Nasional
Share this on:

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk
  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

JAKARTA - Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal tenaga kerja asing (TKA) memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tapi, Komisoner ORI Laode Ida menyampaikan, argumen pemerintah soal perpres tersebut malah menegaskan bahwa pemerintah membuka pintu lebih lebar untuk tenaga kerja dari luar negeri.

Laode menuturkan, perpres tersebut bisa dibilang sebagai salah satu upaya pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap TKA. Bukan sebatas pandangan, dia menyampaikan itu lantaran pemerintah juga mengakui bahwa perpres itu dibuat untuk mempermudah prosedur TKA masuk Indonesia.

”Itu artinya cenderung memberikan pelayanan prima kepada TKA,” ujarnya.

Namun demikian, langkah itu tidak dibarengi dengan skenario yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa kedatangan TKA benar-benar tidak akan mengesampingkan pekerja lokal. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia butuh pekerjaan. Buruknya, hasil kajian dan investigasi ORI menunjukan bahwa banyak pelanggaran dilakukan TKA.

Meski pemerintah terus menyuarakan niatan baik dibalik kedatangan TKA ke tanah air. Transfer teknologi maupun transfer pengetahuan lewat TKA saat ini dinilai belum efektif oleh ORI. Sebab, sejauh ini mereka lebih banyak menemukan TKA yang menjadi pekerja kasar ketimbang TKA yang mampu mentransfer pengetahuan mereka kepada tenaga kerja lokal.

Fakta di lapangan, sambung Laode, berkata demikian. ”Sulit sekarang untuk menyatakan bahwa itu (transfer pengetahuan) bisa diimplementasikan dengan baik,” bebernya. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri. Mereka tidak boleh tinggal diam dengan fakta yang ditemukan oleh ORI melalui kajian dan investigasi yang sudah lakukan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kemarin menginisiasi penggalangan dukungan terbentuknya panitia khusus (pansus) TKA. Dua anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon dan M Syafii menandatangani surat pembentukan pansus TKA, saat menerima audiensi dari Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengemudi ojek online.

”Kami sudah siapkan TOR (Term of reference, red) pansus TKA, saya dan Romo (M Syafii, red) akan tanda tangan,” kata Fadli di ruang rapat pimpinan DPR, kemarin (26/4). Menurut Fadli, keberadaan TKA terutama pekerja kasar tidak mendapat penanganan berarti dari pemerintah. Secara ekonomi, TKA unskilled telah merebut hak pekerja lokal.

Dari sisi politik, TKA asing juga berpotensi menganggu konfigurasi politik. Belum termasuk dari sisi keamanan yang bisa mengganggu. ”Kalau yang skilled worker tidak masalah, tapi yang unskilled ini masuk tanpa verifikasi,” kata Fadli. Pemerintah, sambung Fadli, juga tidak memiliki data akurat terkait jumlah TKA.

Munculnya Perpres TKA juga makin membuka pintu bagi warga asing untuk menguasai sektor kerja di tanah air. ”Kami perlu untuk membuat pansus, demi mendalami masalah ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sesuai aturan, usulan Pansus bisa diajukan ke paripurna DPR jika didukung minimal 25 anggota dewan dari dua fraksi.

Fadli menyatakan, usulan pansus TKA ini akan disebarkan ke masing-masing fraksi untuk dimintai dukungan, usai masa reses nanti. ”Saya dengar pak Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan pak Fahri (Fahri Hamzah, Fraksi PKS) siap tanda tangan,” ujarnya. Dia membantah jika usul pembentukan pansus TKA bernuansa politis.

Apalagi, saat ini tahapan pemilu presiden pada bulan Agustus juga semakin dekat. ”Pansus ini hak DPR. Katanya DPR suruh kerja, haknya harus digunakan maksimal dong,” kata Fadli. (bay/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Diduga Dilecehkan, Via Vallen Enggan Berkomentar

Diduga Dilecehkan, Via Vallen Enggan Berkomentar

Pedangdut Via Vallen baru saja mendapat peristiwa kurang mengenakkan.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.


Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Kebijakan Pemerintah Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya disayangkan pemerintah.


Otak Bom Bunuh Diri di Surabaya, Baru Pulang dari Syria

Otak Bom Bunuh Diri di Surabaya, Baru Pulang dari Syria

Serangan aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya kemarin, dilakukan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).


Brunei Beli Senjata dan Tank Anoa

Brunei Beli Senjata dan Tank Anoa

Lawatan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah ke Indonesia menguatkan kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya bidang pertahanan.


Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Ribuan buruh dari puluhan organisasi berbeda tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi hingga sore kemarin (5/1).


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.


May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

Peringatan hari buruh (May Day) pada 2 Mei diprediksi bakal diwarnai demo menolak Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!