Nasional
Share this on:

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun
  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

SIDOARJO - Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar. Itu terlihat dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada jaksa Ahmad Fauzi yang memeras Rp 1,5 miliar dari kasus penjualan tanah kas desa di Kalimook, Sumenep.

Tuntutan ringan itu disampaikan JPU dalam lanjutan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sebelum menyampaikan tuntutan, jaksa Erny Maramba sempat mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan dan memaafkan ulah Fauzi.

?Meminta agar majelis hakim menyatakan Ahmad Fauzi terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara,? ujar Erny.

Hukuman itu, menurut dia, layak diberikan karena Fauzi terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Fauzi, yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung, juga diminta membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Tuntutan rendah tersebut disampaikan setelah JPU menyatakan bahwa ada lima hal yang meringankan Fauzi. Salah satunya, Fauzi dinilai bersikap sopan. Selain itu, dia mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Juga, yang paling penting, uang Rp1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf belum dia nikmati. Dari lima hal meringankan itu, JPU hanya punya satu alasan yang memberatkan bagi Fauzi.

?Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi,? imbuh Erny.

Tuntutan yang sama persis ditujukan kepada Abdul Manaf, sang pemberi uang suap. Yakni, dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar tidak konsistennya jaksa dalam menangani suatu perkara korupsi. Berdasar catatan Jawa Pos (induk radartegal.com), Harjito Mulyono dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Padahal, kerugian negara yang dia sebabkan jauh lebih kecil daripada suap yang didapat Fauzi. Yakni hanya Rp68,6 juta.

Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sama-sama berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan jaksa KPK berbeda jauh jika dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Fauzi.

Sama-sama dari lingkungan penegak hukum, tuntutan yang disampaikan KPK umumnya sepuluh tahun penjara. Contohnya hakim tipikor Bengkulu Janner Purba yang dituntut sepuluh tahun penjara dengan barang bukti Rp 150 juta.

Sidang kemarin juga belum memperjelas status Abdullah, staf TU kejaksaan yang menjadi perantara Fauzi dan Manaf. Setelah sidang, Erny mengatakan bahwa Abdullah berperan sebagai perantara dalam kasus tersebut.

Terkait dengan status Abdullah, pihaknya menyerahkan kepada tim penyidik, apakah cukup bukti untuk membuat perilaku itu dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas, dia menyebut keterangan yang diberikan berdiri sendiri.

?Meski berdiri sendiri, hubungan itu ada. Tidak bisa dibantah,? ucapnya.

Menurut dia, kalau Abdullah dipermasalahkan, penyidik perlu mencari dua alat bukti. Apakah penyidik mau melakukan itu? Dia tidak tahu. Yang pasti, Erny menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah mengetahui fakta sidang. (dim/c11/nw/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Bandar narkotika terus menyasar aparat pemerintah untuk melancarkan bisnisnya.


Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen.


DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

Ruang kerja dua anggota DPR di gedung Nusantara I kemarin (15/10) diterjang peluru. Polisi menyebut kejadian itu murni peluru nyasar.


Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Sejumlah pemimpin lembaga internasional menyempatkan diri menengok kondisi Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) di sela-sela acara Annual Meeting IMF–World Bank 2018


Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menampik adanya upaya mempersulit para tenaga honorer kategori dua (K2) untuk mendaftar CPNS baru.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Tekan Biaya Meeting, Panitia Tak Sediakan Wine

Tekan Biaya Meeting, Panitia Tak Sediakan Wine

Bali semakin siap menyambut kedatangan para delegasi acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group di Nusa Dua, Kabupaten Badung.


Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kejadian bencana alam besar yang hampir berurutan, Lombok kemudian Sulawesi Tengah, ternyata menguras anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial (Kemenso



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!