Nasional
Share this on:

Polri Cium Potensi Kerusuhan

  • Polri Cium Potensi Kerusuhan
  • Polri Cium Potensi Kerusuhan

**JAKARTA ** - Polri mencium adanya potensi kericuhan saat pelaksanaan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). Namun, potensi itu sangat kecil dan tidak seperti pada 22 Mei lalu.

Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/6). "Dari hasil analisa dan evaluasi intelejen, serta monitoring dinamika di masyarakat maupun medsos potensi ricuh ada, tapi kecil jauh dari aksi 22 Mei," kata Dedi.

Walaupun potensi kericuhan itu kecil, Polri tidak mau underestimate. Polri akan bersama-sama dengan TNI dan aparat terkait dari Pemprov DKI Jakarta, melakukan pengamanan guna mengantisipasi segala bentuk gangguan yang akan terjadi.

"Sudah kita sampaikan, ada 47 ribu personel gabungan yang disiapkan guna menjamin situasi keamanan tetap kondusif, baik selama mekanisne seluruh proses persidangan di MK maupun secara umumnya, untuk keamanan wilayah ibu kota," ujar Dedi.

Dedi menyebut, untuk menjamin proses pembacaan putusan di MK, pihaknya telah menerjunkan 13 ribu personel gabungan. Sedangkan sisanya akan ditempatkan di beberapa titik lainnya, seperti kantor KPU, Bawaslu, Istana Negara, MPR/DPR, kantor kedutaan maupun di titik keramaian lainnya.

Dedi juga menyampaikan tak diperkenankan aksi massa di depan MK demi menjamin proses persidangan berjalan aman, tertib dan lancar. "Jadi, apapun narasinya tetap tak boleh dan tidak akan diizinkan. Dan jika memang ada masyarakat atau elemen yang ingin melakukan aksi unjuk rasa, Polda Metro sudah menyiapkan lokasi di silang monas dan depan patung kuda," tegas Dedi.

Selanjutnya, Dedi menyampaikan, untuk antisipasi mobilisasi massa dari luar daerah. Mabes Polri telah menggelar rapat dengan, Polda Metro dan Polda-Polda penyangga ibukota, seperti Polda Banten dan Polda Jawa Barat, agar memitigasi setiap pergerakan di wilayah.

"Dan arahan itu sudah dilakukan oleh tiap-tiap Polda. Dengan memberi imbauan agar masyarakat tidak melakukan mobilisasi ke Jakarta. Imbauan dilakukan secara persuasif dan edukatif bersama-sama tokoh masyrakat dan aparat keamanan setempat," terangnya.

Dedi menjelaskan, upaya-upaya pihaknya ini dilakukan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Khususnya di wilayah DKI Jakarta maupun seluruh proses persidangan di MK yang hanya punya waktu singkat, selama 14 hari tidak terganggu.

"Tujuan kita semata-mata untuk jaminan keamanan masyarakat, baik warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia. Karena, jika sidang di MK terganggu tentu berdampak luas bagi keamanan secara nasional. Dan ini tidak boleh terjadi," ungkap Dedi.

Terakhir, Dedi pun memastikan kepada masyarakat, bahwa Polri bersama-sama dengan TNI dan stakeholder terkait menjamin keamanan wilayah Jakarta, baik sebelum sidang putusan MK, hari H, atau pasca keputusan MK tersebut.

"Insya Allah kita akan menjamin keamanan di wilayah Jakarta maupun secara nasional. Dan tentu kami juga berharap, dukungan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayahnya masing-masing," imbuhnya.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Nasir mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan rekayasa lalu lintas jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) hari ini. Dan akan bersifat situasional.

"Ya, saat ini kita sedang dalam proses untuk mempersiapkanrekayasa besok. Jadi, sampai kini belum ditentukan karena belum ada rapat koordinasi pelaksanaannya. Mungkin rapat sore, atau malam nanti. Kalau sudah dapat keputusan saya share," kata Nasir kepada Fajar Indonesia Network melalui pesan tertulis, Rabu (26/6).

Akan tetapi, dia mengakui, pihaknya telah melakukan penutupan beberapa ruas jalan yang ada di sekitar gedung MK secara situasional, sejak Selasa (25/6) malam, hingga Rabu (26/6) hari ini (kemarin), seperti penutupan di Jalan Merdeka Barat arah utara.

"Jadi, ada beberapa ruas jalan yang sudah ditutup sejak Selasa (25/6) malam, sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara memasang pembatas jalan, seperti jalan Merdeka Barat arah Utara dan ruas-ruas jalan lainnya yang dilakukan secara situasional, hingga masih ada yang dilalui oleh para pengguna," jelasnya.

"Dan kita belum bisa memastikan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas belum akan berlaku sampai kapan," pungkasnya. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.


Atasi Kerusuhan di Manokwari

Atasi Kerusuhan di Manokwari

Unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat berujung rusuh. Sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum menjadi sasaran amuk massa.


Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.


Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

PT PLN Persero menggandeng Bareskrim Polri untuk menginvestigasi gangguan yang menyebabkan mati listrik massal alias blackout di Jakarta, Banten, Jawa Barat, da


Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Mabes Polri menyampaikan terkait penyebab pemadaman listrik secara serentak di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8) akibat gangguan pohon baru


Gibran dan Kaesang Didorong Jadi Wali Kota Solo

Gibran dan Kaesang Didorong Jadi Wali Kota Solo

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, disebut-sebut punya potensi maju dalam Pilkada Kota Solo pada 2020 mendatang.


Polisi Wajib Usut Sistem Bank Mandiri yang Error

Polisi Wajib Usut Sistem Bank Mandiri yang Error

Errornya sistem Bank Mandiri tak boleh dibiarkan pihak kepolisian, khususnya tim Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).


Tiga Jenderal Polisi Diprediksi Mulus Melenggang

Tiga Jenderal Polisi Diprediksi Mulus Melenggang

104 orang dinyatakan lulus tahap II seleksi capim KPK, termasuk sembilan calon dari perwira tinggi (pati) Polri.


Jangan Paksa Cium Hajar Aswad

Jangan Paksa Cium Hajar Aswad

Jemaah haji Indonesia diimbau tidak memaksakan diri untuk mencium hajar aswad. Terlebih kaum hawa.


Isu Gempa Besar dan Tsunami di Selatan Jawa, Masyarakat Jangan Panik

Isu Gempa Besar dan Tsunami di Selatan Jawa, Masyarakat Jangan Panik

BMKG meminta kepada masyarakat, khususnya yang berada di Pulau Jawa bagian selatan terkait potensi gempa megathrust dan tsunami.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!