Nasional
Share this on:

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

  • Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor
  • Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

JAKARTA - Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan mantan koruptor tidak akan menjadi peserta dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, bukan hanya peran KPU mewujudkan pemimpin yang bersih. Partai politik dinilai menjadi elemen penting agar Indonesia bebas dari korupsi. Salah satunya, parpol tidak lagi mengusung kader yang pernah terjerat kasus korupsi.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini secara tegas mengatakan jika bukan hanya mantan koruptor yang dilarang. Namun, semua terpidana yang pernah menjalani hukuman. "Misalnya membunuh, mencuri atau lainnya. Berbeda jika kasusnya kecelakaan yang memang tidak ada unsur kesengajaan," kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Menurutnya, upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak salah. Hanya saja, jika ada kesadaran berpolitik secara bersih dari parpol, dipastikan tidak akan mengusung kader yang memiliki latar belakang buruk. Parpol juga dinilai lebih mengetahui siapa saja kadernya. Mereka yang tidak memiliki modal tetapi kompeten dan berintegritas harus didukung.

"Sudah menjadi rahasia umum jika lobi-lobi di internal partai ada. Faktor kedekatan serta modal politik yang cukup menjadi pertimbangan bagi parpol dalam mengusung kandidatnya," ucap Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

Ia menambahkan, butuh integritas tinggi dari semua pihak. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Selain itu, pemilih juga harus lebih cerdas dalam menentukan pemimpinnya. "Jangan karena hanya politik uang, lantas memilih pemimpin yang telah memberikan uang saat kampanye," imbuhnya.

Sementara itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih berjuang untuk merealisasikan larangan mantan koruptor ini ke dalam aturan perundang-undangan. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan terus mendorong untuk kembali menghidupkan semangat antikorupsi dalam proses penyelenggaraan bernegara.

Dorongan ini satu paket dengan menghilangkan calon dari mantan terpidana kasus narkoba dan kejahatan seksual kepada anak. Wahyu mengakui komitmen ini tak mudah. Namun sudah ada pembicaraan informal dengan parpol terkait hal ini. KPU akan melobi parpol agar sepaham menyikapi masalah tersebut. Berkaca dari pengalaman, KPU tak ingin aturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Ini secara formal memang belum pernah dilakukan, tetapi dari komunikasi-komunikasi informal, parpol bisa memahami gagasan KPU," ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (19/9). Sejak Pemilu 2019, semangat parpol dan KPU tidak beda. Namun dalam hukum positif, timbul perbedaan pandangan.

Menurut Wahyu, parpol mendukung pandangan KPU. Mereka berkomitmen tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi. Namun, komitmen itu belum bisa dipastikan betul-betul dijalankan lantaran sifatnya informal. "Nanti akan terlihat setelah 21 sampai 23 September 2019. KPU akan mengadakan konsolidasi nasional," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Berikutnya

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih
Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Berita Sejenis

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Pada awal Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah beredar di pasaran. Larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan.


Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Sejumlah aturan baru yang dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memiliki payung hukum yang kuat.


Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah merilis jadwal resmi ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.


Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


UU Pemilu dan Pilkada Diusulkan Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan Pilkada Diusulkan Masuk Prolegnas

Penggunaan teknologi digital dalam sistem pemilihan umum terus didorong penyelenggara pemilu.


Tahun Depan, Warga Miskin Dapat Rp150.000 per Bulan

Tahun Depan, Warga Miskin Dapat Rp150.000 per Bulan

Pemerintah akan menaikan bantuan kepada rakyat miskin dari sebelumnya Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu tiap bulannya, 2020 mendatang..



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!