Nasional
Share this on:

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi
  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

JAKARTA - Menyambut momentum hari Kesehatan Nasional yang jatuh kemarin (12/11), Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.

"Sejak jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan semakin berantakan," Kata ketua umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Reformasi), Idris Idham, kemarin.

Meskipun Hari Kesehatan Nasional (National Health Day) diperingati setiap tahun, menurut Idris layanan kesehatan masih jauh dari harapan.

Menurut Idris, pemenuhan hak atas kesehatan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesehatan yang pro rakyat. Kemudian diimplementasikan dengan penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta mudah diakses oleh masyarakat.

Idris mencatat, setidaknya ada 4 permasalahan yang timbul sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu. Pertama, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak terdaftar sebagai PBI.

Kedua, banyak rumah sakit ataupun klinik swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga mereka menolak pasien BPJS, padahal kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Tidak boleh pilih-pilih.

"Kesehatan adalah hak rakyat, dan Negara wajib bertanggungjawab dalam menjamin pemenuhan kesehatan rakyatnya, itu kata UUD 1945," ungkap Idris.

Ketiga, adanya pembayaran BPJS terhadap rumah sakit swasta dan industri farmasi melalui sistem Indonesia Case-Based Groups (INA CBGs), yang dirasakan merugikan. Dengan merugikannya rumah sakit dan industri farmasi membuat terjadinya PHK besar besaran di sektor rumah sakit dan farmasi

Keempat, kurangya sosialisasi dari pemerintah kepada rakyat tentang BPJS Kesehatan sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari BPJS yang rakyat tidak mengetahuinya.

Untuk memperjuangkan perbaikan Jamina Kesehatan (JKN) dan BPJS Kesehatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Jika ingin memperbaiki sistem Jaminan Sosial dalam bidang Kesehatan, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah.

Yang pertama tentu adalah Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. “Biaya anggara untuk JKN juga harus segera ditambah,” katanya.

Sistem INA-CBGs yang banyak membuat antrian dan pelayan rumah sakit pun harus segera diperbaiki. Bahkan dihapus dan digantikan sistem yang baru. Dengan murahnya klaim yang didapat, Rumah sakit dan klinik cenderung akan menurunkan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, Iqbal menyebut masih ada 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan “Mereka harus jadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara kalau benar-benar tidak mampu,” pungkas Iqbal. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terulang lagi.


Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Enam hari lagi pada 19 Februari, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso akan berusia tepat 58 tahun.


Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

"Nyanyian" M. Nazaruddin bisa kembali menjadi andalan KPK untuk mengungkap keterlibatan sejumlah politisi skandal korupsi e-KTP.


Fredrich Tetap Tak Terima

Fredrich Tetap Tak Terima

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memasuki babak baru.


Pembatalan Keberangkatan Haji Dibuka Lagi

Pembatalan Keberangkatan Haji Dibuka Lagi

Setelah ditutup selama 20 hari, Kementerian Agama (Kemenag) membuka lagi layanan proses pembatalan haji reguler.


Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Niat pemerintah pusat membangun kereta api cepat jalur Jakarta - Bandung berpotensi berubah. Rencananya, pembangunan tersebut tidak berhenti di Bandung.


Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Tiga orang narapidana kasus terorisme bakal bebas dari Nusakambangan dalam waktu dekat. Sayangnya, ketiganya diduga masih memiliki paham radikal.


Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Honorer bodong jangan harap akan diangkat sebagai aparatur sipil nasional (ASN).


Siapa Paling Tepat Dampingi Prabowo di Pilpres?

Siapa Paling Tepat Dampingi Prabowo di Pilpres?

Kendati Pilpres masih sekitar satu setengah tahun lagi, riak-riak politik menuju ke sana sudah semakin santer.


Purnama dan Gerhana Bulan Bisa Picu Gempa

Purnama dan Gerhana Bulan Bisa Picu Gempa

Fenomena gerhana bulan total nanti malam, selain langka juga dibumbui dengan kabar dapat terjadinya gempa bumi.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!