Nasional
Share this on:

Percepat Revisi UU Perkawinan

  • Percepat Revisi UU Perkawinan
  • Percepat Revisi UU Perkawinan

JAKARTA - Kasus dua siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur tengah ramai dibincangkan. Selain masih sekolah, umur kedua hanya 14 dan 15 tahun.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lenny Rosalin mengatakan, kasus tersebut sebetulnya hanya bagian dari puncak gunung es kasus pernikahan dini di Indonesia. Sebab, persoalan pernikahan dini di Indonesia sangatlah komplek.

"Di ASEAN saja, kita nomor dua setelah Kamboja," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (15/4). Lenny menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengkaji perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana salah satu norma yang akan diatur ulang terkait dispensasi.

Dia menjelaskan, putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang memperbolehkan dua siswa SMP menikah mempertimbangkan norma dispensasi. Sebab, pada awalnya keduanya di tolak Kantor Urusan Agama (KUA) setelah syarat umur tidak terpenuhi.

Padahal, kata dia, tidak ada alasan mendesak bagi kedua ABG itu untuk menikah di bawah umur. Menurut informasi yang diterima, dispensasi dikabulkan karena sang perempuan kerap ditinggal ayahnya bekerja. Sementara ibunya sudah tidak ada.

“Kita perlu pengaturan pemberian dispensasi lebih ketat,” imbuhnya. Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin, dispensasi pernikahan di bawah umur akan dihapuskan.

Selain itu, norma lain yang akan diubah menyangkut usia minimal. Lenny beralasan, yang diatur dalam UU Perkawinan bertentangan dengan sejumlah UU lainnya. Misalnya UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Di UU Perkawinan umur minimal laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita.

Padahal, lanjutnya, definisi anak dalam UU Perlindungan Anak adalah 18 tahun. “Naikkan usia pernikahan. Minimal ga bertengangan dengan UU anak 18 tahun meski idealnya 21 tahun,” tuturnya. Saat ini, pihaknya masih menyusun draf naskah akademik untuk mengajukan revisi.

Lenny menjelaskan, pernikahan anak memiliki dampak negative yang sangat banyak. Mulai dari rawan kekerangan dalam rumah tangga, membahayakan kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan angka putus sekolah, hingga melahirkan pekerja anak. Semua itu berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia dan membebani negara.

Lantas, bagaimana dengan pernikahan sirri yang tak terpantau? Dia menambahkan, untuk kasus nikah sirri, pendekatan yang bisa dilakukan hanyalah upaya persuasif. Yakni dengan terus mensosialisasikan bahaya nikah muda.

Upaya itu sendiri, kata dia, sudah terus dilakukan pemerintah. Baik ke anak-anaknya langsung, ke keluarga, ke sekolah, hingga terhadap tokoh-tokoh agaman dan tokoh masyarakat. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Para pengemudi ojek online masih terus menuntut hak dan perlindungan.


Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang perkawinan.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26/17 tentang angkutan online sebelum diberlakukan pada 1 November mendatang.


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi.


Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada awal 2017, sudah ada empat pengedar yang meregang nyawa.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!