Nasional
Share this on:

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

  • Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka
  • Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik. Setiap kandidat yang diusung, harus bersih dari perkara hukum.

Salah satunya praktik korupsi. Partai politik diminta membuka informasi kandidat secara lengkap dan transparan. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan partai politik (parpol) harus memberikan akses data rekrutmen calon kepala daerah kepada publik.

Warga harus mengetahui proses penentuan calon kepala daerah. "Kalau di parpol ada istilah konvensi. Maka itu harus dibuka ke publik," jelas Abhan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Ia mengatakan, ada kemungkinan jika dalam Pilkada ada orang-orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi turut serta menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, proses yang transparan diperlukan. "Tentu untuk mendapatkan kandidat yang baik harus dengan proses yang baik juga," imbuhnya.

Proses rekrutmen yang transparan oleh parpol dapat meminimalkan calon-calon yang terafiliasi kasus korupsi. "Minimal sudah diketahui publik calon itu baik atau nggak," ucap Abhan.

Menurutnya, kunci keterbukaan informasi dalam pemilu antara lain transparansi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Transparansi peserta dan penyelenggara pemilu harus seimbang.

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, partai politik bukan hanya terbuka. Untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, parpol seharusnya sudah memilih kandidat terbaiknya sebelum diumumkan ke publik.

Mereka yang pernah terjerat kasus hukum dinilai kurang pantas maju menjadi pemimpin daerah. Kader terbaik harus didorong, agar pemilih bisa menentukan pilihan dari calon kepala daerah terbaik. Terutama yang belum pernah tersangkut kasus hukum apalagi korupsi.

"Parpol sejatinya lebih tahu, mana yang tersangkut kasus mana yang tidak. Tapi saya pikir masih banyak kader partai yang bersih dan kompeten. Meskipun modal menjadi salah satu faktor utama," kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Emrus menegaskan, jika kandidat yang diusung adalah mereka yang pernah terjerat korupsi, bisa dipastikan kaderisasi dan regenerasi partai tidak berjalan baik. Meskipun, faktor kedekatan dengan petinggi partai menjadi salah satu kunci agar seseorang bisa maju dalam kontestasi politik.

"Kedekatan, modal serta jaringan memang faktor yang menentukan. Hanya saja, saya yakin masih banyak kader yang pintar dan kompeten bisa diusung dalam Pilkada. Jangan yang karbitan apalagi sudah memiliki kasus," tandasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Pada awal Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah beredar di pasaran. Larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan.


Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Sejumlah aturan baru yang dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memiliki payung hukum yang kuat.


Pemilu Harus Update Teknologi

Pemilu Harus Update Teknologi

Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi.


Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah merilis jadwal resmi ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.


Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!