Nasional
Share this on:

Pertemuan Jokowi-Prabowo Diatur Pramono, BG, dan Edhy Prabowo

  • Pertemuan Jokowi-Prabowo Diatur Pramono, BG, dan Edhy Prabowo
  • Pertemuan Jokowi-Prabowo Diatur Pramono, BG, dan Edhy Prabowo

**JAKARTA ** - Pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah dirancang cukup lama. Sampai akhirnya, kedua tokoh itu benar-benar bertatap muka di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7). Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan (BG), dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo adalah orang-orang yang mengatur pertemuan bersejarah tersebut. Ketiganya intens berkomunikasi guna mewujudkan terjadinya rekonsiliasi itu.

"Yang menjembatani ada Pak Pram (Pramono Anung), ada Pak BG (Budi Gunawan), dan Pak Edhy Prabowo. Merekalah yang mengatur supaya pertemuan ini bisa terwujud," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di di FX Mall di Jakarta, Sabtu (13/7) kemarin.

Mengapa Stasiun MRT yang dipilih? Menurut Budi Karya, MRT merupakan salah satu produk andalan terbaru Indonesia. "Saya membayangkan MRT adalah satu brandmarking baru di Indonesia. Kita akan menjadikan angkutan massal ini menjadi satu keniscayaan bagi Indonesia yang maju. Jadi ini satu setting yang bagus sesuai visi untuk Indonesesia maju ke depan," papar Budi Karya.

Selain itu, Stasiun MRT tempatnya netral. Terlebih, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto belum pernah mencoba naik MRT. Karena itu, tidak ada salahnya jika pertemuan dua tokoh bangsa tersebut dilakukan di Stasiun MRT. "Saya bangga sekali. Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo karena memang effort membuat MRT tidak mudah," imbuhnya.

Budi Karya mengaku saat berada di atas MRT, Jokowi menjelaskan kepada Prabowo agar MRT dapat ditambah jumlahnya. "Kita lihat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk sebagai rakyat biasa," ucapnya. Namun, Budi Karya tidak merinci apa yang dibicarakan Jokowi dan Prabowo selama sekitar 17 menit duduk bersama di MRT.

Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk pertama kali usai Pilpres 2019 merupakan bukti kenegarawanan keduanya. "Ini bukti sikap kenegarawanan mereka. Pertemuan itu meluruhkan seluruh konflik politik yang selama ini berlangsung," kata Suko Widodo.

Pakaian kemeja warna putih yang dikenakan Jokowi dan Prabowo merupakan simbol mereka telah melebur dalam satu keindonesiaan. "Tapi bukan berarti sikap-sikap politiknya sama, tidak. Ini hanya simbol mereka ingin sama-sama membangun bangsa. Meski belum berarti terjadi koalisi," imbuhnya.

Pertemuan keduanya di Stasiun MRT Lebak Bulus, sebagai simbol netralitas. Sebab stasiun merupakan ruang publik yang bisa akses oleh siapapun. "Saya lebih melihat simbol yang netral. Tidak di Istana , tidak di rumah Prabowo. Tetapi di tempat umum yang diketahui masyarakat," bebernya.

Selain itu, pemilihan stasiun dengan duduk di gerbong yang sama, sebagai bentuk keinginan keduanya agar Indonesia tidak terus menerus berkonflik. "Kita tahu di kelompok Prabowo, ada yang tidak suka mereka bertemu. Tapi sikap kenegarawanan dua orang ini patut diapresiasi. Keduanya ingin Indonesia tidak ada konflik," tuturnya.

Terpisah, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhan Muhtadi menegaskan, pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah sinyal yang kuat dari elit kepada masyarakat bawah. Yakni bersatu, menjaga persatuan, dan bersama-sama berkontribusi pada pembangunan bangsa.

"Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi merupakan bentuk pengakuan yang nyata dan konkret dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih," kata Burhan Muhtadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/7).

Menurut Burhan, hasil pemilu presiden 2019 sudah selesai dan clear ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara hasil perselisihan pemilu presiden 2019 pada 27 Juni lalu. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga sudah menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 28 Juni.

Burhan menegaskan, pertemuan itu adalah bentuk rekonsiliasi nasional di tingkat elit. Sudah sepatutnya langsung diikuti dengan rekonsiliasi nasional di tingkat masyarakat akar rumput. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Anak Kartosuwiryo Ucapkan Setia NKRI dan Pancasila

Anak Kartosuwiryo Ucapkan Setia NKRI dan Pancasila

Sarjono Kartosuwiryo, anak dari Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo mengucapkan sumpah dan ikrar setia kepada NKRI, UUD 1945 dan Pancasila.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!