Nasional
Share this on:

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk
  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

JAKARTA - Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal tenaga kerja asing (TKA) memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tapi, Komisoner ORI Laode Ida menyampaikan, argumen pemerintah soal perpres tersebut malah menegaskan bahwa pemerintah membuka pintu lebih lebar untuk tenaga kerja dari luar negeri.

Laode menuturkan, perpres tersebut bisa dibilang sebagai salah satu upaya pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap TKA. Bukan sebatas pandangan, dia menyampaikan itu lantaran pemerintah juga mengakui bahwa perpres itu dibuat untuk mempermudah prosedur TKA masuk Indonesia.

”Itu artinya cenderung memberikan pelayanan prima kepada TKA,” ujarnya.

Namun demikian, langkah itu tidak dibarengi dengan skenario yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa kedatangan TKA benar-benar tidak akan mengesampingkan pekerja lokal. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia butuh pekerjaan. Buruknya, hasil kajian dan investigasi ORI menunjukan bahwa banyak pelanggaran dilakukan TKA.

Meski pemerintah terus menyuarakan niatan baik dibalik kedatangan TKA ke tanah air. Transfer teknologi maupun transfer pengetahuan lewat TKA saat ini dinilai belum efektif oleh ORI. Sebab, sejauh ini mereka lebih banyak menemukan TKA yang menjadi pekerja kasar ketimbang TKA yang mampu mentransfer pengetahuan mereka kepada tenaga kerja lokal.

Fakta di lapangan, sambung Laode, berkata demikian. ”Sulit sekarang untuk menyatakan bahwa itu (transfer pengetahuan) bisa diimplementasikan dengan baik,” bebernya. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri. Mereka tidak boleh tinggal diam dengan fakta yang ditemukan oleh ORI melalui kajian dan investigasi yang sudah lakukan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kemarin menginisiasi penggalangan dukungan terbentuknya panitia khusus (pansus) TKA. Dua anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon dan M Syafii menandatangani surat pembentukan pansus TKA, saat menerima audiensi dari Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengemudi ojek online.

”Kami sudah siapkan TOR (Term of reference, red) pansus TKA, saya dan Romo (M Syafii, red) akan tanda tangan,” kata Fadli di ruang rapat pimpinan DPR, kemarin (26/4). Menurut Fadli, keberadaan TKA terutama pekerja kasar tidak mendapat penanganan berarti dari pemerintah. Secara ekonomi, TKA unskilled telah merebut hak pekerja lokal.

Dari sisi politik, TKA asing juga berpotensi menganggu konfigurasi politik. Belum termasuk dari sisi keamanan yang bisa mengganggu. ”Kalau yang skilled worker tidak masalah, tapi yang unskilled ini masuk tanpa verifikasi,” kata Fadli. Pemerintah, sambung Fadli, juga tidak memiliki data akurat terkait jumlah TKA.

Munculnya Perpres TKA juga makin membuka pintu bagi warga asing untuk menguasai sektor kerja di tanah air. ”Kami perlu untuk membuat pansus, demi mendalami masalah ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sesuai aturan, usulan Pansus bisa diajukan ke paripurna DPR jika didukung minimal 25 anggota dewan dari dua fraksi.

Fadli menyatakan, usulan pansus TKA ini akan disebarkan ke masing-masing fraksi untuk dimintai dukungan, usai masa reses nanti. ”Saya dengar pak Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan pak Fahri (Fahri Hamzah, Fraksi PKS) siap tanda tangan,” ujarnya. Dia membantah jika usul pembentukan pansus TKA bernuansa politis.

Apalagi, saat ini tahapan pemilu presiden pada bulan Agustus juga semakin dekat. ”Pansus ini hak DPR. Katanya DPR suruh kerja, haknya harus digunakan maksimal dong,” kata Fadli. (bay/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Keputusan PAN keluar dari koalisi pemerintah dan masuk ke koalisi oposisi berdampak pada eksistensi menterinya di kabinet kerja.


Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.


Undur Rakernas, PAN Tunda Kepastian Koalisi

Undur Rakernas, PAN Tunda Kepastian Koalisi

Keputusan tiba-tiba diambil DPP Partai Amanat Nasional terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.


Internal Gerindra Usulkan Anies Baswedan

Internal Gerindra Usulkan Anies Baswedan

Pilihan figur calon wakil presiden pendamping Prabowo belum masuk dalam pembahasan. Meski begitu, nama-nama kandidat sudah masuk.


Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

BPJS Kesehatan menampik jika dikatakan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan bukan untuk memotong manfaat yang dapat dirasakan peserta.


Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Diprotes

Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Diprotes

Per 21 Juli lalu BPJS Kesehatan mensosialisasikan peraturan baru.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Pendaftaran CPNS (calon pegawai negeri sipil) baru bakal dibuka di akhir bulan ini.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!