Nasional
Share this on:

Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

  • Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru
  • Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan kurikulum dan silabus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Sehingga nantinya kurikulum dan silabus SMK selaras dengan kebutuhan industri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto mengatakan pihaknya bersama stakeholders telah selesai menyusun materi pembelajaran tambahan sebanyak 34 kompetensi keahlian bidang industri bagi siswa SMK. Hasilnya ini sudah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan, kata Eko melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/7) kemarin.

Eko menjelaskan, hingga saat ini, Kemenperin membuat program pendidikan vokasi yang mengusung konsep link and match. Program ini telah menggandeng sebanyak 855 industri dan 2.612 SMK. Program ini juga telah menghasilkan 4.997 perjanjian kerja sama dan telah ditandatangani antara pihak industri dan SMK. Satu perusahaan bisa membina lebih dari satu SMK.

"Langkah berikutnya yang sudah kami jalankan, yaitu peningkatan kompetensi guru produktif. Tujuannya adalah agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik," ujar Eko

Sebagai bentuk dukungan dalam program tersebut, sepanjang 2018 Kemenperin telah bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura. Kerjasama dilakukan untuk memberikan pelatihan bagi kepala SMK dan guru produktif bidang teknik permesinan, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan otomasi industri. Sedikitnya sudah 100 perserta mengikuti kegiatan tersebut.

"Kemenperin juga bekerja sama dengan Formosa Training Center Taiwan untuk menyelenggarakan pelatihan guru produktif bidang machine tools sebanyak 100 orang. Lalu pelatihan teknis guru produktif sebanyak 508 orang dan magang guru di Industri sebanyak 1.233 orang," paparnya.

Kemenperin juga memberikan pelatihan pedagogik bagi instruktur dari industri yang akan mengajar di SMK. Program ini disebut silver expert. Untuk menjalankan program ini, pihaknya bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan IHK (KADIN) Trier Jerman untuk 20 orang peserta dan diberikan sertifikasi internasional.

Pada 2019 Kemenperin memprogramkan peningkatan kompetensi guru produktif, baik melalui magang guru di industri sebanyak 1.000 guru maupun pelatihan sebanyak 1.000 guru. "Kami berharap guru-guru SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya program link and match," ungkapnya.

Eko juga mengatakan, implementasi kurikulum hasil penyelarasan juga memerlukan ketersediaan peralatan praktikum minimal di SMK. Diharapkan siswa akan mendapat bekal keterampilan teknis dasar sebelum masuk ke industri. Untuk itu, dalam setiap peluncuran vokasi industri selalu diiringi dengan pemberian hibah peralatan dari industri kepada SMK.

Pada 2017 Kemenperin merealokasi anggaran sebesar Rp35 miliar untuk bantuan peralatan praktikum minimum kepada 74 SMK. "Sedangkan untuk tahun 2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali melalui Kelompok Kerja Program Revitalisasi SMK," pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengevaluasi keberadaan SMK yang secara statistik menyumbang pengangguran terbanyak. "SMK sedang kita evaluasi di 2019. Nanti kita terapkan di 2020 apakah ada (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru," kata Emil seusai mengukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 di Gedung Sate Bandung, Rabu (17/7).

Menurutnya, kehadiran SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru. "Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK semakin tinggi," katanya.

Berdasarkan data Pusdalisbang Pemprov Jawa Barat tahun 2015-2016 jumlah SMK negeri ada 276 unit, sedangkan SMK swasta ada 2.436 unit. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI)


Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Pemerintah telah menyiapkan empat proyek utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.


Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba fast track atau jalur cepat untuk proses pemulangan jamaah haji termasuk dari Indonesia.


Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2017 bisa mengancam keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN)..


Arab Saudi Terima Usulan RI Perluas Mina

Arab Saudi Terima Usulan RI Perluas Mina

Pemerintah RI melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk memperluas Mina.


Realisasi Sejuta Rumah Tembus 735.547 Unit

Realisasi Sejuta Rumah Tembus 735.547 Unit

Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit.


Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab saat ini jumlah SMK sudah melebihi target.


Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah DKI Jakarta, pada Kamis pekan lalu (1/8) mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019.


Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!