Nasional
Share this on:

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk
  • Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

JAKARTA - Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal tenaga kerja asing (TKA) memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tapi, Komisoner ORI Laode Ida menyampaikan, argumen pemerintah soal perpres tersebut malah menegaskan bahwa pemerintah membuka pintu lebih lebar untuk tenaga kerja dari luar negeri.

Laode menuturkan, perpres tersebut bisa dibilang sebagai salah satu upaya pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap TKA. Bukan sebatas pandangan, dia menyampaikan itu lantaran pemerintah juga mengakui bahwa perpres itu dibuat untuk mempermudah prosedur TKA masuk Indonesia.

”Itu artinya cenderung memberikan pelayanan prima kepada TKA,” ujarnya.

Namun demikian, langkah itu tidak dibarengi dengan skenario yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa kedatangan TKA benar-benar tidak akan mengesampingkan pekerja lokal. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia butuh pekerjaan. Buruknya, hasil kajian dan investigasi ORI menunjukan bahwa banyak pelanggaran dilakukan TKA.

Meski pemerintah terus menyuarakan niatan baik dibalik kedatangan TKA ke tanah air. Transfer teknologi maupun transfer pengetahuan lewat TKA saat ini dinilai belum efektif oleh ORI. Sebab, sejauh ini mereka lebih banyak menemukan TKA yang menjadi pekerja kasar ketimbang TKA yang mampu mentransfer pengetahuan mereka kepada tenaga kerja lokal.

Fakta di lapangan, sambung Laode, berkata demikian. ”Sulit sekarang untuk menyatakan bahwa itu (transfer pengetahuan) bisa diimplementasikan dengan baik,” bebernya. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri. Mereka tidak boleh tinggal diam dengan fakta yang ditemukan oleh ORI melalui kajian dan investigasi yang sudah lakukan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kemarin menginisiasi penggalangan dukungan terbentuknya panitia khusus (pansus) TKA. Dua anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon dan M Syafii menandatangani surat pembentukan pansus TKA, saat menerima audiensi dari Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengemudi ojek online.

”Kami sudah siapkan TOR (Term of reference, red) pansus TKA, saya dan Romo (M Syafii, red) akan tanda tangan,” kata Fadli di ruang rapat pimpinan DPR, kemarin (26/4). Menurut Fadli, keberadaan TKA terutama pekerja kasar tidak mendapat penanganan berarti dari pemerintah. Secara ekonomi, TKA unskilled telah merebut hak pekerja lokal.

Dari sisi politik, TKA asing juga berpotensi menganggu konfigurasi politik. Belum termasuk dari sisi keamanan yang bisa mengganggu. ”Kalau yang skilled worker tidak masalah, tapi yang unskilled ini masuk tanpa verifikasi,” kata Fadli. Pemerintah, sambung Fadli, juga tidak memiliki data akurat terkait jumlah TKA.

Munculnya Perpres TKA juga makin membuka pintu bagi warga asing untuk menguasai sektor kerja di tanah air. ”Kami perlu untuk membuat pansus, demi mendalami masalah ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sesuai aturan, usulan Pansus bisa diajukan ke paripurna DPR jika didukung minimal 25 anggota dewan dari dua fraksi.

Fadli menyatakan, usulan pansus TKA ini akan disebarkan ke masing-masing fraksi untuk dimintai dukungan, usai masa reses nanti. ”Saya dengar pak Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan pak Fahri (Fahri Hamzah, Fraksi PKS) siap tanda tangan,” ujarnya. Dia membantah jika usul pembentukan pansus TKA bernuansa politis.

Apalagi, saat ini tahapan pemilu presiden pada bulan Agustus juga semakin dekat. ”Pansus ini hak DPR. Katanya DPR suruh kerja, haknya harus digunakan maksimal dong,” kata Fadli. (bay/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Pendaftaran CPNS baru secara online di website sscn.bkn.go.id ditutup tadi malam (15/10) pukul 23.59 WIB.


DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

Ruang kerja dua anggota DPR di gedung Nusantara I kemarin (15/10) diterjang peluru. Polisi menyebut kejadian itu murni peluru nyasar.


Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Satu Jutaan Pembuat Akun Belum Selesaikan Pendaftaran CPNS

Satu Jutaan Pembuat Akun Belum Selesaikan Pendaftaran CPNS

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pendaftarn CPNS baru dibuka hingga hari ini (15/10) pukul 23.59 WIB.


Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menampik adanya upaya mempersulit para tenaga honorer kategori dua (K2) untuk mendaftar CPNS baru.


Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pemerintah akhirnya menyikapi masih minimnya jumlah pendaftar CPNS baru tahun ini.


Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal sepekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada peningkatan jumlah pelamar yang signifikan.


Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Banyaknya menteri di jajaran kabinet kerja yang masuk dalam struktur juru kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat perhatian Ombudsman.


Baru 10 Ribu Pelamar, Situs Pendaftaran CPNS Overload

Baru 10 Ribu Pelamar, Situs Pendaftaran CPNS Overload

Susahnya akses mendaftar CPNS baru secara online di website sscn.bkn.go.id ditengarai menjadi penyebab masih minimnya jumlah pendaftar.


Sebelum Daftar CPNS Hari Ini, Lebih Baik Bikin Akun Dahulu

Sebelum Daftar CPNS Hari Ini, Lebih Baik Bikin Akun Dahulu

Hingga tadi malam (25/9) belum ada kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kapan dimulainya pendaftaran CPNS baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!