Nasional
Share this on:

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi
  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

JAKARTA - Menyambut momentum hari Kesehatan Nasional yang jatuh kemarin (12/11), Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.

"Sejak jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan semakin berantakan," Kata ketua umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Reformasi), Idris Idham, kemarin.

Meskipun Hari Kesehatan Nasional (National Health Day) diperingati setiap tahun, menurut Idris layanan kesehatan masih jauh dari harapan.

Menurut Idris, pemenuhan hak atas kesehatan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesehatan yang pro rakyat. Kemudian diimplementasikan dengan penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta mudah diakses oleh masyarakat.

Idris mencatat, setidaknya ada 4 permasalahan yang timbul sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu. Pertama, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak terdaftar sebagai PBI.

Kedua, banyak rumah sakit ataupun klinik swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga mereka menolak pasien BPJS, padahal kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Tidak boleh pilih-pilih.

"Kesehatan adalah hak rakyat, dan Negara wajib bertanggungjawab dalam menjamin pemenuhan kesehatan rakyatnya, itu kata UUD 1945," ungkap Idris.

Ketiga, adanya pembayaran BPJS terhadap rumah sakit swasta dan industri farmasi melalui sistem Indonesia Case-Based Groups (INA CBGs), yang dirasakan merugikan. Dengan merugikannya rumah sakit dan industri farmasi membuat terjadinya PHK besar besaran di sektor rumah sakit dan farmasi

Keempat, kurangya sosialisasi dari pemerintah kepada rakyat tentang BPJS Kesehatan sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari BPJS yang rakyat tidak mengetahuinya.

Untuk memperjuangkan perbaikan Jamina Kesehatan (JKN) dan BPJS Kesehatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Jika ingin memperbaiki sistem Jaminan Sosial dalam bidang Kesehatan, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah.

Yang pertama tentu adalah Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. “Biaya anggara untuk JKN juga harus segera ditambah,” katanya.

Sistem INA-CBGs yang banyak membuat antrian dan pelayan rumah sakit pun harus segera diperbaiki. Bahkan dihapus dan digantikan sistem yang baru. Dengan murahnya klaim yang didapat, Rumah sakit dan klinik cenderung akan menurunkan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, Iqbal menyebut masih ada 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan “Mereka harus jadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara kalau benar-benar tidak mampu,” pungkas Iqbal. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi tindakan tegas berupa tuntutan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom.


Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Pemerintah berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok sejauh ini.


Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Aktivitas letusan freatik Gunung Merapi terus terjadi. Kemarin, sedikitnya dua kali muncul letusan.


Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis menyatakan bahwa perbaikan Jembatan Cincin Lama di Widang.


Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Angin perubahan itu bernama Pilihan Raya Umum (PRU) 14.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!