Nasional
Share this on:

Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

  • Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal
  • Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) bertemu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/6). Pada kesempatan tersebut, Presiden mendukung sejumlah upaya yang dilakukan pansel selama proses penyaringan, termasuk perluasan tracking.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap berharap pansel melakukan penelusuran jejak rekam calon secara cermat. Merujuk UU Nomor 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK harus memiliki latar belakang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Tentu yang dimaksud tercela adalah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan pidana, pelanggaran etika profesi, atau tindakan yang tidak pantas menurut masyarakat," kata Yudi, kemarin (17/6). Atas dasar itu, WP berharap pimpinan KPK mendatang tidak memiliki dosa masa lalu.

WP berharap mempunyai KPK nantinya dipimpin oleh sosok yang tidak pernah tersangkut korupsi, permasalahan etik, tidak melaporkan LHKPN dan gratifikasi (bagi yang berlatar belakang ASN atau penyelenggara negara). Serta tidak pernah terlibat narkoba, berideologi komunis atau tersangkut masalah teroris.

Yudi menambahkan, pihaknya berharap pansel benar-benar menelusuri para capim dengan menggunakan semua instrumen. Mulai dari men-tracking jejak digital, wawancara mendalam, meminta pendapat masyarakat, hingga bekerjasama dengan lembaga negara dan instansi pemerintah.

"Tentu saja perlu ada verifikasi faktual terhadap informasi tersebut (yang diperoleh dari pihak ketiga, red)," ujarnya.

Menurut dia, verifikasi yang tidak valid bisa menimbulkan kesan menjegal salah satu calon. "Sehingga, keterbukaan sangatlah perlu jika nanti diumumkan kenapa calon ini gagal atau sebaliknya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan, dalam tahapan seleksi tahun ini, pihaknya memperluas upaya tracking terhadap para pendaftar di banding lima tahun lalu. Selain Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pihaknya bakal menambah dua lembaga lainnya. Yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Beliau (Presiden) sesuai komitmennya, terserah pansel. Sepanjang mengikuti aturan dan kebutuhan mendesak di Indonesia," ujarnya usai pertemuan.

Yenti menjelaskan, perluasan kegiatan tracking dilakukan setelah melihat kondisi Indonesia hari ini. Dari segi ideologi, masuknya paham-paham radikalisme di Indonesia mulai banyak dirasakan. Karenanya, sebagai lembaga yang fokus dan memiliki data jaringan terorisme, peran BNPT diperlukan sebagai langkah preventif.

Kemudian untuk persoalan narkoba, Yenti menyebut pelibatan BNN juga sebagai upaya antisipasi. Pasalnya, di beberapa negara, ada kasus pejabat negara terpilih memiliki kaitan, atau bahkan membacking kartel narkoba. Keterlibatan BNN diharapkan bisa menghindari potensi tersebut.

Anggota Pansel KPK Diani Sadia Wati menambahkan, dalam pertemuan ada hal lain yang menjadi fokus Presiden. Yakni bagaimana Pansel bisa menghasilkan pimpinan KPK yang punya skill manajerial. "Karena internal dan eksternal ini perlu kita benahi," ujarnya.

Sementara Anggota Pansel KPK lainnya Indriyanto Seno Aji menuturkan, sejauh ini, masalah eksternal KPK sudah relatif berjalan baik. "Kalau tantangan keluar, KPK kan sudah terbiasa, OTT dan lain-lain," ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya dan hasil pengamatannya terhadap dinamika terbaru, persoalan justru ada di internal. Saat ini ada riak antara pimpinan dengan wadah pegawai. "Sekarang bisa dilihat kan ada stigma-stigma di dalam kelembagaan itu sendiri," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus di jawab oleh para calon pimpinan KPK ke depan. "Bagaimana melakukan tata kelola yang baik di dalam sistem manajerial di internalnya," tuturnya. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!