Nasional
Share this on:

Pilkada 2020 Mulai Disusupi Isu Netralitas Aparat

  • Pilkada 2020 Mulai Disusupi Isu Netralitas Aparat
  • Pilkada 2020 Mulai Disusupi Isu Netralitas Aparat

JAKARTA - Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri menjadi hal paling serius dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Masalah yang sering dihadapi Lembaga Pengawas Pemilu terkait netralitas atau imparsialitas sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum persiapan menjelang gelaran Pilkada Serentak tahun 2020. Salah satu poinnya adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Fritz mengatakan, Bawaslu telah bekerjasama dengan KASN dan TNI/Polri membuat Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI , serta Anggota Polri.

"Itulah mengapa Bawaslu sangat concern terhadap isu netralitas ASN dan TNI/Polri," ujar Fritz di gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (2/9).

Dia mengungkapkan, cara mengantisipasi ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri tidak cukup jika hanya diwujudkan dalam bentuk regulasi. Namun, sangat tergantung terhadap kretivitas jajaran pimpinan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan program dan fungsi pengawasan partisipatif.

Dia meminta jajaran pimpinan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kemampuan sintesis. Yakni mampu menganalisa persoalan yang menyebabkan netralitas ASN dan TNI/Polri. "Dengan melihat apa penyebabnya membuat Bawaslu menjadi lebih tahu terkait isu netralitas ASN dan TNI/Polri tersebut," paparnya.

Fritz meyakinkan, instrumen paling penting dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020 adalah menata regulasi secara komprehensif. Sebelumnya, sebanyak 452 perempuan pengawas pemilu seluruh Indonesia mendeklarasikan kesiapannya mengawasi Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menegaskan, keterlibatan kaum perempuan dalam ajang pilkada sangat penting. Selain karena jumlah pemilih perempuan termasuk besar, Abhan berharap para perempuan mau berpartisipasi mengawasi ajang pesta rakyat lima tahunan. "Pilkada tentu akan berhasil dengan sinergitas, kerjasama dan soliditas pengawasan," paparnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Kasus penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kamis (10/10), langsung diseriusi aparat kepolisian.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!