Nasional
Share this on:

Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

  • Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait
  • Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

JAKARTA - Permohonan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6). Setelah itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan registrasi permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Permohonan pun sudah tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Mahkamah mencatatkan perkara tersebut pada pukul 12.30 WIB.

"Permohonan tersebut sudah diregistrasi, dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019," ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (11/6).

Fajar menjelaskan, di waktu yang bersamaan, pihaknya juga langsung mengirimkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon secara digital. "ARPK secara digital juga disampaikan hari ini (Selasa 11/9, red)," ujar Fajar.

ARPK merupakan bukti bahwa permohonan pemohon telah diregistrasi menjadi perkara. Dan perkara akan diperiksa dan disidangkan hingga diputus MK. Salinan permohonan yang diregistrasi itu, lanjut Fajar, akan disampaikan juga kepada pihak termohon (KPU RI), pihak terkait (pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Hari ini juga (Selasa, 11/6) MK mengirim pemberitahuan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang pendahuluan pada Jumat (14/6) nanti," ujar Fajar.

Beberapa saat setelah permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait pada gugatan sengketa Pilpres di MK.

"Kami sudah mendaftarkan ke MK sebagai pihak terkait. Kami sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK. Sudah diterima Pak Firyanto. Semua dokumen tentang persyaratan itu sudah kami sampaikan surat kuasa, KTP principal, dan kartu advokat dan KTP semua tim kuasa yang terdaftar di surat kuasa," kata Direktur bidang hukum dan advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan di MK, Selasa (11/6).

Dikatakan Ade, sebanyak 33 kuasa hukum yang didaftarkan dalam permohonan menjadi pihak terkait. Nantinya, pada saat persidangan, tim kuasa hukum TKN akan diatur bergantian memasuki ruangan sidang. "Surat kuasanya berjumlah 33 orang yang diketuai Yusril, saya sebagai sekretaris, ditambah teman-teman direktorat hukum dan advokasi dan advokat profesional yang ikut membantu pelaksanaan persidangan nanti," ungkapnya.

Sebanyak 18 bukti telah disiapkan Ade beserta tim untuk membantah dalil permohonan pihak Prabowo-Sandi. "Sudah ada kurang-lebih 18 bukti yang kami sampaikan. Itu juga sesuai dalil-dalil permohonan pemohon paslon 02 apalah bukti ini bertambah, kita lihat setelah persidangan. Yang jelas bantahan yang kami siapkan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada baik UU Pemilu dan PMK mengenai tidak adanya revisi permohonan pemohon. Yang kami sampaikan bantahan dalil yang disampaikan pemohon," tutur Ade.

Ade mengatakan belum memutuskan kapan akan menyerahkan jawaban sebagai pihak terkait ke MK. Berdasarkan peraturan MK, jawaban pihak terkait disampaikan paling lambat sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Sesuai batas PMK paling lambat 1 hari setelah sidang pendahuluan, yakni 15, tapi dimungkinkan sebelum itu bisa. Kami akan berdiskusi di seluruh tim kuasa hukum kapan waktu yang tepat kami sampaikan jawaban dari pihak terkait. Bahannya sudah ada, tinggal sedikit lagi menyempurnakan seluruh argumentasi yang dibantah terhadap permohonan pemohon," katanya. (gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.


Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati banyak melontarkan kelakar politik dalam pidato sambutannya di acara pembukaan Kongres V PDIP, di Bali, kemarin (8/8).


Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Mabes Polri menyampaikan terkait penyebab pemadaman listrik secara serentak di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8) akibat gangguan pohon baru


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).


Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Sinyal Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk berkoalisi semakin terlihat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!