Nasional
Share this on:

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun
  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

SIDOARJO - Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar. Itu terlihat dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada jaksa Ahmad Fauzi yang memeras Rp 1,5 miliar dari kasus penjualan tanah kas desa di Kalimook, Sumenep.

Tuntutan ringan itu disampaikan JPU dalam lanjutan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sebelum menyampaikan tuntutan, jaksa Erny Maramba sempat mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan dan memaafkan ulah Fauzi.

?Meminta agar majelis hakim menyatakan Ahmad Fauzi terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara,? ujar Erny.

Hukuman itu, menurut dia, layak diberikan karena Fauzi terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Fauzi, yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung, juga diminta membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Tuntutan rendah tersebut disampaikan setelah JPU menyatakan bahwa ada lima hal yang meringankan Fauzi. Salah satunya, Fauzi dinilai bersikap sopan. Selain itu, dia mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Juga, yang paling penting, uang Rp1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf belum dia nikmati. Dari lima hal meringankan itu, JPU hanya punya satu alasan yang memberatkan bagi Fauzi.

?Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi,? imbuh Erny.

Tuntutan yang sama persis ditujukan kepada Abdul Manaf, sang pemberi uang suap. Yakni, dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar tidak konsistennya jaksa dalam menangani suatu perkara korupsi. Berdasar catatan Jawa Pos (induk radartegal.com), Harjito Mulyono dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Padahal, kerugian negara yang dia sebabkan jauh lebih kecil daripada suap yang didapat Fauzi. Yakni hanya Rp68,6 juta.

Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sama-sama berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan jaksa KPK berbeda jauh jika dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Fauzi.

Sama-sama dari lingkungan penegak hukum, tuntutan yang disampaikan KPK umumnya sepuluh tahun penjara. Contohnya hakim tipikor Bengkulu Janner Purba yang dituntut sepuluh tahun penjara dengan barang bukti Rp 150 juta.

Sidang kemarin juga belum memperjelas status Abdullah, staf TU kejaksaan yang menjadi perantara Fauzi dan Manaf. Setelah sidang, Erny mengatakan bahwa Abdullah berperan sebagai perantara dalam kasus tersebut.

Terkait dengan status Abdullah, pihaknya menyerahkan kepada tim penyidik, apakah cukup bukti untuk membuat perilaku itu dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas, dia menyebut keterangan yang diberikan berdiri sendiri.

?Meski berdiri sendiri, hubungan itu ada. Tidak bisa dibantah,? ucapnya.

Menurut dia, kalau Abdullah dipermasalahkan, penyidik perlu mencari dua alat bukti. Apakah penyidik mau melakukan itu? Dia tidak tahu. Yang pasti, Erny menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah mengetahui fakta sidang. (dim/c11/nw/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

Beredar pesan berantai yang menyinggung tentang ujian nasional (Unas) 2019. Isinya Unas tahun depan digelar tiga kali.


Pengumuman Cawapres Penuh Drama

Pengumuman Cawapres Penuh Drama

Dua kubu koalisi telah mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Koalisi petahana mengusung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.


Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Polri bekerja cepat untuk membangun rumah tahanan (Rutan) khusus kasus terorisme.


Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Partai Gerakan Indonesia Raya menyebut sudah ada langkah maju dari pembicaraan koalisi bersama dengan Partai Demokrat, PAN dan PKS.


Waspada Dua Jalur Gempa Utama

Waspada Dua Jalur Gempa Utama

Gempa 7 skala Richter (SR) mengguncang Lombok Utara tadi malam (5/8) pukul 18.46. Gempa yang berlokasi di 27 kilometer timur laut Lombok Utara mengakibatkan 31


BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir.


CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya diumumkan pada akhir Juli tertunda.


2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

Mulai tahun depan, warna dasar pelat nomor kendaraan bakal berubah. Dari hitam menjadi putih. Warna angka dan huruf juga berubah menjadi hitam.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


Sehari Dua Kapal Terbalik, Delapan Tewas

Sehari Dua Kapal Terbalik, Delapan Tewas

Laut selatan Jawa sedang bergolak. Dalam sehari, ada dua kapal yang terbalik dihempas ombak kemarin (19/7).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!