Nasional
Share this on:

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

  • Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses
  • Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

JAKARTA - Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada dua. Yaitu sengketa proses dan pelanggaran administratif. Namun, dalam Pilkada hanya menangani penyelesaian sengketa proses.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan berharap, ada peningkatan kualitas dalam penanganan sengketa proses. "Dua-duanya ini output-nya putusan. Ke depan, kita akan hadapi pilkada serentak. Kalau mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 mekanisme yang melalui proses ajudikasi hanya satu. Yakni sengketa proses," kata Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Dia memprediksi, penanganan penyelesaian sengketa proses dalam Pilkada 2020 bakal banyak dihadapi Bawaslu daerah. "Meskipun di satu sisi kualitas putusan sengketa di daerah cukup bisa diterima. Tetapi harus ada peningkatan kapasitas di proses sengketa. Dalam menelaah kasus dan dituangkan dalam sidang ajudikasi sengketa menjadi amar putusan yang kuat. Ini memang harus berproses dan tidak bisa instan," terangnya.

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja menambahkan, Bawaslu perlu bersikap hati-hati dalam menangani sengketa proses pada Pilkada 2020. "Kami harapkan kita bisa koreksi bersama-sama permasalahan dari Pemilu 2019 lalu sebagai masukan. Apakah koreksi ini adalah sebuah upaya yang diperlukan oleh Bawaslu untuk menilai instansi dalam membuat putusan," terang Bagja.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta keterbukaan informasi publik seputar informasi kepemiluan. Menurutnya, jajaran Bawaslu, perlu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atas kewenangan Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan proses pemilu dan pilkada. "Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Bawaslu berkewajiban memudahkan dan memberikan informasi tersebut. Selagi informasi itu tidak dikecualikan," ucapnya.

Sebagai lembaga publik, lanjutnya, Bawaslu tidak boleh mengenyampingkan kebutuhan masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi. Bagaimanapun kondisinya, dia berharap publik bisa mengakses kebutuhan informasi. "Ini bentuk kewajiban lembaga kita. Harapannya, Bawaslu kembali mendapatkan predikat badan publik terinformatif," tambahnya.

Hal senada diungkapkan anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin. Dia menginginkan, Bawaslu bukan hanya mempertahankan peringkat tiga yang tahun lalu diraih dalam keterbukaan informasi publik. Namun bisa naik peringkat. "Intinya publik tidak kesulitan mencari informasi dari lembaga Bawaslu," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada).


Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Kendati aksi protes kian masif, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui dan mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002


Kabut Asap Tak Boleh Ganggu Proses Belajar Terhenti

Kabut Asap Tak Boleh Ganggu Proses Belajar Terhenti

Mendikbud Muhadjir Effendy meminta para guru di daerah yang terpapar kabut asap tetap memberikan bimbingan belajar kepada siswa selama sekolah diliburkan.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri.


Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Tak Lagi Beri Akses Kesehatan Terjangkau

Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Tak Lagi Beri Akses Kesehatan Terjangkau

Pemerintah memutuskan menaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Januari 2020 mendatang.


Putin Dijadwalkan Bertandang ke Indonesia Awal 2020

Putin Dijadwalkan Bertandang ke Indonesia Awal 2020

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyampaikan, Presiden Vladimir Putin dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada awal 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!