Nasional
Share this on:

Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

  • Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus
  • Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

JAKARTA - Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer. Menurutya, sistem ini sebaiknya dihapus.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dengan dihapusnya sistem tersebut tidak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas dengan status kepegawaian yang tidak jelas, apakah PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), dan GTY (Guru Tetap Yayasan).

"Sistem ini sebaiknya dihapuskan. Sehingga, tidak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas dengan status kepegawaian yang tidak jelas," kata Ramli, Selasa (5/11) kemarin. "IGI juga minta pendapatan guru minimal setara dengan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan minimal kelayakan hidup," tambahnya.

Selain itu, IGI mengusulkan bahwa pengangkatan guru harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan kurikulum yang nanti ditetapkan oleh Kemendikbud. Untuk itu, Uji Kompetensi Guru wajib dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga tahun).

"Untuk kurikulum ke depan, tidak ada lagi bimbingan teknis. Mekanisme ini diganti dengan video tutorial dengan kewajiban uji secara acak terhadap pemahaman kurikulum. Sehingga anggaran bimtek dapat dialihkan untuk rekrutmen atau penambahan guru," terangnya.

Sementara itu, IGI juga meminta agar anggaran peningkatan kompetensi guru dihapuskan. Kewajiban peningkatan kompetensi guru dapat diserahkan kepada organisasi profesi guru berdasarkan acuan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, anggaran Pelatihan Guru dapat dialihkan untuk rekrutmen guru.

"Organisasi profesi guru tinggal diberikan legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru, sehingga pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang diinginkan," tuturnya.

Terlebih lagi, lanjut Ramli, Kemendikbud juga harus mengatur kembali penentuan sekolah di daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terdepan. "Sesuai dengan kondisi sekolah, bukan berdasarkan data Kemendes PDTT (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Terpencil)," ujarnya.

Semenatara itu, Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Santi Ambarukmi mengatakan salah satu hal baru soal pelatihan guru adalah program 5 In dan 3 On. (In adalah tatap muka sementara on adalah guru-guru yang telah dilatih kembali ke sekolahnya)

"Program ini dilakukan setiap minggu. Guru dipanggil untuk bertemu dan dilatih sebanyak dua kali atau disebut dengan istilah dua kali in. Setelah itu, guru yang mendapatkan bekal menyampaikan apa yang sudah ia terima kepada rekan-rekannya di sekolah asal atau yang disebut dengan satu kali on," jelasnya.

"Setelah satu pekan, guru tersebut kembali lagi tatap muka dengan pelatih untuk menjelaskan apa yang sudah ia lakukan dan hal yang menjadi masalah di masing-masing sekolah," sambungnya.

Santi menambahkan, pelatihan ini kemudian dilanjutkan hingga lima kali. Diharapkan, dengan demikian guru dapat meningkatkan kompetensi dan mengetahui masalah yang perlu dihadapi di sekolahnya.

"Harapannya tidak mengganggu proses belajar mengajar, sehingga kita gunakan sistem tatap muka in dan on. Ada lima kali in dan tiga kali on," ujarnya.

Santi menjelaskan, untuk materi-materi awal yang digunakan dalam pelatihan didapatkan dari hasil-hasil uji kompetensi guru (UKG). Sebab ia menilai, hasil UKG masih belum memenuhi harapan.

"Dari kekurangan itulah, Kemendikbud mencari materi yang masih perlu diberikan untuk para guru. Mana saja yang tidak dikuasai, itu kita berikan," katanya.

Saat ini, lanjut Santi, program 5 In dan 3 On sudah dijalankan, Namun belum dilakukan secara masif. Untuk guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih 150 guru yang diikutkan program ini.

"Saya berharap 150 guru ini bisa membantu menyebarkan hasil pelatihan ke gugus-gugus tempat mereka," pungaksnya. (der/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah meninjau ulang sejumlah regulasi terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan setuju, terkait rencana perombakan kurikulum pendidikan dengan disertai penerapan teknologi.


Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Kuota CPNS untuk guru yang jumlahnya mencapai 63.324 formasi dinilai masih sangat kurang.


Pemangkasan Eselon Dimulai dari Kementerian PAN-RB

Pemangkasan Eselon Dimulai dari Kementerian PAN-RB

Penyederhanaan pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV, akan segera dihapus oleh Kementerian PAN-RB.


Formasi CPNS Khusus Guru Ada 63.324 Orang

Formasi CPNS Khusus Guru Ada 63.324 Orang

Kementerian PAN RB menyiapkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus guru 63.324.


Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

erdasarkan data yang diterima, Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi pemerintah dengan jumlah rekrutmen CPNS terbesar.


Nadiem Makarim Diragukan Pimpin Mendikbud Dikti,

Nadiem Makarim Diragukan Pimpin Mendikbud Dikti,

Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengaku sangsi, atas dipilihnya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!