Nasional
Share this on:

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor
  • Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Saut Situmorang.

JAKARTA - Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11). Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, dua pimpinan KPK, dilaporkan oleh Sandy Kurniawan karena dianggap memalsukan surat untuk menjerat Setya Novanto dalam kasus korupsi.

Kemarin pukul 10.00 Sandy Kurniawan dan Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian. Mereka nampak buru-buru masuk ke dalam gedung. Tiga jam kemudian, mereka keluar dengan membawa amplop coklat berisi SPDP.

Fredrich sempat menunjukkan isi SPDP yang baru diambilnya. Dalam surat bernomor B/263/XI/2017/DitTipidum tersebut tertulis nama Agus Rarahdo dan Saut Situmorang. Keduanya diduga melanggar pasal 263 junto pasal 55 dan atau pasal 421 yang bermuatan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

”Surat ini sudah diserahkan juga ke Kuningan (KPK),” beber Fredrich.

Dia mengaku senang karena laporannya ditindaklanjuti dengan cepat. Fredrich pun berharap jika dalam waktu dekat, perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. ”Agar bisa segera disidangkan,” tuturnya.

Fredrich menuturkan jika selama ini KPK telah melakukan pelanggaran atas kliennya, Setya Novanto. ”Surat dari imigrasi, seprindik, SPDP, banyak suratnya yang tidak benar,” ucapnya. Sayangnya Fredrich menolak saat diminta untuk menyebutkan lebih rinci surat yang menurut pihaknya telah dipalsukan.

”Saya sudah mengatakan jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPK. Sekarang betul,” katanya.

Ketika disinggung kenapa hanya Agus dan Saut saja yang dilaporkan, Fredrich mengungkapkan alasannya adalah keduanya telah membubuhkan tandang tangan pada surat-surat yang dianggap palsu.

”Kalau nanti pimpinan itu bilang ada pimpinan lain yang ikut tanda tangan, silahkan dikembangkan oleh penyidik,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah menerima salinan SPDP tersebut. Dia menegaskan, kedua pimpinan KPK sampai saat ini hanya berstatus terlapor, bukan tersangka.

"Isinya itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Jadi perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor," ujarnya di gedung KPK kemarin.

KPK masih akan mempelajari lebih lanjut SPDP tersebut. Berikutnya, baru diputuskan apa langkah hukum yang bakal diambil. Kendati demikian, KPK yakin kepolisian akan bersikap profesional dalam menangani setiap proses hukum. Utamanya yang menyangkut lembaga superbodi itu.

"Ini kan bukan terjadi kali ini saja. Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Disisi lain, KPK tetap melanjutkan agenda pemeriksaan para saksi terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemarin, misalnya, penyidik memeriksa eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa untuk Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto. Dia menegaskan Setnov sebagai tersangka dalam pemeriksaan kemarin.

"Ya (tersangka) Anang, Novanto, Irman dan seterusnya," terangnya.

Gamawan diperiksa selama 40 menit. Di pemeriksaan itu, dia diminta menjelaskan hubungan dengan Anang dan Setnov. "Saya ditanya dua hal. Pertama kenal nggak sama pak Anang? Saya bilang saya nggak kenal dan belum pernah ketemu orangnya. Kedua tentang Pak Novanto. Saya bilang saya nggak pernah bicara sama Pak Novanto, ketemunya paling di paripurna," ungkapnya. (lyn/tyo/jpnn)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.


Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Wali Kota Pasuruan Setiyono kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin pagi (4/10).


Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sudah tiga kali Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan para saksi yang menguatkan dakwaan perkara Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli.


KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!