Nasional
Share this on:

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

  • PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo
  • PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

JAKARTA - Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi. Mereka masih bersikukuh dengan sikap politik masing-masing dalam menyodorkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto yang diusung sebagai calon presiden (Capres). Partai Demokrat meminta PKS tidak memaksakan kehendaknnya kepada Prabowo.

Kemarin (3/8), pengurus teras Partai Demokrat berkumpul di rumah sang ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. Diantaranya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, dan Wakil Ketua Umum Roy Suryo.

Roy Suryo enggan buka suara terkait hasil rapat dengan SBY. “Ini rapat rutin,” kata dia usai rapat kepada Jawa Pos. Menurut dia, kebetulan pertemuan itu pada Jumat, sehingga mereka sekalian menunaikan salat Jumat bersama di Mega Kuningan.

Jubir Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pertemuan para petinggi partai itu untuk mematangkan visi-misi pemerintahan lima tahun mendatang. “Dan membahas situasi politik nasional terkini,” tutur dia. Dia juga bukam saat ditanya tentang kesepakatan dan hasil rapat tertutup itu.

Yang pasti, kata dia, Partai Demokrat mendukung Prabowo maju sebagai capres. Partainya siap berkoalisi dengan Partai Gerindra dan partai lainnya. Untuk nama cawapres, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada bekas Danjen Kopassus itu. Walaupun partainya menyodorkan salah satu kadernya sebagai cawapres, namun pihaknya tidak memaksa kehendak.

Terkait dengan langkah politik PKS yang mengancam hengkah dari koalisi, Ferdinand mengatakan, Partai Demokrat tidak mempersoalkan sikap tersebut. “Bagi kami tidak masalah PKS melakukan strategi apa pun dalam meraih kesempatan untuk mendapat peluang,” papar dia.

Namun, pihaknya meminta agar PKS tidak memaksakan kehendaknya kepada Prabowo. Dia mengajak semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dalam memilih calon wakilnya. “Tujuan kita ingin mengganti presiden, bukan rebutan cawapres,” tegas dia.

Di sisi lain, DPP Partai Golongan Karya kemarin menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pengurus hadir di kediaman Habibie sekitar pukul 18.30 WIB. Nampak bersama Airlangga, Sekretaris Jenderal Lodewijk Friedrich Paulus, Ketua DPP Melchias Markus Mekeng, Roem Kono, Rizal Mallarangeng, Aziz Syamsuddin, hingga Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar dengan Wanhor berlangsung di pendopo rumah Habibie. Presiden ke-III RI itu didampingi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Selama 1,5 jam, Habibie dan Airlangga melakukan pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Airlangga mewakili Habibie menyampaikan pembicaraan yang berakhir pukul 20.00 itu. Menurut Airlangga, Habibie menaruh perhatian penuh pada proses pilpres, dimana mulai hari ini masa pendaftaran capres dan cawapres dimulai.

“Keputusan yang diambil satu minggu ke depan akan menentukan Indonesia hingga 5, 10, hingga 15 tahun ke depan,” kata Airlangga menyampaikan pesan Habibie.

Airlangga menyebut, Habibie menitipkan masa depan Indonesia untuk generasi saat ini dan generasi berikut. Dirinya mengapresiasi langkah Partai Golkar yang saat ini terlibat dan mengawal pemerintahan Jokowi. “Beliau sebagai Ketua Dewan Kehormatan sangat mendukung itu,” kata Airlangga.

Habibie, kata Airlangga, juga menilai proses pembangunan harus berjalan berkesinambungan. Lima tahun pertama pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan masif. Lima tahun pemerintahan selanjutnya adalah mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Pak Habibie menilai bangsa ini akan baik jika pembangunan itu sifatnya berkelanjutan,” kata Menteri Perindustrian itu.

Terkait posisi cawapres, Habibie ternyata juga memberikan arahan. Airlangga menyampaikan, dalam konteks pemilihan cawapres, figur itu harus merupakan pilihan Presiden. Airlangga menyebut pesan Habibie itu sesuai dengan arah yang dilakukan Partai Golkar.

“Kami dalam dukungan kepada pemerintah tidak mempersyaratkan itu (cawapres, red)," ujar sosok yang juga digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi itu. (lum/bay/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


MK Menerima Sidang Gugatan Pilpres, Tinggal Pembuktian Fakta

MK Menerima Sidang Gugatan Pilpres, Tinggal Pembuktian Fakta

Spekulasi tentang materi yang disampaikan tim hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akhirnya terjawab.


Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Langkah terakhir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 menempuh jalur konstitusi diapesiasi banyak pihak.


Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, Jumat (14/6) hingga (28/6) mendatang.


Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional kemungkinan bisa bertambah.


Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tetap berada dalam koalisi Prabowo-Sandi.


Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6).


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.


Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menyepakati implementasi elektronifikasi pembayaran transaksi jalan tol.


Gerindra Benarkan Pertemuan JK-Prabowo

Gerindra Benarkan Pertemuan JK-Prabowo

Pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Prabowo Subianto, Kamis (13/5) lalu, diharapkan menjadi titik awal rujuknya kedua kekuatan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!