Nasional
Share this on:

Petisi Selamatkan Baiq Nuril Diteken

  • Petisi Selamatkan Baiq Nuril Diteken
  • Petisi Selamatkan Baiq Nuril Diteken

Baiq Nuril (DOK.JAWAPOS.COM)

JAKARTA - Dukungan terhadap Baiq Nuril Maknun terus mengalir. Minggu (18/11) peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu membuat petisi agar Nuril mendapat amnesti Presiden Joko Widodo. Sampai pukul 19.10 WIB kemarin tidak kurang 31.189 orang ikut menandatangani petisi tersebut. Amenesti untuk Ibu Nuril: Jangan Penjarakan Korban! Begitu seruan petisi itu.

Kepada Jawa Pos Erasmus menyampaikan bahwa ada harapan besar dalam petisi yang dia buat. Membebaskan Nuril dari segala hukuman Mahkamah Agung (MA). Sebab, dia merupakan korban. Bukan pelaku tindak pidana yang harus mendapat hukuman. ”Kami berharap presiden bisa baca petisi itu. Yang lebih penting lagi, presiden mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril,” terang pria yang akrab dipanggil Eras itu.

Amnesti merupakan salah satu opsi untuk menyelamatkan Nuril. Supaya mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram tersebut bebas. Bahkan, tidak hanya untuk Nuril, amnesti dari presiden juga bakal punya dampak besar bagi korban serupa Nuril yang selama ini enggan bukan suara. ”Akan jadi seperti monumen. Bahwa korban nggak perlu takut untuk teriak,” kata Eras menjelaskan.

Tidak hanya itu, amnesti untuk Nuril juga bakal menjadi hadiah istimewa bagi perempuan Indonesia pada kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung selama 16 hari. Mulai Minggu pekan depan (25/11) sampai Senin (10/12). Sesuai surat panggilan terdakwa yang sudah ditandatangani oleh kepala Kejaksaan Negeri Mataram, eksekusi putusan MA terhadap Nuril akan dilaksanakan lusa (21/11).

Eras berharap, ada penundaan eksekusi. Sehingga Nuril tidak segera masuk penjara. ”Kami berharap supaya eksekusi tidak jadi dilakukan,” imbuhnya. Dia paham betul baik atau tidak, setiap putusan MA tetap harus dihormati. ”Tapi, kami berharap ada kebijakan yang bisa diambil dari Kejaksaan Agung untuk tidak buru-buru memasukan Ibu Nuril ke penjara,” jelasnya. Sebab, akan jadi ironi ketika korban pelecehan seksual dikirim ke balik jeruji besi.

Karena itu pula, petisi diluncurkan. Dengan waktu yang sempit, Eras berharap ada kebijakan yang bisa menyelamatkan Nuril. Selain Eras, sejumlah nama lain juga berada turut mendukung petisi tersebut. Termasuk di antaran figur publik seperti Olga Lydia, Tompi, Hanung Bramantyo, Zaskia Adya Mecca, Putri Patricia, Yosi Mokalu, Pandji Pragiwaksono, Reza Nangin, Yohana Margaretha, dan Miko Ginting.

Selain itu, Rico Ceper, Sandy Canester, Ari Wibowo, Hibram Dunnar, Barry Likumahuwa, dan Ernest Prakasa juga ikut menyuarakan dukungan untuk Nuril. Aziz Fauzi sebagai penasihat hukum Nuril juga berharap petisi itu cepat mendapat respons Presiden Jokowi. ”Kalau dikatakan syaratnya kepentingan negara, yang menimpa Ibu Nuril saat ini jelas kepantingan negara,” ungkap Aziz.

Menurut Aziz, Nuril tidak bisa dipidana. Karena itu, dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, kliennya dibebaskan dari segala dakwaan jaksa. ”Sehingga diputus bebas,” imbuhnya. Putusan MA terhadap Nuril, sambung dia, jelas mengusik rasa keadilan. Bukan hanya satu atau dua orang. Masyarakat luas juga merasakan hal serupa. ”Menjadi sangat beralasan Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Ibu Nuril,” ujarnya.

Kordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menuturkan kasus Nuril terjadi karena selama ini belum ada undang-undang khusus terkait kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mesti diprioritaskan untuk bisa memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

”Tidak bisa korban (pelecehan seksual, Red) diadukan dan dituntut sebagai tersangka. Jangankan cuma merekam yang ini bisa sebagai bukti ada pelecehan, bahkan melaporkan lebih jauh, korban tidak bisa dituntut.” ujar Ratna kemarin. Dia menjelaskan mestinya korban berhak mengamankan alat bukti untuk menguatkan pengaduannya.

Dalam kasus Nuril, bukti yang dimiliki korban malah dipergunakan untuk balik menyerang dia. ”Ini implementasi UU ITE yang salah kaprah, bertentangan dengan hak-hak korban,” tambah Ratna. Hal itu sekaligus membuktikan aparat penegak hukum yang belum paham betul hak-hak korban. Bahkan, tidak menganggap pelecehan sebagai kejahatan.

”Dan RUU PKS penting diperjuangkan agar tidak lagi terjadi kasus seperti ini,” kata Ratna. Sayangnya, pembahasan RUU PKS di Komisi VIII DPR, sejak ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017, sampai hari ini belum mengalami kemajuan berarti. Sehingga kembali dijadwalkan pada Prolegnas 2019.

Sudah hampir dua tahun berjalan, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS di Komisi VIII DPR masih berkutat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). ”Itupun baru berlangsung baru lima kali, belum beranjak membahas RUU bersama pemerintah,” tutur Ratna. Dia menyebutkan 2019 adalah tahun terakhir periode DPR saat ini.

Sedangkan April 2019 sudah memasuki masa pemilu legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR baru. Bila RUU PKS tidak juga maju dalam pembahasan tahun ini, maka bisa dipastikan RUU PKS gagal disahkan. ”Artinya memulai kembali dari nol di DPR baru. Sebagaimana diketahui sistem pembahasan Prolegnas tidak mengenal keberlanjutan dari periode yang lalu,” jelas dia.

Artinya upaya yang dilakukan sejak 2015 dan diusulkan oleh masyarakat sipil hingga berhasil masuk Prolegnas menjadi sia-sia. Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu juga menyampaikan, peraturan yang melindungi korban pelecehan seksual sangat penting. ”Dalam draft RUU PKS sudah diatur klasifikasi dan penaganan yang dapat melindungi korban,” ujarnya.

Dia menyayangkan pihak DPR, terutama komisi VIII, yang masih saja anteng. Seolah-olah mereka menganggap kekerasan seksual bukan persoalan penting. ”RDP (rapat dengar pendapat, Red) terus. Yang diundang untuk bicara, ahlinya tidak kompeten. Selalu dibenturkan dengan keagamaan,” sesal Azriana.

Dia pun mendesak DPR menyelesaikan RUU tersebut. ”Jangan ketika ada kasus, ada orang-orang yang muncul dan memanfaatkan,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati belum berani berjanji RUU tersebut rampung sebelum periode saat ini selesai. ”Semoga. Tergantung para pimpinan juga nih,” ujarnya.

Sebenarnya RUU itu merupakan usulan DPR. Namun, kata Saras, sampai saat ini masih ada anggota Panja RUU PKS yang belum satu pemahaman. ”Sehingga merasa membutuhkan masukan lebih banyak lagi dari berbagai pihak. Sehingga RDPU masih dilakukan,” beber politisi Gerindra tersebut. (jun/lyn/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Muhammad Rudi Jabat Sekjen ASPEKSINDO
Muhammad Rudi Jabat Sekjen ASPEKSINDO

Berita Sejenis

Nuril Berniat Ajukan PK Besok

Nuril Berniat Ajukan PK Besok

Tim Penasihat Hukum Baiq Nuril Maknun sedang bersiap diri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).


Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun diharapkan keluar pekan ini.


Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK

Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK

Perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus berani buka suara.


Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknum disambut positif.


Dukungan kepada Nuril Semakin Besar

Dukungan kepada Nuril Semakin Besar

Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama memang sudah diteken September 2017 lalu.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!