Nasional
Share this on:

PKS Mulai Ancam Keluar dari Koalisi

  • PKS Mulai Ancam Keluar dari Koalisi
  • PKS Mulai Ancam Keluar dari Koalisi

JAKARTA - Hasil pertemuan segi tiga antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memastikan posisi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Kali ini PKS kembali menagih komitmen ketua umum Partai Gerindra itu terkait posisi cawapres.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyatakan, PKS selama ini selalu menjaga komitmen dalam berkoalisi. ”PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Pak Salim Segaf bahwa presiden itu dari Gerindra, yaitu Pak Prabowo, dan wakil (presiden) dari PKS,” ungkapnya kemarin (1/8).

Menurut Suhud, PKS masih yakin Prabowo memegang komitmen tersebut. Masuknya Partai Demokrat dalam gerbong koalisi seharusnya tidak memengaruhi komitmen yang telah disampaikan jauh sebelum proses pencapresan dimulai.

PKS tetap mendorong sembilan nama capres dan cawapres internal untuk dipilih Prabowo. Dalam hal ini, ada satu rujukan tambahan, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri juga masuk dalam rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Artinya, ada kesamaan antara rekomendasi PKS dan ijtima ulama terkait posisi Salim.

Menurut Suhud, jika Prabowo tidak memilih satu pun nama yang didorong PKS, partainya akan membahas ulang keputusan berkoalisi dengan Prabowo. ”PKS akan membahas segala keputusan itu dalam forum majelis syuro dan DPP,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak khawatir dengan sikap ngotot PKS. Menurut dia, secara prinsip koalisi saat ini terdiri atas empat partai. Gerindra yakin nanti komitmen terkait cawapres disepakati empat partai itu.

”Secara prinsip, Pak Prabowo tidak ada persoalan dengan PKS dan Pak Salim. Kalau koalisi ini empat partai, (cawapres) harus mendapat persetujuan empat partai,” kata Muzani.

Dari kubu sebelah, koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) sudah selangkah lebih maju. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Selasa malam (31/7), Jokowi meminta para sekretaris jenderal partai merumuskan pembentukan tim kampanye. Tim itu gabungan dari berbagai elemen. Dari partai, tokoh masyarakat, dan relawan.

Menurut Hasto, setiap partai tentu punya tim kampanye karena mereka juga harus memenangi pemilihan umum legislatif (pileg). Namun, ada perwakilan dari partai yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres. ”Tentu tim kampanye partai akan saling berkoordinasi dengan partai lain,” ujarnya saat ditemui di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin.

Hasto menerangkan, capres-cawapreslah yang akan menunjuk tim kampanye. Siapa yang akan menjadi ketua dan siapa saja yang menjadi anggota. Yang pasti, di dalam tim kampanye ada sosok yang merepresentasikan capres-cawapres.

Ketua tim kampanye akan diumumkan setelah cawapres Jokowi diumumkan ke publik. Hasto mengatakan, pengumuman cawapres tidak menunggu terbentuknya koalisi penantang Jokowi yang dikomandani Gerindra. Calon pendamping Jokowi akan diumumkan dalam waktu yang tepat.

KPU sudah menetapkan masa pendaftaran capres-cawapres, yakni 4 sampai 10 Agustus. Jadi, dalam rentang waktu itu semua partai akan melakukan konsolidasi. Begitu juga partai koalisi pengusung Jokowi.

Anggota DPR tersebut menambahkan, Jokowi tentu akan bertemu dengan para ketua umum partai untuk memutuskan cawapresnya dan mengumumkannya kepada masyarakat. ”Intinya antara 4 sampai 10 Agustus. Akan dipilih yang terbaik,” tegas Hasto. (bay/lum/c9/tom/jpg)

Berita Sebelumnya

Arab Saudi Gerebek 116 WNI
Arab Saudi Gerebek 116 WNI

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja.


Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tetap berada dalam koalisi Prabowo-Sandi.


Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Jelang sidang PHPU di Mahkamah konstitusi pada 14 Juni mendatang, sejumlah isu lama mulai mencuat. Politik Indonesia kembali bergejolak.


TKN-BPN Tolak Usul Koalisi Dibubarkan

TKN-BPN Tolak Usul Koalisi Dibubarkan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.


Hari Ini One Way Dihentikan, Dilanjutkan saat Arus Balik Nanti

Hari Ini One Way Dihentikan, Dilanjutkan saat Arus Balik Nanti

Mulai hari ini (4/6), skema rekayasa one way di Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 400 kilometer resmi dihentikan.


Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Partai Koalisi Jokowi Maruf Amin, satu-peratu mulai mengajukan jatah menteri. Partai Golkar minta lima kursi pada Kabinet Kerja jilid II.


Proyek Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

Proyek Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

Sejumlah proyek pembanguan di ruas Tol Jakarta-Cikampek dihentikan sementara mulai 26 Mei hingga 15 Juni mendatang.


Optimis Menang, Jokowi Mulai Siapkan Menteri-menterinya

Optimis Menang, Jokowi Mulai Siapkan Menteri-menterinya

Meski masih dalam proses gugatan, presiden terpilih Joko Widodo optimis melenggang lagi ke istana untuk kedua kalinya.


Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Polda Metro Jaya telah menetapkan 257 dari 442 perusuh sebagai tersangka dalam kerusuhan di Bawaslu Jakarta, Selasa-Rabu (21-22/5).


Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Suasana Kantor KPU, Senin (20/5) malam, sangat ramai. Ratusan aparat kepolisian terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jakarta.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!