Nasional
Share this on:

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor
  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Saut Situmorang.

JAKARTA - Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11). Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, dua pimpinan KPK, dilaporkan oleh Sandy Kurniawan karena dianggap memalsukan surat untuk menjerat Setya Novanto dalam kasus korupsi.

Kemarin pukul 10.00 Sandy Kurniawan dan Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian. Mereka nampak buru-buru masuk ke dalam gedung. Tiga jam kemudian, mereka keluar dengan membawa amplop coklat berisi SPDP.

Fredrich sempat menunjukkan isi SPDP yang baru diambilnya. Dalam surat bernomor B/263/XI/2017/DitTipidum tersebut tertulis nama Agus Rarahdo dan Saut Situmorang. Keduanya diduga melanggar pasal 263 junto pasal 55 dan atau pasal 421 yang bermuatan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

”Surat ini sudah diserahkan juga ke Kuningan (KPK),” beber Fredrich.

Dia mengaku senang karena laporannya ditindaklanjuti dengan cepat. Fredrich pun berharap jika dalam waktu dekat, perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. ”Agar bisa segera disidangkan,” tuturnya.

Fredrich menuturkan jika selama ini KPK telah melakukan pelanggaran atas kliennya, Setya Novanto. ”Surat dari imigrasi, seprindik, SPDP, banyak suratnya yang tidak benar,” ucapnya. Sayangnya Fredrich menolak saat diminta untuk menyebutkan lebih rinci surat yang menurut pihaknya telah dipalsukan.

”Saya sudah mengatakan jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPK. Sekarang betul,” katanya.

Ketika disinggung kenapa hanya Agus dan Saut saja yang dilaporkan, Fredrich mengungkapkan alasannya adalah keduanya telah membubuhkan tandang tangan pada surat-surat yang dianggap palsu.

”Kalau nanti pimpinan itu bilang ada pimpinan lain yang ikut tanda tangan, silahkan dikembangkan oleh penyidik,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah menerima salinan SPDP tersebut. Dia menegaskan, kedua pimpinan KPK sampai saat ini hanya berstatus terlapor, bukan tersangka.

"Isinya itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Jadi perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor," ujarnya di gedung KPK kemarin.

KPK masih akan mempelajari lebih lanjut SPDP tersebut. Berikutnya, baru diputuskan apa langkah hukum yang bakal diambil. Kendati demikian, KPK yakin kepolisian akan bersikap profesional dalam menangani setiap proses hukum. Utamanya yang menyangkut lembaga superbodi itu.

"Ini kan bukan terjadi kali ini saja. Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Disisi lain, KPK tetap melanjutkan agenda pemeriksaan para saksi terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemarin, misalnya, penyidik memeriksa eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa untuk Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto. Dia menegaskan Setnov sebagai tersangka dalam pemeriksaan kemarin.

"Ya (tersangka) Anang, Novanto, Irman dan seterusnya," terangnya.

Gamawan diperiksa selama 40 menit. Di pemeriksaan itu, dia diminta menjelaskan hubungan dengan Anang dan Setnov. "Saya ditanya dua hal. Pertama kenal nggak sama pak Anang? Saya bilang saya nggak kenal dan belum pernah ketemu orangnya. Kedua tentang Pak Novanto. Saya bilang saya nggak pernah bicara sama Pak Novanto, ketemunya paling di paripurna," ungkapnya. (lyn/tyo/jpnn)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!