Nasional
Share this on:

People Power Tak Langgar Konstitusi

  • People Power Tak Langgar Konstitusi
  • People Power Tak Langgar Konstitusi

JAKARTA - People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi. Demikian dikatakan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, menyikapi hingar-bingar munculnya aksi massa pada pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KOmisi Pemilihan Umum pada 22 Mei.

"Tapi syaratnya people power berupa aksi damai. Tanpa ada kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din usai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu (19/5) kemarin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengaku tak setuju jika aksi people power dengan memaksakan kehendak dan berakhir chaos. Sebab, benturan justru akan merugikan dan hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

"Harga sosialnya terlalu mahal. Saya pendukung perdamaian," katanya.

Dia Terkait, dengan penolakan hasil Pemilu karena diduga syarat kecurangan, Din meminta harus diselesaikan dan diverifikasi. Jika kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah. Namun, jika benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

"Awalnya dikira 'human error', tapi jika akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.

Terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta agar mahasiswa dan segenap elemen kampus tak ambil bagian dalam aksi massa 22 Mei mendatang. "Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan," ujarnya usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (19/5).

Menristekdikti meminta semua pihak saling menjaga ketertiban agar situasi bangsa kondusif. Serta mempercayakan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU. "Kami meminta pada rektor baik kampus negeri maupun swasta untuk menjaga agar kampusnya tidak ikut campur dalam masalah ini," kata dia.

Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono mengatakan pihaknya akan menjaga konsep demokrasi. Jika ingin mengeluarkan pendapat harus konstitusional. "Kami minta agar semua pihak menurunkan ketegangan. Menjaga relawan dan massanya untuk tidak anarkis. Kita semua harus menghormati KPU," kata dia. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya, tak usah lagi untuk pembangunan infrastruktur.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Presiden Joko Widodo selalu menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan bangsa.


Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Seperempat populasi dunia di 17 negara kini hidup di wilayah dengan persedian air yang tak sebanding dengan kebutuhan warganya.


Asing Diperlukan, tapi Tak Harus Jadi Rektor atau Dosen

Asing Diperlukan, tapi Tak Harus Jadi Rektor atau Dosen

Kehadiran profesor, dosen, atau peneliti asing di sebuh perguruan tinggi memang diperlukan. Tapi tidak harus jadi dosen apalagi menjabat rektor.


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).


Awas, Gula Pasir Oplosan Banyak Beredar Luas

Awas, Gula Pasir Oplosan Banyak Beredar Luas

Masyarakat harus mewaspadai peredaran gula pasir oplosan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!