Nasional
Share this on:

Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

  • Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang
  • Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

JAKARTA - Penolakan terhadap UU MD3 terus menggema. Bukan hanya aksi demonstrasi damai tapi juga melalui petisi online di Change.org. Hingga berita ini ditulis petang kemarin (15/3) sudah ada 205.582 orang yang telah menandatangani petisi itu dan terus bertambah tiap menitnya.

Campaign Manager Change.org Dhenok Pratiwi menuturkan petisi tersebut dibuat sehari setelah penetapan UU MD3 di DPR pada 12 Februari. Penetapan tersebut mengagetkan masyarakat lantaran isinya dinilai kontroversial.

”Dan dalam sehari itu tembus 100 ribu. Dan sekarang sudah 205 ribu. Dari Change sendiri ini adalah petisi nasional terbesar dan paling cepat didukung oleh masyarakat,” ungkap Dhenok di Jakarta, kemarin (15/3).

Petisi yang bisa ditemukan di change.org/tolakuumd3 itu setidaknya menyoroti tiga hal yang jadi isi undang-undang tersebut. Yakni, setiap orang yang dianggap ‘merendahkan DPR’ dapat dipenjara; bila dipanggil DPR tidak datang bisa dipanggil paksa oleh polisi; dan pemeriksaan anggota dewan dalam suatu kasus harus dapat pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan.

”Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, tapi mereka tetap mengesahkan UU MD3. Mungkin karena itu disahkan secepat kilat,” tulis keterangan petisi itu.

Dicantumkan pula delapan partai politik yang mendukung UU MD3 tersebut. yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Petisi itu didukung oleh masyarakat sipil untuk MD3. Tercantum beberapa lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, YAPPIKA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

Dhenok menuturkan setelah undang-undang tersebut berlaku pada 14 Maret itu jumlah orang yang menandatangani petisi itu terus naik. Sebelumnya bertahan diangka 200 ribu. Tapi, dalam tiga hari terakhir bertambah 5 ribu tanda tangan. ”Akhir-akhir ini naik lagi,” ungkap dia.

Manajer Advokasi, Riset dan Kampanye YAPPIKA-Action Aid Hendrik Rosdinar menuturkan sikap Presiden Jokowi yang mempersilahkan publik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lempar tanggung jawab. Dia pun dianggap tidak bisa mengendalikan menterinya dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

”Seandainya presiden bisa mengendalikan menterinya, maka presiden bisa menarik dalam proses pembahasan, tidak ada revisi (UU MD3),” ujar dia usai diskusi di Tebet, kemarin.

Dia menuturkan sebagai kepala negara, Jokowi semestinya bisa mengambil dua langkah konstitusional untuk mengakomodasi keresahan yang ada di masyarakat. yakni menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau mengajukan revisi terbatas kepada DPR.

”Ketika presiden melempar wacana silahkan masyarkat yang tidak setuju untuk melakukan uji materi ke MK itu dia, satu melempar tanggung jawab. yang kedua dia ingin menjebak masyarakat untuk JR ke MK,” ungkap dia.

Dia menilai saat ini MK sedang berada dalam sorotan. Lantaran tindakan dua pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat.

”Salah satu dugaan pelanggaran etik sang ketua adalah dia melakukan komunikasi politik ke DPR. Yang kita patut curiga dong bahwa MK tidak independen dalam hal ini,” kata Hendrik.

Koalisi penolak UU MD3 saat ini masih berfokus pada mendesak presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap undang-undang tersebut. Meskipun mereka juga sedang menyiapkan uji materi ke MK.

”Saat ini konten materi juga sudah disiapkan. Kami juga undang masyarakat yang tanda tangan kemarin petisi untuk ikut turut serta sebagai pemohon,” imbuh dia. (bay/jun/lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Viral Naik Motor, Presiden Jokowi diperankan Stuntman Thailand

Viral Naik Motor, Presiden Jokowi diperankan Stuntman Thailand

Pembukaan Asian Games 2018 memang sudah berlalu. Namun, momen yang berpusat di Stadion Gelora Bung Karno itu masih ramai dibicarakan banyak orang.


Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Penanganan darurat dampak gempabumi di Nusa Tenggara Barat memasuki hari ketujuh. Penanganan terus dilakukan.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi terus dikebut.


Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Pendaftaran CPNS (calon pegawai negeri sipil) baru bakal dibuka di akhir bulan ini.


Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Arus balik sudah tuntas seratus persen. Ratusan ribu kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta telah kembali seluruhnya.


Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) memiliki sejumlah data terkait pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!