Nasional
Share this on:

Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

  • Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak
  • Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

**JAKARTA ** - Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali panas. Perdebatan antara pemohon, hakim, dan tim kuasa hukum terkait pun terjadi pada perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung kemarin (18/6).

Perdebatan itu terjadi saat Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto meminta MK memberikan garansi keselamatan dari ancaman yang dialami saksi yang akan dihadirkan di muka sidang.

"Berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi maka kemudian LPSK mengusulkan kalau MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan hal itu," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, berdasarkan konstitusi seluruh warga negara harus mendapat perlindungan, termasuk saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menuturkan bahwa kini ada fakta terkait saksi-saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut ancaman.

"Maka kami membuat surat dan menyerahkan sepenuhnya ke MK apa yang mesti dilakukan oleh MK karena faktanya ada kebutuhan soal itu," kata Bambang.

Terkait hal itu, Hakim MK Suhartoyo mengatakan pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan perlindungan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada landasan hukum bagi MK untuk memerintahkan LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi di persidangan sengketa hasil pilpres.

"Soal LPSK terus terang MK tidak bisa kemudian mengamini itu karena memang tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK. uU yang jadi landasan itu memang lingkupnya terbatas pada soal-soal tindak pidana," ujar Suhartoyo.

Sebelum perdebatan terjadi, sebelumnya sidang MK yang dipimpin Anwar Usma itu, garis besar dari paparan yang disampaikan pun terang benerang. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, berdasarkan perbaikan permohonan yang dilakukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, maka Mahkamah berwenang menyatakan permohonan tersebut cacat formil. "Cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima," ujar dia.

Alasan yang dimaksud Yusril adalah, karena dalam perkara sengketa hasil Pilpres di MK, pemohon tidak diberi kesempatan secara hukum untuk memperbaiki berkas permohonan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018. "Artinya berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya," ujar Yusril.

Oleh sebab itu Yusril mengatakan pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, jika berkas perbaikan itu dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya, baik dalam jawaban maupun keterangan.

Selain itu perbaikan berkas tersebut dikatakan Yusril telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan atau permohonan. "Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, perbaikan yang diajukan pemohon bertambah lima kali lipat banyaknya daripada permohonan awal," papar Yusril.

Dalam permohonan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019 hanya berjumlah 37 halaman, sedangkan dalam perbaikan permohonan berjumlah 146 halaman. "Dengan tambahan jumlah halaman, perbaikan permohonan tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru, dan dapat terlihat dari situs resmi Mahkamah bahwa perbaikan permohonan tidak diregistrasi, karena Mahkamah hanya teregistrasi permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019," terangnya. (khf/tim/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo saling klaim telah memperoleh dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum (caketum) Golkar.


Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri kembali maju sebagai caketum Golkar.


Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

Permohonan gugatan BPN Prabowo-Sandiaga, terkait pelanggaran administratif Pilpres 2019 ditolak Mahkamah Agung (MA).


KPU Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

KPU Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini.


Permohonan Hak Paten Simbol Tiga Garis Adidas Ditolak

Permohonan Hak Paten Simbol Tiga Garis Adidas Ditolak

Pengadilan Uni Eropa menolak permohonan hak paten perusahaan raksasa peralatan olahraga Adidas untuk simbol tiga garis.


Aceh Tetap Bagian NKRI

Aceh Tetap Bagian NKRI

permintaan referendum di Aceh dinilai karena masih ada tuntutan MoU Helsinki tentang perjanjian damai antara RI-GAM yang belum selesai.


Bursa Ketua Umum Partai Golkar Mulai Ramai

Bursa Ketua Umum Partai Golkar Mulai Ramai

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan beberapa pihak yang memintanya menjadi calon ketua umum Partai Golkar.


TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyinggung penyalahgunaan kebijakan Presiden Jokowi yang diduga untuk menaikkan elektabilitasnya dalam


Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Kementerian Kesehatan mengirimkan surat permintaan kepada Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!