Nasional
Share this on:

Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

  • Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal
  • Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) bertemu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/6). Pada kesempatan tersebut, Presiden mendukung sejumlah upaya yang dilakukan pansel selama proses penyaringan, termasuk perluasan tracking.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap berharap pansel melakukan penelusuran jejak rekam calon secara cermat. Merujuk UU Nomor 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK harus memiliki latar belakang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Tentu yang dimaksud tercela adalah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan pidana, pelanggaran etika profesi, atau tindakan yang tidak pantas menurut masyarakat," kata Yudi, kemarin (17/6). Atas dasar itu, WP berharap pimpinan KPK mendatang tidak memiliki dosa masa lalu.

WP berharap mempunyai KPK nantinya dipimpin oleh sosok yang tidak pernah tersangkut korupsi, permasalahan etik, tidak melaporkan LHKPN dan gratifikasi (bagi yang berlatar belakang ASN atau penyelenggara negara). Serta tidak pernah terlibat narkoba, berideologi komunis atau tersangkut masalah teroris.

Yudi menambahkan, pihaknya berharap pansel benar-benar menelusuri para capim dengan menggunakan semua instrumen. Mulai dari men-tracking jejak digital, wawancara mendalam, meminta pendapat masyarakat, hingga bekerjasama dengan lembaga negara dan instansi pemerintah.

"Tentu saja perlu ada verifikasi faktual terhadap informasi tersebut (yang diperoleh dari pihak ketiga, red)," ujarnya.

Menurut dia, verifikasi yang tidak valid bisa menimbulkan kesan menjegal salah satu calon. "Sehingga, keterbukaan sangatlah perlu jika nanti diumumkan kenapa calon ini gagal atau sebaliknya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan, dalam tahapan seleksi tahun ini, pihaknya memperluas upaya tracking terhadap para pendaftar di banding lima tahun lalu. Selain Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pihaknya bakal menambah dua lembaga lainnya. Yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Beliau (Presiden) sesuai komitmennya, terserah pansel. Sepanjang mengikuti aturan dan kebutuhan mendesak di Indonesia," ujarnya usai pertemuan.

Yenti menjelaskan, perluasan kegiatan tracking dilakukan setelah melihat kondisi Indonesia hari ini. Dari segi ideologi, masuknya paham-paham radikalisme di Indonesia mulai banyak dirasakan. Karenanya, sebagai lembaga yang fokus dan memiliki data jaringan terorisme, peran BNPT diperlukan sebagai langkah preventif.

Kemudian untuk persoalan narkoba, Yenti menyebut pelibatan BNN juga sebagai upaya antisipasi. Pasalnya, di beberapa negara, ada kasus pejabat negara terpilih memiliki kaitan, atau bahkan membacking kartel narkoba. Keterlibatan BNN diharapkan bisa menghindari potensi tersebut.

Anggota Pansel KPK Diani Sadia Wati menambahkan, dalam pertemuan ada hal lain yang menjadi fokus Presiden. Yakni bagaimana Pansel bisa menghasilkan pimpinan KPK yang punya skill manajerial. "Karena internal dan eksternal ini perlu kita benahi," ujarnya.

Sementara Anggota Pansel KPK lainnya Indriyanto Seno Aji menuturkan, sejauh ini, masalah eksternal KPK sudah relatif berjalan baik. "Kalau tantangan keluar, KPK kan sudah terbiasa, OTT dan lain-lain," ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya dan hasil pengamatannya terhadap dinamika terbaru, persoalan justru ada di internal. Saat ini ada riak antara pimpinan dengan wadah pegawai. "Sekarang bisa dilihat kan ada stigma-stigma di dalam kelembagaan itu sendiri," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus di jawab oleh para calon pimpinan KPK ke depan. "Bagaimana melakukan tata kelola yang baik di dalam sistem manajerial di internalnya," tuturnya. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar kian seru. Posisi Airlangga Hartarto pun mulai dipersoalkan.


Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Belum ada keputusan apakah Partai Gerindra tetap oposisi atau ikut dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Nyabu bersama Suami, Nunung Ditangkap Polisi

Nyabu bersama Suami, Nunung Ditangkap Polisi

Jumat (19/7) siang menjadi hari yang tak bisa dilupakan oleh Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung.


Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Posisi Ketua MPR periode 2019-2024 jadi rebutan sesama parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.


Calon Harus Berani dan Loyal

Calon Harus Berani dan Loyal

Belum diketahui persis siapa orangnya. Yang pasti, menteri mendatang harus berani dan loyal.


Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Kementerian Pariwisata menargetkan infrastruktur di empat destinasi wisata super prioritas bisa rampung tahun depan.


Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

Gejolak internal menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terus mengemuka.


Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

KPK mengingatkan pansel capim KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos administrasi.


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!