Nasional
Share this on:

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor
  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Saut Situmorang.

JAKARTA - Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11). Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, dua pimpinan KPK, dilaporkan oleh Sandy Kurniawan karena dianggap memalsukan surat untuk menjerat Setya Novanto dalam kasus korupsi.

Kemarin pukul 10.00 Sandy Kurniawan dan Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian. Mereka nampak buru-buru masuk ke dalam gedung. Tiga jam kemudian, mereka keluar dengan membawa amplop coklat berisi SPDP.

Fredrich sempat menunjukkan isi SPDP yang baru diambilnya. Dalam surat bernomor B/263/XI/2017/DitTipidum tersebut tertulis nama Agus Rarahdo dan Saut Situmorang. Keduanya diduga melanggar pasal 263 junto pasal 55 dan atau pasal 421 yang bermuatan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

”Surat ini sudah diserahkan juga ke Kuningan (KPK),” beber Fredrich.

Dia mengaku senang karena laporannya ditindaklanjuti dengan cepat. Fredrich pun berharap jika dalam waktu dekat, perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. ”Agar bisa segera disidangkan,” tuturnya.

Fredrich menuturkan jika selama ini KPK telah melakukan pelanggaran atas kliennya, Setya Novanto. ”Surat dari imigrasi, seprindik, SPDP, banyak suratnya yang tidak benar,” ucapnya. Sayangnya Fredrich menolak saat diminta untuk menyebutkan lebih rinci surat yang menurut pihaknya telah dipalsukan.

”Saya sudah mengatakan jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPK. Sekarang betul,” katanya.

Ketika disinggung kenapa hanya Agus dan Saut saja yang dilaporkan, Fredrich mengungkapkan alasannya adalah keduanya telah membubuhkan tandang tangan pada surat-surat yang dianggap palsu.

”Kalau nanti pimpinan itu bilang ada pimpinan lain yang ikut tanda tangan, silahkan dikembangkan oleh penyidik,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah menerima salinan SPDP tersebut. Dia menegaskan, kedua pimpinan KPK sampai saat ini hanya berstatus terlapor, bukan tersangka.

"Isinya itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Jadi perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor," ujarnya di gedung KPK kemarin.

KPK masih akan mempelajari lebih lanjut SPDP tersebut. Berikutnya, baru diputuskan apa langkah hukum yang bakal diambil. Kendati demikian, KPK yakin kepolisian akan bersikap profesional dalam menangani setiap proses hukum. Utamanya yang menyangkut lembaga superbodi itu.

"Ini kan bukan terjadi kali ini saja. Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Disisi lain, KPK tetap melanjutkan agenda pemeriksaan para saksi terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemarin, misalnya, penyidik memeriksa eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa untuk Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto. Dia menegaskan Setnov sebagai tersangka dalam pemeriksaan kemarin.

"Ya (tersangka) Anang, Novanto, Irman dan seterusnya," terangnya.

Gamawan diperiksa selama 40 menit. Di pemeriksaan itu, dia diminta menjelaskan hubungan dengan Anang dan Setnov. "Saya ditanya dua hal. Pertama kenal nggak sama pak Anang? Saya bilang saya nggak kenal dan belum pernah ketemu orangnya. Kedua tentang Pak Novanto. Saya bilang saya nggak pernah bicara sama Pak Novanto, ketemunya paling di paripurna," ungkapnya. (lyn/tyo/jpnn)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Posisi Ketua MPR periode 2019-2024 jadi rebutan sesama parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.


Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

KPK mengingatkan pansel capim KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos administrasi.


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/7) kemarin.


Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Diperkirakan akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan berkompetisi untuk mengisi jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024.


11 Jenderal Polisi Daftar Capim KPK Disebut Salah Alamat

11 Jenderal Polisi Daftar Capim KPK Disebut Salah Alamat

11 perwira tinggi (pati) polisi resmi mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK.


Sembilan Jenderal Lolos Seleksi Internal Rekrutmen CapimKPK

Sembilan Jenderal Lolos Seleksi Internal Rekrutmen CapimKPK

Masih ada waktu sampai, Kamis (4/7), untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!