Nasional
Share this on:

People Power Tak Langgar Konstitusi

  • People Power Tak Langgar Konstitusi
  • People Power Tak Langgar Konstitusi

JAKARTA - People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi. Demikian dikatakan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, menyikapi hingar-bingar munculnya aksi massa pada pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KOmisi Pemilihan Umum pada 22 Mei.

"Tapi syaratnya people power berupa aksi damai. Tanpa ada kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din usai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu (19/5) kemarin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengaku tak setuju jika aksi people power dengan memaksakan kehendak dan berakhir chaos. Sebab, benturan justru akan merugikan dan hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

"Harga sosialnya terlalu mahal. Saya pendukung perdamaian," katanya.

Dia Terkait, dengan penolakan hasil Pemilu karena diduga syarat kecurangan, Din meminta harus diselesaikan dan diverifikasi. Jika kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah. Namun, jika benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

"Awalnya dikira 'human error', tapi jika akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.

Terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta agar mahasiswa dan segenap elemen kampus tak ambil bagian dalam aksi massa 22 Mei mendatang. "Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan," ujarnya usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (19/5).

Menristekdikti meminta semua pihak saling menjaga ketertiban agar situasi bangsa kondusif. Serta mempercayakan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU. "Kami meminta pada rektor baik kampus negeri maupun swasta untuk menjaga agar kampusnya tidak ikut campur dalam masalah ini," kata dia.

Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono mengatakan pihaknya akan menjaga konsep demokrasi. Jika ingin mengeluarkan pendapat harus konstitusional. "Kami minta agar semua pihak menurunkan ketegangan. Menjaga relawan dan massanya untuk tidak anarkis. Kita semua harus menghormati KPU," kata dia. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Putusan MK Diprediksi Dissenting Opinion

Putusan MK Diprediksi Dissenting Opinion

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres diprediksi akan diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

Hakim Ketua MK Anwar Usman memastikan independensi serta profesionalitasan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6) kemarin.


Jaga Keselamatan, Hakim MK akan Dikawal Polisi

Jaga Keselamatan, Hakim MK akan Dikawal Polisi

Polri berencana akan melakukan pengawalan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Langkah terakhir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 menempuh jalur konstitusi diapesiasi banyak pihak.


Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, Jumat (14/6) hingga (28/6) mendatang.


Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional kemungkinan bisa bertambah.


Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6).


Sidang Sengketa Pilpres di MK Akan Dijaga 12 Ribu Personel Gabungan

Sidang Sengketa Pilpres di MK Akan Dijaga 12 Ribu Personel Gabungan

12 ribu personel gabungan akan mengamankan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) 14 Juni mendatang.


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!