Nasional
Share this on:

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi
  • Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

JAKARTA - Menyambut momentum hari Kesehatan Nasional yang jatuh kemarin (12/11), Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.

"Sejak jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan semakin berantakan," Kata ketua umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Reformasi), Idris Idham, kemarin.

Meskipun Hari Kesehatan Nasional (National Health Day) diperingati setiap tahun, menurut Idris layanan kesehatan masih jauh dari harapan.

Menurut Idris, pemenuhan hak atas kesehatan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesehatan yang pro rakyat. Kemudian diimplementasikan dengan penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta mudah diakses oleh masyarakat.

Idris mencatat, setidaknya ada 4 permasalahan yang timbul sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu. Pertama, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak terdaftar sebagai PBI.

Kedua, banyak rumah sakit ataupun klinik swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga mereka menolak pasien BPJS, padahal kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Tidak boleh pilih-pilih.

"Kesehatan adalah hak rakyat, dan Negara wajib bertanggungjawab dalam menjamin pemenuhan kesehatan rakyatnya, itu kata UUD 1945," ungkap Idris.

Ketiga, adanya pembayaran BPJS terhadap rumah sakit swasta dan industri farmasi melalui sistem Indonesia Case-Based Groups (INA CBGs), yang dirasakan merugikan. Dengan merugikannya rumah sakit dan industri farmasi membuat terjadinya PHK besar besaran di sektor rumah sakit dan farmasi

Keempat, kurangya sosialisasi dari pemerintah kepada rakyat tentang BPJS Kesehatan sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari BPJS yang rakyat tidak mengetahuinya.

Untuk memperjuangkan perbaikan Jamina Kesehatan (JKN) dan BPJS Kesehatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Jika ingin memperbaiki sistem Jaminan Sosial dalam bidang Kesehatan, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah.

Yang pertama tentu adalah Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. “Biaya anggara untuk JKN juga harus segera ditambah,” katanya.

Sistem INA-CBGs yang banyak membuat antrian dan pelayan rumah sakit pun harus segera diperbaiki. Bahkan dihapus dan digantikan sistem yang baru. Dengan murahnya klaim yang didapat, Rumah sakit dan klinik cenderung akan menurunkan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, Iqbal menyebut masih ada 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan “Mereka harus jadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara kalau benar-benar tidak mampu,” pungkas Iqbal. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Persoalan tagihan rumah sakit (RS) kepada BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan adanya skema supply chain financing (SCF).


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!