Nasional
Share this on:

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

  • Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada
  • Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

**JAKARTA ** - Persoalan kepulangan Habib Rizieq Syihab masih terus menjadi polemik. Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air. Caranya meminta Kerajaan Arab Saudi mencegah Rizieq melalui jalur diplomatik. Pemerintah menegaskan negara tidak boleh melarang warganya yang ingin kembali dari luar negeri.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Profesor Hikmahanto Juwana menegaskan pemerintah Indonesia harus memperjelas status hukum Rizieq Syihab ke pemerintah Arab Saudi. Sebab, karena izin tinggalnya sudah habis alias overstay, mestinya sudah dideportasi.

"Harus ditanya ke otoritas Arab Saudi. Apakah yang bersangkutan ada masalah hukum atau tidak. Seharusnya, dideportasi ke negara asalnya," ujar Hikmahanto di Jakarta, Selasa (16/7) kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman menyebut Rizieq Syihab belum bisa pulang ke Indonesia karena dicekal oleh pemerintah Indonesia. Padahal, kata Munarman, Rizieq sudah tidak mempunyai kasus hukum di Indonesia. Terakhir status tersangka chat seksnya sudah dihentikan oleh kepolisian.

Ada beberapa penyebab mengapa seseorang dicegah ke luar negara yang dikunjungi. Salah satunya menjalani proses hukum. "Jika ada masalah hukum, baik keimigrasian atau lainnya, negara setempat dapat menahan," imbuhnya.

Saat ditanya soal tudingan pemerintah Indonesia yang meminta pencegahan ke otoritas Arab Saudi, Hikmahanto meyakini tudingan itu tidak benar. "Saya kira tidak. Tidak mungkin negara berdaulat seperti Arab Saudi mau didikte atau diintervensi oleh negara lain. Saya pikir tidak bisa semudah itu. Soal ada atau tidak persoalan hukum di Indonesia, itu bukan urusan Arab Saudi," paparnya.

Hal senada juga disampaikan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Dia menilai tudingan pencekalan terhadap Rizieq Syihab tidak masuk akal. Melalui cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean2, dia mengatakan pemerintah Arab Saudi tidak akan mau tunduk terhadap pemerintah Indonesia.

"Tidak masuk akal. Tidak ada alasan dan tidak ada untungnya bagi Saudi menuruti andai ada permintaan dari Indonesia mencegah HRS keluar dari Saudi. Saudi itu negara lebih kaya dan lebih super ekonominya serta kekuatan negaranya daripada Indonesia. Apa alasan mereka mau tunduk pada Indonesia? Tidak ada," cuit Ferdinand, Selasa (16/7).

Terpisah, polisi menyebut tidak semua kasus hukum Rizieq Syihab dihentikan penyidikannya. Masih ada perkara yang berproses. "Tidak semua dihentikan. Yang dihentikan itu yang di Polda Metro Jaya, kasus chat. Kemudian di Polda Jawa Barat kasus Pancasila," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/7).

Namun, Dedi tidak hafal jumlah kasus Rizieq yang masih berjalan hingga saat ini. Yang jelas, lanjutnya, dari Bareskrim yang ada beberapa kasus masih terus berjalan.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Rizieq Syihab, Sugito Atmo Prawiro, menegaskan belum mengetahui jika masih ada kasus yang berproses di kepolisian. Menurutnya, dua perkara sudah di-SP3 oleh polisi. "Kalau ada lainnya kami belum tahu. Misalnya sudah masuk penyidikan itu kan ada kemungkinan berpotensi jadi tersangka. Ini saya belum tahu. Sampai saat ini tidak ada informasi apapun dari penyidik. Setahu saya sudah dua kasus yang dihentikan. Jadi tidak ada lagi persoalan hukum," terang Sugito di Jakarta, Selasa (16/7). (rh/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

Pemerintah Australia mengeluarkan travel advice bagi warganya yang hendak liburan ke Indonesia terkait ancaman pidana dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Upaya penegakan hukum tim Satgas Gabungan TNI-Polri terhadap Kelompok Kriminal sipil bersenjata (KKSB) berujung tertembaknya tujuh warga sipil, di Kampung Olenk


Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!