Nasional
Share this on:

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk
  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

JAKARTA - Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal tenaga kerja asing (TKA) memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tapi, Komisoner ORI Laode Ida menyampaikan, argumen pemerintah soal perpres tersebut malah menegaskan bahwa pemerintah membuka pintu lebih lebar untuk tenaga kerja dari luar negeri.

Laode menuturkan, perpres tersebut bisa dibilang sebagai salah satu upaya pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap TKA. Bukan sebatas pandangan, dia menyampaikan itu lantaran pemerintah juga mengakui bahwa perpres itu dibuat untuk mempermudah prosedur TKA masuk Indonesia.

”Itu artinya cenderung memberikan pelayanan prima kepada TKA,” ujarnya.

Namun demikian, langkah itu tidak dibarengi dengan skenario yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa kedatangan TKA benar-benar tidak akan mengesampingkan pekerja lokal. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia butuh pekerjaan. Buruknya, hasil kajian dan investigasi ORI menunjukan bahwa banyak pelanggaran dilakukan TKA.

Meski pemerintah terus menyuarakan niatan baik dibalik kedatangan TKA ke tanah air. Transfer teknologi maupun transfer pengetahuan lewat TKA saat ini dinilai belum efektif oleh ORI. Sebab, sejauh ini mereka lebih banyak menemukan TKA yang menjadi pekerja kasar ketimbang TKA yang mampu mentransfer pengetahuan mereka kepada tenaga kerja lokal.

Fakta di lapangan, sambung Laode, berkata demikian. ”Sulit sekarang untuk menyatakan bahwa itu (transfer pengetahuan) bisa diimplementasikan dengan baik,” bebernya. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri. Mereka tidak boleh tinggal diam dengan fakta yang ditemukan oleh ORI melalui kajian dan investigasi yang sudah lakukan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kemarin menginisiasi penggalangan dukungan terbentuknya panitia khusus (pansus) TKA. Dua anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon dan M Syafii menandatangani surat pembentukan pansus TKA, saat menerima audiensi dari Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengemudi ojek online.

”Kami sudah siapkan TOR (Term of reference, red) pansus TKA, saya dan Romo (M Syafii, red) akan tanda tangan,” kata Fadli di ruang rapat pimpinan DPR, kemarin (26/4). Menurut Fadli, keberadaan TKA terutama pekerja kasar tidak mendapat penanganan berarti dari pemerintah. Secara ekonomi, TKA unskilled telah merebut hak pekerja lokal.

Dari sisi politik, TKA asing juga berpotensi menganggu konfigurasi politik. Belum termasuk dari sisi keamanan yang bisa mengganggu. ”Kalau yang skilled worker tidak masalah, tapi yang unskilled ini masuk tanpa verifikasi,” kata Fadli. Pemerintah, sambung Fadli, juga tidak memiliki data akurat terkait jumlah TKA.

Munculnya Perpres TKA juga makin membuka pintu bagi warga asing untuk menguasai sektor kerja di tanah air. ”Kami perlu untuk membuat pansus, demi mendalami masalah ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sesuai aturan, usulan Pansus bisa diajukan ke paripurna DPR jika didukung minimal 25 anggota dewan dari dua fraksi.

Fadli menyatakan, usulan pansus TKA ini akan disebarkan ke masing-masing fraksi untuk dimintai dukungan, usai masa reses nanti. ”Saya dengar pak Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan pak Fahri (Fahri Hamzah, Fraksi PKS) siap tanda tangan,” ujarnya. Dia membantah jika usul pembentukan pansus TKA bernuansa politis.

Apalagi, saat ini tahapan pemilu presiden pada bulan Agustus juga semakin dekat. ”Pansus ini hak DPR. Katanya DPR suruh kerja, haknya harus digunakan maksimal dong,” kata Fadli. (bay/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Sejumlah media asing menyoroti kerusuhan dan dugaan kekerasan yang terjadi pada aksi demonstrasi massa, Rabu (22/5) dini hari, di Jakarta..


30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

Selain banyaknya layanan mudik gratis yang disiapkan, kini pemerintah kembali menelurkan trobosan baru dengan mengadirkan layanan Bus Trans Jawa.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


Reshuffle Usai Lebaran, Menteri Tersandung Hukum Terdepak

Reshuffle Usai Lebaran, Menteri Tersandung Hukum Terdepak

Isu pergantian ataupun reshuffle di jajaran menteri kabinet kerja kembali menguat.


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Derasanya gagasan yang diusulkan sejumlah daerah guna penempatan lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara, membuat Presiden Joko Widodo langsung berger


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!