut salah,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menambahkan, pemerintah boleh saja meloloskan kebijakan terkait THR dan gaji ke-13. Asalkan, hal itu dibarengi dengan kajian komprehensif tentang kapasitas fiskal seluruh daerah. ”Karena itu (THR dan gaji ke-13) menjadi tanggungan daerah melalui anggaran APBD,” tuturnya kepada Jawa Pos.

Berdasar kajian Fitra, diantara 34 provinsi, terdapat 17 yang memiliki ruang fiskal kategori rendah dan sangat rendah. Sedangkan diantara 93 kota terdapat 47 yang memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah. Sementara dari 415 kabupaten ada 207 yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. ”Artinya masih banyak daerah yang secara ruang fiskal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini.”

Bila daerah tetap “memaksa” mengalihkan anggaran APBD untuk THR, maka dikhawatirkan akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik. Ujung-ujungnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. ”Pemberian tunjangan kinerja harus ditinjau ulang karena kinerja anggaran pemerintah yang mengecewakan,” tegas Yenny.

Fitra pun menyarankan pemerintahan Jokowi harus memperhatikan prinsip efektivitas, efesiensi, dan keadilan sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebelum membuat kebijakan semacam itu. ”Kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus berlandaskan prinsip yang pro rakyat, jangan malah sebaliknya,” imbuh Yenny.

Selain itu, pemerintah seharusnya mengedepankan hasil analisis yang komprehensif dan memperhatikan diskresi fiskal APBN dan APBD sebelum membuat kebijakan THR dan gaji ke-13. Sebab, masih banyak daerah yang tidak memiliki keleluasaan fiskal APBD. ”Pemerintahan Jokowi tentu harus melihat secara menyeluruh daerah-daerah yang ruang fiskalnya rendah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan aturan pemberian THR yang dibebankan pada APBD. Ada empat komponen yang menentukan besaran THR dan gaji ke-13 dalam SE Mendagri yang dikirim ke gubernur dan bupati/walikota. Antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tambahan penghasilan/tunjangan kinerja. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Istighotsah itu sengaja diadakan keluarga untuk mendoakan Jannatun Cintya Dewi.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Bandar narkotika terus menyasar aparat pemerintah untuk melancarkan bisnisnya.


Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menampik adanya upaya mempersulit para tenaga honorer kategori dua (K2) untuk mendaftar CPNS baru.


Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Kemlu menyatakan telah melakukan upaya untuk memulangkan Stenly Tatoy, WNI yang hanyut hingga ke Perairan Kepulauan Caroline di Pasifik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!