Nasional
Share this on:

PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

  • PKB Bidik Pemilih Luar Jawa
  • PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar V 2019 di Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut. Pulau Dewata dipilih karena PKB ingin memperkuat basis pemilih di luar Pulau Jawa. Salah satunya di Bali.

"Muktamar ini istimewa. Karena PKB di Bali belum kuat. Karena belum kuat jadi berani melaksanakan Muktamar di Bali. Sehingga jadi kuat," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat acara Munas Alim Ulama di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Muktamar V PKB di Bali digelar pada 20-22 Agustus. Cak Imin menginginkan setelah Pemilu 2019, PKB kuat dalam basis pemilih di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dia menilai Bali merupakan provinsi yang istimewa. Sebab, merupakan simbol keberagaman, toleransi, dan semangat persatuan.

"Bali dimensi budayanya, toleransinya, kebhinekaannya sangat tinggi. Saya yakin dengan di Bali ini para kader semakin semangat bekerja," paparnya.

Cak Imin menjelaskan agenda penting yang dibahas pada saat pelaksanaan Muktamar PKB V adalah program aksi untuk lima tahun mendatang. Yakni menyiapkan langkah persiapan peran di Legislatif dan di Eksekutif bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. "Selain itu, PKB juga punya peran di kemasyarakatan," imbuhnya.

Dalam Muktamar ini juga turut menggambarkan agenda PKB kedepan, yang terdiri dari tiga strategi. Tiga di antaranya meliputi, peningkatan mutu kualitas pendidikan, peningkatan usaha kecil dan menengah, serta dakwah sosial dan kebudayaan yang masuk dalam segala sektor.

"Tiga strategi itu masuk disemua sektor, seperti sektor budaya, sektor ekonomi, sektor infrastruktur dan tidak terpatok pada satu portofolio, dua portofolio, semuanya masuk dalam rangkaian kami," paparnya.

Dalam agenda Musyawarah Nasional yang dihadiri 1000 ulama se-Indonesia dan dengan kehadiran para Ulama ini menandakan bahwa PKB semakin percaya diri menatap masa depan. Sementara itu, Ketua Komite Pengarah Muktamar V PKB 2019 Ida Fauziyah mengatakan sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB meminta agar Muhaimin Iskandar kembali menjadi ketua umum DPP PKB.

Menurutnya, seluruh DPC dan DPW PKB telah menjaring calon ketua umum DPP PKB. Hasilnya, semua meminta Cak Imin kembali menjadi ketua umum DPP PKB periode 2019-2024. Selain itu Fauziyah mengatakan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam Muktamar V PKB 2019 yaitu penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB.

"Lalu menetapkan ketua umum DPP PKB periode 2019-2024 lalu merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan pada pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf lima tahun mendatang," terang Fauziyah.

Terpisah, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PKB menyampaikan lima rekomendasi. Salah satunya meminta PKB harus diarahkan menjadi rumah besar umat beragama dari berbagai elemen. "PKB harus terus menjadi pendorong berlangsungnya dakwah yang toleran, yang sesuai dengan prinsip yang dijalankan NU," kata Koordinator Munas Alim Ulama, Saifullah Maksum.

Dia mengatakan, PKB sebagai kekuatan politik yang terbuka dan inklusif perlu mengekspresikan sikap keterbukaannya untuk mendorong terjalinnya dialog antarberbagai kelompok keagamaan. Menurut dia, PKB sebagai partai dakwah harus mendorong secara nyata ukhuwah Islamiyah di antara institusi keislaman yang ada secara berimbang dan selaras dengan ukhuwah watoniah dan ukhuwah insaniah.

Rekomendasi kedua, daulah Islamiyah harus diletakkan dalam posisi yang benar dan bermartabat, serta dakwah dilakukan untuk menyampaikan yang hak dengan menggunakan cara benar dan keteladanan. "Kegiatan dakwah tidak boleh dikotori tujuan apapun kecuali tujuan dakwah. Dakwah harus memberikan semangat kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Anfal ayat 44," ucapnya.

Rekomendasi ketiga, model dakwah walisongo yang sudah terbukti efektivitasnya dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia perlu diteguhkan dan dijadikan jalan di era digital. Dakwah harus didorong untuk memiliki kemampuan adaptasi perubahan pola hidup masyarakat di era saat ini.

"Model dakwah walisongo harus dipertahankan. Tetapi dengan dukungan metode dan media perangkat yang berlaku di era digital. Kedalaman dakwah dan konten harus diimbangi kecanggihan tekonologi untuk melaksanakan dakwah," terangnya.

Rekomendasi keempat, dakwah Islam yang menciptakan sektarianisme, ekstremisme, rasisme, diskriminasi dan memaksakan kehendak dengan cara apapun, bertentangan dengan ajaran Al Quran. Rekomendasi kelima, Munas Alim Ulama menilai negara perlu memberikan afirmasi agar model dakwah Walisongo bisa eksis dan efektif untuk dapat memanfaatkan era digital demi kemajuan dakwah.

"Pemerintah dan pihak yang punya otoritas dalam bidang teknologi digital agar dapat memberikan fasilitas untuk kegiatan dakwah yang di publikasikan di televisi, medsos sehingga hak masyarakat untuk mempelajari agama dengan benar dapat terjamin dan terjaga," jelasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Hoaks Pemilu Terus Meningkat
Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Korban yang mengalami gangguan jiwa akibat game online bertambah banyak. Kasus terakhir terungkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali melakukan penegakan hukum secara prefentive strike terhadap enam terduga teroris di Jawa Barat dan Jawa Tengah.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Gantikan Oso, La Nyalla Janjikan Tiga Poin

Gantikan Oso, La Nyalla Janjikan Tiga Poin

Senator dari Jawa Timur La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai Ketua DPD periode 2019-2024 menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO).


Giliran Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Giliran Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Mahasiswa Indonesia di yang berada di luar negeri mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) t


Penyelenggara Pemilu dan Pemilih Harus Tunduk Regulasi

Penyelenggara Pemilu dan Pemilih Harus Tunduk Regulasi

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah sinergitas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP.


Jelang Pilkada Serentak, Perekaman KTP Elektronik Dioptimalkan

Jelang Pilkada Serentak, Perekaman KTP Elektronik Dioptimalkan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyerahkan data kependudukan kepada KPU. Ini dilakukan untuk penetapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu at


DP4 Diserahkan, 107,5 Juta Pemilih Berhak Nyoblos

DP4 Diserahkan, 107,5 Juta Pemilih Berhak Nyoblos

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 mendatang.


Atasi Karhutla, Kepala Daerah Dilarang Dinas Luar

Atasi Karhutla, Kepala Daerah Dilarang Dinas Luar

Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki titik Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), dilarang pergi atau dinas keluar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!