Nasional
Share this on:

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun
  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

SIDOARJO - Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar. Itu terlihat dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada jaksa Ahmad Fauzi yang memeras Rp 1,5 miliar dari kasus penjualan tanah kas desa di Kalimook, Sumenep.

Tuntutan ringan itu disampaikan JPU dalam lanjutan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sebelum menyampaikan tuntutan, jaksa Erny Maramba sempat mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan dan memaafkan ulah Fauzi.

?Meminta agar majelis hakim menyatakan Ahmad Fauzi terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara,? ujar Erny.

Hukuman itu, menurut dia, layak diberikan karena Fauzi terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Fauzi, yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung, juga diminta membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Tuntutan rendah tersebut disampaikan setelah JPU menyatakan bahwa ada lima hal yang meringankan Fauzi. Salah satunya, Fauzi dinilai bersikap sopan. Selain itu, dia mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Juga, yang paling penting, uang Rp1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf belum dia nikmati. Dari lima hal meringankan itu, JPU hanya punya satu alasan yang memberatkan bagi Fauzi.

?Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi,? imbuh Erny.

Tuntutan yang sama persis ditujukan kepada Abdul Manaf, sang pemberi uang suap. Yakni, dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar tidak konsistennya jaksa dalam menangani suatu perkara korupsi. Berdasar catatan Jawa Pos (induk radartegal.com), Harjito Mulyono dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Padahal, kerugian negara yang dia sebabkan jauh lebih kecil daripada suap yang didapat Fauzi. Yakni hanya Rp68,6 juta.

Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sama-sama berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan jaksa KPK berbeda jauh jika dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Fauzi.

Sama-sama dari lingkungan penegak hukum, tuntutan yang disampaikan KPK umumnya sepuluh tahun penjara. Contohnya hakim tipikor Bengkulu Janner Purba yang dituntut sepuluh tahun penjara dengan barang bukti Rp 150 juta.

Sidang kemarin juga belum memperjelas status Abdullah, staf TU kejaksaan yang menjadi perantara Fauzi dan Manaf. Setelah sidang, Erny mengatakan bahwa Abdullah berperan sebagai perantara dalam kasus tersebut.

Terkait dengan status Abdullah, pihaknya menyerahkan kepada tim penyidik, apakah cukup bukti untuk membuat perilaku itu dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas, dia menyebut keterangan yang diberikan berdiri sendiri.

?Meski berdiri sendiri, hubungan itu ada. Tidak bisa dibantah,? ucapnya.

Menurut dia, kalau Abdullah dipermasalahkan, penyidik perlu mencari dua alat bukti. Apakah penyidik mau melakukan itu? Dia tidak tahu. Yang pasti, Erny menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah mengetahui fakta sidang. (dim/c11/nw/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


Aktivitas Kegempaan Indonesia Meningkat, 2018 Terjadi 11.577 Gempa

Aktivitas Kegempaan Indonesia Meningkat, 2018 Terjadi 11.577 Gempa

Tren Seismisitas di wilayah indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.


Pencarian Empat Pekerja PT Istaka Karya Terus Berlanjut

Pencarian Empat Pekerja PT Istaka Karya Terus Berlanjut

Sempat jeda saat Natal dan tahun baru, operasi pencarian empat pekerja PT Istaka Karya yang masih hilang dilanjutkan.


Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel bisa sedikit bernapas lega. Kemarin (6/1) dia resmi menyudahi pemeriksaan melelahkan selama lebih dari 24 jam.


Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Dusun Garehong, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membuka lembaran kelam pergantian tahun 2018 ke 2019.


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.


OTT di Kemenpora, Menpora Diperiksa Januari

OTT di Kemenpora, Menpora Diperiksa Januari

Bukan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang digoyang skandal suap.


Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan gugatan guru honorer kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!