Nasional
Share this on:

Peraturan Kebiri Terus Digodog

  • Peraturan Kebiri Terus Digodog
  • Peraturan Kebiri Terus Digodog

JAKARTA - Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus marak. Salah satu hukuman yang diusulkan adalah kebiri. Walaupun mendapatkan pro kontra atas wacana tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) masih terus menggodog aturan kebiri.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementrian PPPA Hasan menuturkan jika peraturan kebiri sudah satu tahun digodog. Salah satu wacana yang dikemukakan, menurut Hasan adalah masalah siapa yang akan melakukan kebiri. ”Kebiri nantinya akan jadi tanggung jawab jaksa. Jadi jaksa yang akan menentukan di mana akan melakukan kebiri,” ujarnya.

Keputusan kebiri ini sebelumnya mendapat pertentangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI tidak berkenan untuk menjadi pengeksekusi lantaran bertentangan tentang kode etik kedokteran.

Hasan membeberkan jika kebiri tidak berlaku selamanya. Artinya, untuk sementara zat yang digunakan untuk kebiri disuntikkan. Berlaku setiap tiga bulan sekali. ”Zat ini untuk mengurangi testosteron pelaku kejahatan,” ungkap Hasan.

Sebelum dilakukan pengkebirian, pelaku akan didampingi psikiater. Tujuannya memang untuk menjaga psikis pelaku. Menurut Hasan, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku, KemenPPPA tetap menghargai hak asasi manusia.

Menurut Hasan dalam pemberlakuan hukuman kebiri ini nantinya bekerja sama dengan kementerian lainnya. Dia menyebutkan jika Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM.

”Kami sedang menggodog antar kementerian. Sekarang drafnya sudah di Kemenkumham,” beber Hasan.

Selain kebiri, hukuman lain yang tengah digodog adalah pengumuman identitas pelaku publik dan pemasangan cip. Cip nantinya akan dipasang di kaki atau tangan pelaku. Sehingga pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat terpantau.

Semua itu menurut Hasan akan menjadi opsi bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman. Pengadilan bisa memilih hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku, selain hukuman kurungan fisik.

Menteri PPPA Yohana Yembise dalam keterangan persnya mengakui jika pemerintah menilai kasus-kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Hukuman yang tengah digodog ini merupakan langkah konkret memperberat hukuman bagi para pelaku untuk memberikan efek jera.

”Wacana hukuman kebiri ini sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku dan predator kejahatan seksual,” ujar Yohana. (lyn/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polri Waspadai Enam Modus Kecurangan Pilkada

Polri Waspadai Enam Modus Kecurangan Pilkada

Pilkada serentak 2018 membuat Polri terus memperkuat diri dalam memahami kemungkinan terjadinya kecurangan.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Setnov Ganti Serang KPK

Setnov Ganti Serang KPK

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


112 Orang Terinfeksi Difteri

112 Orang Terinfeksi Difteri

Laju penyebaran virus difteri belum melambat. Hingga berita ini diturunkan, pasien terindikasi difteri masih terus bertambah.


Gempa Tasikmalaya Rusak 3.290 Rumah

Gempa Tasikmalaya Rusak 3.290 Rumah

Data jumlah rumah rusak akibat gempa berkekuatan 6,9 skala richter empat hari lalu (15/12) terus bertambah.


Kasus BLBI Lanjut Terus

Kasus BLBI Lanjut Terus

Perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan liquiditas Bank Indonesia (BLBI) terus berjalan.


Polri Bikin Terobosan Ukur Kinerja Polres

Polri Bikin Terobosan Ukur Kinerja Polres

Polri terus berbenah dalam melayani masyarakat. Kemarin (13/12) Polri menggelar hasil penilaian indeks tata kelola (ITK) Polri.


Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Kusno, tetap melanjutkan sidang yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.


Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menerbitkan surat layak fungsi (SLF) bagi rumah subsidi.


KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Setnov terus berjalan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!