Nasional
Share this on:

Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

  • Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak
  • Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

**JAKARTA ** - Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali panas. Perdebatan antara pemohon, hakim, dan tim kuasa hukum terkait pun terjadi pada perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung kemarin (18/6).

Perdebatan itu terjadi saat Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto meminta MK memberikan garansi keselamatan dari ancaman yang dialami saksi yang akan dihadirkan di muka sidang.

"Berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi maka kemudian LPSK mengusulkan kalau MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan hal itu," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, berdasarkan konstitusi seluruh warga negara harus mendapat perlindungan, termasuk saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menuturkan bahwa kini ada fakta terkait saksi-saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut ancaman.

"Maka kami membuat surat dan menyerahkan sepenuhnya ke MK apa yang mesti dilakukan oleh MK karena faktanya ada kebutuhan soal itu," kata Bambang.

Terkait hal itu, Hakim MK Suhartoyo mengatakan pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan perlindungan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada landasan hukum bagi MK untuk memerintahkan LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi di persidangan sengketa hasil pilpres.

"Soal LPSK terus terang MK tidak bisa kemudian mengamini itu karena memang tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK. uU yang jadi landasan itu memang lingkupnya terbatas pada soal-soal tindak pidana," ujar Suhartoyo.

Sebelum perdebatan terjadi, sebelumnya sidang MK yang dipimpin Anwar Usma itu, garis besar dari paparan yang disampaikan pun terang benerang. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, berdasarkan perbaikan permohonan yang dilakukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, maka Mahkamah berwenang menyatakan permohonan tersebut cacat formil. "Cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima," ujar dia.

Alasan yang dimaksud Yusril adalah, karena dalam perkara sengketa hasil Pilpres di MK, pemohon tidak diberi kesempatan secara hukum untuk memperbaiki berkas permohonan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018. "Artinya berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya," ujar Yusril.

Oleh sebab itu Yusril mengatakan pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, jika berkas perbaikan itu dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya, baik dalam jawaban maupun keterangan.

Selain itu perbaikan berkas tersebut dikatakan Yusril telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan atau permohonan. "Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, perbaikan yang diajukan pemohon bertambah lima kali lipat banyaknya daripada permohonan awal," papar Yusril.

Dalam permohonan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019 hanya berjumlah 37 halaman, sedangkan dalam perbaikan permohonan berjumlah 146 halaman. "Dengan tambahan jumlah halaman, perbaikan permohonan tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru, dan dapat terlihat dari situs resmi Mahkamah bahwa perbaikan permohonan tidak diregistrasi, karena Mahkamah hanya teregistrasi permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019," terangnya. (khf/tim/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis


Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Presiden Joko Widodo menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi secara terbatas. Sebab, ada poin-poin yang disetujui dan ditolak oleh presiden


Sangat Memberatkan, Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Ditolak

Sangat Memberatkan, Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Ditolak

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.


Perombakan BUMN Jalan Terus, Permintaan Presiden Tak Digubris

Perombakan BUMN Jalan Terus, Permintaan Presiden Tak Digubris

Berkali-kali perintah Presiden Joko Widodo melarang perombakan direksi BUMN hingga pelantikan pemerintahan baru pada Oktober nanti.


Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal terbang ke Papua menyikapi konflik yang tak kunjung reda. Jadwal sudah diatur.


Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

Datuk Shamsubahrin Ismail, pemilik perusahaan taksi Big Blue asal Malaysia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyulut kecaman di Indonesia.


Jokowi Dalam Tekanan, Permintaan Megawati Wajar

Jokowi Dalam Tekanan, Permintaan Megawati Wajar

Kelakar Megawati Soekarnoputri agar PDI Perjuangan mendapatkan posisi menteri lebih banyak, tentu menjadi kerisauan tersendiri bagi Presiden terpilih Joko Widod


Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.


Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo saling klaim telah memperoleh dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum (caketum) Golkar.


Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri kembali maju sebagai caketum Golkar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!