Nasional
Share this on:

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

  • Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas
  • Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

JAKARTA - Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI) ke Hong Kong, menyusul, ketegangan terjadi akibat aksi unjuk rasa pro-demokrasi selama lebih dari dua bulan sejak Juni yang kini semakin memanas.

Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pengiriman TKI ke Hong Kong masih dibicarakan oleh lintas kementerian di Indonesia. Pihak Kemenlu sendiri, masih memantau kondisi di Hong Kong melalui perwakilan KJRI yang secara langsung melihat situasi dan kondisi di tengah aksi unjuk rasa yang meluas.

"Kami terus monitoring dan evaluasi melihat dari derajat kondisi internal di Hong Kong. Kami terus memperbaharui informasi dari KJRI Hong Kong," kata Faiza di Jakarta, Kamis (15/8).

Menurut Faiza, KJRI pasti mengerti terkait kondisi terkini di Hong Kong, sehingga selalu memberikan masukan serta informasi perkembangan kepada pihak Kemenlu. "Masukan tersebut nantinya menjadi inti di mana kita bisa menunda sementara pengiriman TKI," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Kemenlu juga telah mengeluarkan imbauan perjalanan bagi WNI yang hendak ke Hong Kong. Khusnya, bagi yangmenggunakan maskapai hendak transit di Hong Kong.

"WNI sudah harus mulai berhitung kemungkinan terdampak dari situasi dan kondisi yang terus dinamis di Hong Kong. Gunakan aplikasi Safe Travel, aplikasi itu akan terus diperbaharui sehingga dapat diketahui derajat kondisi keamanan dalam berpergian ke satu negara," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo meminta, Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke Hongkong, menyusul kondisi politik negara tersebut semakin genting. "Ada sekitar 250.000 TKI yang saat ini berada di sana. Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hong Kong," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, apabila situasi makin tak terkendali, perlu ada langkah lanjutan oleh pemerintah. "Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi," ucapnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Komisi III DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Amerika Serikat Diminta Tak Campuri Masalah Hong Kong

Amerika Serikat Diminta Tak Campuri Masalah Hong Kong

Pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam, mengingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak turut campur dalam masalah demonstrasi di wilayah bagian Cina itu.


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!