Nasional
Share this on:

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

  • Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo
  • Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

JAKARTA - Larangan aksi unjuk rasa yang dikeluarkan Polri ternyata diterima dan disetujui warga. Salah satu buktinya, hingga Jumat (18/10) belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi. Hal tersebut dikatakannya terkait kabar mahasiswa yang dari BEM SI akan melakukan aksi saat acara pelantikan Presiden.

"Ya, sampai saat ini belum ada yang kirim, kalau ada ya, kita tunggu saja. Memang ada yang salah dan melarang, kan sudah dijamin konstitusi, jadi itu hak warga negara sehingga boleh-boleh saja yang penting tak boleh merusak ya, apalagi ganggu ketertiban umum dan sebagainya," katanya di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10).

Argo mengatakan Polri memastikan akan mengawal pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih dengan sejumlah persiapan pengamanan, baik menjelang atau saat pelaksanaannya.

"Ya, kami sampaikan pada prinsipnya untuk pelantikan Presiden, Polri sudah siap mengamankan kegiatan maupun wilayah ibu kota. Dan tentunya, kami berharap ke masyarakat ikut serta menjaga keamanan dan kelancaran acara konstitusional itu," ujarnya.

Dikatakannya, pelantikan bakal menjadi perhatian dunia bukan hanya di tanah air. Hal itu, karena akan banyak pimpinan negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus negara lain yang dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut.

"Mari kita tunjukan kepada negara lain dan dunia, kalau Indonesia itu negara besar yang aman, damai, tertib, serta dewasa berpolitik untuk melaksanakan pesta demokrasi. Ini demi harkat dan martabat bangsa," katanya.

"Jadi, kita berharap ya masyarakat mengetahui, bahwa demokrasi Indonesia yang sangat bagus itu bisa itupun dilihat dunia, sehingga setelahnya mereka tak segan berinvestasi ke Indonesia demi kesejahteraan bangsa," sambung perwira menengah Polri berpangkat melati tiga tersebut.

Adapun saat ditanya terkait deteksi dini terkait ancaman dan gangguan dari pihak-pihak tertentu menjelang pelaksanaan, Argo mengatakan sampai saat ini masih kondusif. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan tim masih dilapangan guna deteksi dan mitigasi.

"Jadi, sempat ada informasi bahwa ada kumpulan orang kemarin di daerah Tirtayasa ya, disebuah Masjid, kemudian ada masyarakat melaporkan banyak orang ada disana berkumpul, setelah kami melakukan penyelidikan dan kita cek disana memang ada, sekitar pukul 23.30 wib, dan sudah kita pastikan tidak kaitan apapun," terangnya.

"Di sana itu hanya ada seorang dermawan, dia itu bagi-bagikan berkat, lalu berikan uang pecahan 50 ribu kepada org-orang yang disekitar situ, atau orang yang membutuhkan. Sekedar berikan infaq lah," tambah Argo.

Ketum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra menyebut, aksi unjuk rasa setelah dikeluarkannya larangan kepolisian jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden, merupakan kegiatan inkonstitusional.

Bambang menilai, dikeluarkan hak dikresi kepolisian itu merupakan ketegasan aparat untuk larang aksi unjuk rasa, dan pihaknya pun mendukung langkah tersebut. Kalaupun nantinya ada aksi unjuk rasa, diakui Bambang, polisi boleh melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Saya pastikan sepenuhnya mendukung Polri, jadi jangan segan-segan bertindak tegas kalau ada demonstran jelang maupun saat pelantikan, karena itu inkonstitusional. Kita harus pahami tujuan polisi itu untuk kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara," jelasnya.

Pakar hukum ini pun meminta, agar seluruh pihak tak perlu melakukan aksi unjuk rasa, melainkan turut mengawal jalannya pelantikan pimpinan negara. Karena, kehadiran pemimpin dalam sebuah negara adalah sangat penting, agar negara ini tetap berdaulat.

Bambang yang juga cendikiawan muda ini lalu mengutip riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. 'Tidak halal bagi tiga orang yang berada di permukaan bumi (dalam Safar) kecuali mereka menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin mereka'.

"Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting, dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi," tegas Bambang.

Oleh itu, dirinya mengajak agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal jalannya pelantikan agar berlangsung sukses. "Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu," pungkasnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah
KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Berita Sejenis

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Skema INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan memiliki kelemahan, di mana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit.


Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Kuota CPNS untuk guru yang jumlahnya mencapai 63.324 formasi dinilai masih sangat kurang.


Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) belum juga dikabulkan pemerintah.


Polri Dijamin Netral dalam Pilkada Serentak 2020

Polri Dijamin Netral dalam Pilkada Serentak 2020

Langkah Komjen Pol Idham Azis menjadi Kapolri berlangsung mulus, setelah Komisi III DPR RI, Rabu (30/10), menyetujui secara aklamasi.


Polisi Jamin Situasi Wamena Aman dan Kondusif

Polisi Jamin Situasi Wamena Aman dan Kondusif

Polri memastikan situasi di Wamena, Papua saat ini telah aman dan kondusif. Polri juga menjamin akan selalu menjaga stabilitasnya.


Enam Terduga Teroris Kelompok Daurat Daulah Ditangkap

Enam Terduga Teroris Kelompok Daurat Daulah Ditangkap

Densus 88 Anti teror Mabes Polri menangkap sejumlah terduga teroris di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Sabtu (26/10) lalu.


Calon Kapolri Mulai Diuji DPR Pekan Ini

Calon Kapolri Mulai Diuji DPR Pekan Ini

abareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis akan menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI pekan ini.


Nadiem Makarim Masih Pelit Bicara Program Pendidikan

Nadiem Makarim Masih Pelit Bicara Program Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim masih belum mau banyak bicara mengenai program pendidikan dan kebudayaan ke depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!