Nasional
Share this on:

Pengawasan Kualitas Rumah Subsidi Ditingkatkan

  • Pengawasan Kualitas Rumah Subsidi Ditingkatkan
  • Pengawasan Kualitas Rumah Subsidi Ditingkatkan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperketat pengawasan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan, Kementerian PUPR akan membuat sistem registrasi pengembang dan mulai diberlakukan pada awal Januari 2018.

”Nantinya lewat sistem itu hanya pengembang yang sudah terdaftar saja yang bisa membangun rumah FLPP,” kata Lana kemarin (22/12).

Lana menjelaskan, registrasi pengembang dilaksanakan dalam rangka menata, mengkoordinir, dan meningkatkan peran asosiasi dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, MBR dapat terlindungi dengan kepastian kualitas rumah yang dibelinya.

Hal senada juga disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia mengatakan, langkah tersebut adalah upaya untuk melindungi customer. Banyak customer yang sudah akad kredit, namun rumahnya tidak kunjung dibangun. Ada juga yang rumahnya telah terbangun tetapi tidak ditempati karena sarana dan prasarana tidak dilengkapi.

”Kami bertanggung jawab untuk melindungi customer. Fokusnya nanti, para pengembang yang boleh melaksanakan (pembangunan rumah subsidi) hanya pengembang yang teregistrasi,” tutur Basuki.

Setelah itu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan fisiknya.

”Jadi mereka tidak hanya ngurusin penyaluran kredit. Tapi juga kualitas rumah dan hunian,” kata Basuki.

Registrasi pengembang dilakukan dalam beberapa tahap. Yakni tahap registrasi asosiasi dan pengembang (Januari–Maret 2018); tahap seleksi asosiasi dan pengembang (April–Juni 2018); tahap sertifikasi asosiasi dan pengembang (Juli–Desember 2018); dan tahap reward dan punishment asosiasi dan pengembang (Desember 2018).

Layanan FLPP pun akan makin ditingkatkan di tahun depan. Dirut PPDPP Budi Hartono mengatakan PPDPP juga telah memiliki Sistem Layanan e-FLPP yang merupakan sistem layanan verifikasi terhadap data calon debitur FLPP yang diajukan oleh Bank Pelaksana.

Sistem itu mampu meminimalisir human error dalam pemasukan data dan mempercepat layanan dari yang sebelumnya 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Dengan sistem itu, sebanyak 5.000 data dapat diverifikasi dalam waktu lebih kurang satu jam. Sehingga mampu mempercepat pelayanan pencairan dana FLPP kepada MBR.

PPDPP juga telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan melakukan pemanfaatan data melalui KTP Elektronik yang telah terhubung dengan Kemendagri untuk memastikan keabsahan data calon debitur sesuai dengan yang disyaratkan. (and/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sikat 150 Ribu Tabung, Elpiji Subsidi Dioplos Mafia

Sikat 150 Ribu Tabung, Elpiji Subsidi Dioplos Mafia

Salah satu biang kerok kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi Desember lalu terungkap.


Pengadilan Upayakan Mediasi Ahok-Veronica

Pengadilan Upayakan Mediasi Ahok-Veronica

Bahtera rumah tangga Basuki Tjahjaja Purnama alias Ahok dan Veronica Tan, terancam hancur.


Gempa Tasikmalaya Rusak 3.290 Rumah

Gempa Tasikmalaya Rusak 3.290 Rumah

Data jumlah rumah rusak akibat gempa berkekuatan 6,9 skala richter empat hari lalu (15/12) terus bertambah.


Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menerbitkan surat layak fungsi (SLF) bagi rumah subsidi.


Duh... Kualitas Pendidikan Indonesia ke-72, Vietnam Nomor 8

Duh... Kualitas Pendidikan Indonesia ke-72, Vietnam Nomor 8

Indonesia selalu nangkring di posisi bawah daftar peringkat Program for International Students Assessment (PISA).


Dinikmati 28,8 Juta Orang Kaya, Subsidi Elpiji 3 Kg Berpotensi Jebol

Dinikmati 28,8 Juta Orang Kaya, Subsidi Elpiji 3 Kg Berpotensi Jebol

Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp40 triliun.


Tak Tersangka Lagi, Setnov Sembuh

Tak Tersangka Lagi, Setnov Sembuh

Pulangnya Setya Novanto dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, setelah menang gugatan praperadilan menuai kontroversi.


Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Kekeringan Meluas, 56.334 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

Kekeringan Meluas, 56.334 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

Bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Curah hujan yang rendah dan kualitas lingkungan yang buruk menjadi penyebab.


BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

Bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak ada alasan untuk menolak pasien.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!