Nasional
Share this on:

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

  • Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap
  • Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

JAKARTA - Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei kemungkinan bisa bertambah. Ini sejalan dengan terbongkarnya satu per satu pelaku unjuk rasa 21 dan 22 Mei dibongkar.

Di sisi lain Polri pun dituntut untuk cekatan dalam menelisik penyebab kematian sembilan korban jiwa pada kericuhan saat itu. "Semua sedang berjalan. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan lebih detail. Kita tentu sangat hati-hati dalam pengungkapan bukti-bukti baru," terang Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal, kemarin (12/6).

Disinggung adanya penjelasan yang disampaikan, Tonin Tachta Singarimbun, penasihat hukum Kivlan, yang membantah keterangan yang disampaikan Polri kemarin. Iqbal menegaskan, Polri memiliki dasar. "Sekali lagi, bahwa prinsif dasarnya, bukti yang didapat dan keterangan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menegaskan, Kepolisian menyatakan belum dapat mengungkap penyebab kematian sembilan korban jiwa dalam kericuhan 21-22 Mei 2019 karena terkendala tempat kejadian perkara (TKP) korban tewas atau terluka yang sulit ditemukan.

"Tidak secara keseluruhan kami mengetahui di mana TKP terjadinya hal yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut," urainya.

Saat terjadi kericuhan, kata Asep, korban-korban yang terluka langsung diantarkan ke rumah sakit sehingga polisi harus menelusuri kembali lokasi korban jatuh dan tewas.

TKP tewasnya korban disebutnya penting sebagai titik awal penyelidikan untuk diketahui kronologi kejadian dan saksi-saksi peristiwa. "Dalam tahap penyelidikan, semua ada prosesnya. Yang utama sekali harus berangkat dari olah TKP, oleh karenanya kami harus tahu dulu TKP di mana. Dari situ kami mengembangkan saksi yang lihat, tahu, dan dengar," tutur Asep.

Terkait dugaan korban meninggal dunia akibat peluru tajam, polisi pun harus mengetahui arah dan jarak tembak sehingga TKP sangat penting untuk diketahui. Untuk itu, kepolisian mengharapkan masyarakat yang mengetahui peristiwa terkait korban tewas pada 21-22 Mei membantu memberikan keterangan.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti pihak kepolisian yang dinilai luput menjelaskan kepada publik terkait korban jiwa serta pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga pada kericuhan 22 Mei saat konferensi pers, Selasa (11/6) lalu.

Alih-alih menunjukkan perkembangan penyidikan tentang penyebab korban tewas dan pelaku yang harus bertanggungjawab, narasi yang disampaikan polisi hanya soal rencana pembunuhan dalam aksi 22 Mei.

Lantaran hal itu, sejumlah keluarga korban yang ditemui Amnesty International Indonesia disebutnya kecewa tidak ada pengungkapan pelaku pembunuhan untuk kemudian dibawa ke pengadilan. "Ini menyakitkan bagi keluarga korban yang hari ini berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban," kata dia.

Sementara itu, Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi menegaskan, pendalaman terus dilakukan dan perkembangan penanganan kasus terus diperdalam. Ini dapat dicermati sejak penangkapan enam tersangka sampai penangkapan terhadap mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (pur) Kivlan Zen dan Habil Marati, politikus Partai Persatuan Pembangunan.

"HM (Habil Marati) ditangkap di rumahnya pada Rabu 29 Mei 2019," terang Ade. Penyidik pun sudah berhasil menggali peran setiap tersangka.

Nah, berdasar fakta-fakta yang ditemukan, ada sejumlah petunjuk. Pihaknya mendapati persesuaian antara satu saksi dan saksi lainnya. "Mereka bermufakat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional dan satu direktur eksekutif Charta Politika," terangnya.

Empat tokoh yang dimaksud adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Stafsus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Perwira menengah Polri itu pun membeberkan temuan yang berkaitan dengan para tersangka. Ade menuturkan, Kivlan yang ditangkap 29 Mei lalu punya peran memerintah tersangka HK alias I dan AZ. Mereka diminta mencari eksekutor dalam rencana pembunuhan yang sudah disusun.

"Peran selanjutnya memberikan uang Rp150 juta kepada HK alis I untuk membeli beberapa pucuk senjata api," ujar dia.

Perintah itu lantas dilaksanakan HK. Dia membeli empat pucuk senjata api. Namun, lanjut Ade, Kivlan kembali meminta HK membeli satu senjata api lainnya lantaran yang sudah ada dianggap belum memenuhi standar.

Tidak sampai di situ, Kivlan turut memberikan tugas operasi sekaligus menunjukkan target yang sudah ada. "Yaitu, empat orang tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei," ungkapnya.

Sebelumnya, Polri menunjukkan rekaman video berdurasi lima setengah menit. Dalam video itu, HK menjelaskan bahwa dirinya sempat bertanya, mengapa Wiranto dan Luhut menjadi target. "Jawab beliau (Kivlan) adalah karena patut dua orang ini dihabisi. Karena sudah mengkhianati institusi," ucapnya. (mhf/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko disebut dalam persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).


Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi yang dihadirkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan LPSK.


Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.


Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Jumlah kecelakaan lalulintas selama Operasi Ketupat 2019 turun 65 persen. Demikian juga jumlah korban jiwa yang turun hingga 63 persen.


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK, Jumat (14/6) hari ini.


Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, Jumat (14/6) hingga (28/6) mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!