Nasional
Share this on:

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

  • Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas
  • Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas dalam menangani keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di daerah penyelenggara pilkada serentak yang NPHD-nya belum ditandatangani.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, KPU RI sebelumnya membuat jadwal tahapan pilkada serentak tahun 2020. Dimana penandatanganan NPHD sudah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan KPU Daerah di daerah penyelenggara pilkada, paling lambat hingga 1 Oktober lalu.

Penandatanganan NPHD ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Namun, hingga 7 Oktober lalu, masih ada sebanyak 61 daerah dari 270 daerah penyelenggara pilkada serentak yang belum menandatangani NPHD. Karena itu, Kemendagri pada Senin (7/10), memperpanjang batas waktu penandatanganan NPHD selama dua pekan hingga Senin, 14 Oktober.

Kenyataannya, sampai Minggu (13/10), masih ada sejumlah daerah yang belum menandatangani NPHD. "Kemendagri dan KPU RI harus segera memediasi antara Pemerintah Daerah dan KPU Daerah, agar NPHD-nya bisa segera ditandatangani," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kemarin (13/10).

Menurut Titi Anggraini, jika NPHD terlambat ditandatangani akan berdampak mengganggu tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU RI. "Padahal, tahapan pilkada itu sudah dihitung secara cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor. Kalau tahapan pemilu menjadi mundur, maka kualitas pilkada juga menjadi menurun," katanya.

Dalam pandangan Titi, ada beberapa faktor mengapa Pemerintah Daerah belum juga menandatangani NPHD yang merupakan alokasi anggaran dari APBD di daerah penyelenggara pilkada.

Pertama, karena masih adanya perbedaan prioritas anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah di daerah tersebut. Kedua, belum adanya kesepakatan besaran anggaran antara Pemerintah Daerah dengan KPU Daerah, sehingga masih terjadi tarik ulur. Ketiga, adanya polemik soal Bawaslu yang dinilai ada perbedaan dalam nomenklatur.

Dalam menyikapi perbedaan antara pemerintah daerah dan KPU Daerah ini, menurut Titi, maka Kemendagri dan KPU RI harus bersikap tegas dan segera turun tangan memediasi sehingga tercapai kesepakatan.

Terpisah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, menjelaskan

NPHD telah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Tenggat waktu NPHD, yakni 1 Oktober 2019 lalu. Keputusan perpanjangan waktu tersebut merupakan hasil Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Senin (7/10) dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkada-nya. "Ya, ini sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi yang lalu,” terangnya.

Kemendagri berharap tidak ada daerah yang terlambat lagi menyelesaikan NPHD-nya. Batas waktu hingga tanggal 14 Oktober 2019 dipilih dikarenakan ada kebutuhan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada bulan November.

"Jadi, dari sisi regulasi, memang idealnya satu bulan sebelumnya (tahapan pilkada), tapi waktu itu sengaja dibuat sedikit agak longgar agar jika ada kendala-kendala di lapangan, masih ada ruang (untuk perbaiki)," terangnya.

"Tetapi prinsipnya, daerah yang sudah terlambat (tanda tangani NPHD), kami sudah lakukan teguran," imbuhnya.

Hingga saat ini, dari catatan KPU ada sebanyak 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD. Jumlah tersebut terdiri atas 203 KPU kabupaten/kota dan 6 KPU Provinsi.

Sisanya, masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatanganinya. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada 163 daerah yang menyelesaikan NPHD Bawaslu dan 107 daerah yang masih berproses.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan diperpanjangnya waktu untuk penyelesaian NPHD bagi daerah yang belum. Namun hal tersebut ada dampaknya.

Kegiatan-kegiatan (tahapan Pilkada 2020) kan beberapa sudah dilakukan tahun 2019. Persiapan rekrutmen penyelenggara, sosialisasi KPU. Walaupun tidak banyak, tetapi itu harus dilakukan 2019 agar 2020 bisa fokus konsentrasi ke tahapannya," terang dia.

Seperti diketahui, pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 37 kota, serta 224 kabupaten. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta.


Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Kekuatan Golkar dalam percaturan politik Indonesia dinilai sangat penting. Karena itu, internal Golkar harus solid.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Alokasi anggaran pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah adalah Rp9,8 triliun.


Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Partai politik diyakini menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!