Nasional
Share this on:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan

  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan
  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal jika seluruh komponen melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%. Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu.

"Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi," kata Bambang kepada wartawan usai sidang cabinet paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin (8/7) kemarin.

Institusi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan. Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang mengakibatkan, misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar dua harian.

Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis dari ease of doing business terlihat misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga. "Solusi yang diusulkan intinya adalah fokus kepada yang namanya penataan regulasi dan khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor," kata Bambang seraya menambahkan, bahwa kita ternyata lebih lama dan lebih mahal dari negara tetangga itu saja membuktikan dari segi daya saing pun Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.

"Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan," tegas Bambang.

Intinya, dia, kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.

Mengenai arahan Presiden, Bambang mengemukakan, bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi itu sangat penting. Terbukti dia adalah faktor yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Tadi poinnya itu sehingga presiden mengulangi lagi apa instruksi yang sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali pada beberapa kementerian," pungkas Bambang.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal II-2019 akan bertumbuh di kisaran 5,07 persen hingga 5,1 persen atau tidak meningkat signifikan dibanding kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR, mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, dan mengkompensasi kinerja ekspor yang belum membaik signifikan. Perry meyakini konsusi rumah tangga akan bertumbuh di atas 5,1 persen pada kuartal II 2019 dibanding kuartal II 2018 (year on year/yoy).

"Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga yang kuat yakni momen Ramadhan, Lebaran, dan belanja Pemilu 2019," ujar Perry.

Sumber pertumbuhan lain yang menopang pertumbuhan ekonomi kuartal II adalah investasi bangunan karena masih masifnya pembangunan infrastruktur. Untuk kinerja kontributor lain terhadap pertumbuhan yakni ekspor dan impor, Perry menilai perang dagang AS dan Cina telah berdampak pada nilai ekspor komoditas dan juga manufaktur.

"Kecuali kelapa sawit masih cukup bagus untuk yang lain-lain ada dampak perang dagang. Demikian juga sejumlah ekspor manufaktur ke Amerika Serikat," ujarnya Perry.

Oleh karena itu, lanjut Perry, pemerintah perlu meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dengan AS agar dapat mengisi pasar impor AS yang sebelumnya mejnadi pasar ekspor Cina. Dengan adanya hubungan dagang bilateral, Indonesia bisa membeli atau mengimpor sejumlah komoditas dari AS yang sebelumnya dipasok dari negara lain. Setelah itu, AS bisa menerima ekspor dari Indonesia terutama untuk mensubstitusi barang-barang yang sebelumnya dipasok dari Cina.

"Seperti kedelai dan katun bisa kita impor dari Amerika Serikat, supaya kita bisa ekspor ke Amerika Serikat khususnya garmen furnitur, dan sejumlah mesin dari peralatan tertentu," ujarnya. Adapun jika dibandingkan kuartal II-2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,27 persen secara tahunan (yoy). (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pemimpin tidak menggunakan salam dari berbagai agama dalam satu waktu.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akhirnya resmi berdiri. Partai besutan eks kader PKS itu mulai diperkenalkan ke publik, kemarin (10/11).


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.


Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Sungguh miris Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, namun sebanyak 22 juta penduduknya menderita kelaparan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!