Nasional
Share this on:

PNS Bekasi Dilarang Cuti Akhir Tahun

  • PNS Bekasi Dilarang Cuti Akhir Tahun
  • PNS Bekasi Dilarang Cuti Akhir Tahun

Ilustrasi.

BEKASI - Akhir tahun ini mungkin jadi masa kelabu bagi ribuan PNS Kota Bekasi. Pasalnya, jelang pergantian tahun 2018 ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dilarang mengajukan cuti.

Pelarangan itu dilakukan agar para abdi negara itu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017. ”Agar pegawai yang belum menyelesaikan tugasnya segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya, karena itulah larangan cuti dibuat,” terang Kabid Penilai Kinerja Aparatur (PKA) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Widy Tiawarman, kemarin.

Pengajuan cuti, kata Widi juga, baru bisa dilakukan awal 2018 mendatang. Pasalnya, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat sebelum 28 Desember 2017.

Bukan hanya pegawai pengguna anggaran yang dilarang cuti, pelarangan ini juga berlaku bagi semua PNS. Dia juga mengaku, boleh saja pegawai mengajukan cuti akhir tahun kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat para pegawai itu bernaung.

Tapi nantnya, usulan cuti itu akan dikoreksi oleh BKPPD. ”BKPPD yang menentukan. Pastinya pegawai tidak boleh cuti. Tapi kalau sudah tanggal 1 Januari 2018 baru pegawai boleh mengajukan cuti,” cetusnya juga.

Menurut Widi lagi, jelang akhir tahun ini seluruh pegawai Pemkot Bekasi hanya bisa menikmati libur nasional selama dua hari yakni tanggal 25 dan 26 Desember 2017. Setelah libur maka pegawai tersebut harus kembali bekerja.

Untuk mengantisipasi pegawai yang mangkir, pihaknya akan mengumpulkan absen yang ada di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ”Kami akan tindak mereka yang secara sengaja mangkir kerja,” ucapnya lagi.

Seperti diketahui, saat ini tercatat jumlah seluruh pegawai berstatus PNS di Pemkot Bekasi mencapai 12.759 orang. Sementara jumlah pegawai berstatus TKK ada sebanyak 5.151 orang.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, batas penyerahan laporan penggunaan anggaran untuk kegiatan lelang akan ditunggu terakhir hari ini (22/12). Tapi pihaknya memberikan dispensasi penyerahan laporan itu hingga 31 Desember.

”Biasanya, banyak penyerahan laporan yang tidak tepat waktu. Namun kami tetap berharap semua OPD tepat waktu,” katanya. Sebenarnya, kata Sopandi, laporan penggunaan anggaran belanja rutin pegawai sudah masuk mulai 15 Desember 2017 lalu.

”Kalau belanja rutin seperti gaji pegawai, pembayaran listrik sih sudah masuk, tinggal nunggu laporan dari dinas yang banyak kegiatan lelangnya saja. Sebab mereka kan masih melakukan pencairan untuk membayar ke pihak ketiga,” tandasnya.

Sementara itu, Kusyanti, seorang PNS Kota Bekasi yang berdinas di salah satu kelurahan mengaku menerima keputusan pelarangan cuti akhir tahun tersebut. ”Tapi pasti ada pengecualian bagi PNS atau TKK yang merayakan Natal. Kalau tidak boleh pasti tidak wajar,” ujarnya. (dny/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) hanya jadi cerita bagi sebagian besar guru honorer di daerah.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!