Nasional
Share this on:

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

  • Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK
  • Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

JAKARTA - Sidang perdana Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar, Jumat (14/6), pukul 09.00 WIB. Demi mengantisipasi gangguan jalanannya persidangan, polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK.

Hal ini langsung disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di Silang Monas, Jakarta Pusat, usai Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya Kesiapan PAM sidang PHPU di MK.

Tito menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa tidak boleh dilakukan di depan Gedung MK saat sidang perdana gugatan Pilpres 2019 berlangsung, pada Jumat (14/6). Alasan Tito, larangan ini sesuai aturan Pasal 6 dalam UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyampaian Pendapat. Aksi tidak boleh menggangu jalan umum.

"Ya, saat ini kami melihat bahwa kemungkinan massa yang menyampaikan pendapat tetap ada, tapi tidak kita bolehkan di depan Gedung MK. Kita tak mau ambil risiko, karena akan mengganggu jalan umum, menganggu ketertiban publik, dan hak asasi orang lain," kata Tito didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6).

"Jadi, kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan Gedung MK. Apalagi, Jalan Merdeka Barat itu adalah jalan protokol," lanjutnya.

Namun, Tito mengatakan kalau pun ada yang ingin menyampaikan pendapat bisa melakukan di lapangan IRTI Monas. "Kami fasilitasi depan IRTI dan sekitar Patung Kuda," katanya.

Sementara itu, Tito mengakui, untuk memastikan sidang gugatan Pilpres di MK berjalan aman dan tertib, pihaknya telah menyiapkan pengamanan secara maksimal. Polri bekerja sama dengan aparat TNI mengerahkan puluhan ribu aparat di sekitar Gedung MK.

"Untuk total personel Polri hampir 17 ribu kita siagakan, sedangkan Panglima siapkan juga pasukan TNI lebih-kurang 16 ribu personel untuk standby sesuai kebutuhan, dan sesuai perkiraan cepat (kirpat) dari intelejen yang sudah kita lakukan tiap hari, gunamelihat apakah ada gerakan massa apa tidak," ungkap jenderal bintang empat ini.

Selain itu, Tito juga mengapresiasi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya tak datang di MK.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto yang mengimbau kepada masyarakat, terutama pendukung beliau, untuk percayakan upaya hukumnya di Mahkamah Konstitusi dan tidak datang berbondong-bondong ke persidangan itu," ujar Tito.

Menurut Tito, kalaupun masyarakat atau pendukung Capres 02 itu hendak menyaksikan dan kawal proses persidangan tidak perlu datang ke MK, karena kegiatan itu akan ditayangkan di televisi dan dapat ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi, tidak perlu datang. Semua media juga nanti bisa meliput persidangan, bahkan mungkin live. Dengan begitu, seluruh rakyat bisa menyaksikannya," ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Kendati aksi protes kian masif, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui dan mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002


Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Setelah melakukan rangkai pertemuan dengan sejumlah pengusaha tekstil di Istana Negara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Pekanbaru, Riau.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


WNI di Amerika Gelar Aksi Damai untuk Papua

WNI di Amerika Gelar Aksi Damai untuk Papua

Sekitar 500 warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di 12 negara bagian Amerika Serikat berencana menggelar aksi "Kumpul-Kumpul Kitong Basodara".


Protes Berlanjut, Logo KPK Ditutup Kain Hitam

Protes Berlanjut, Logo KPK Ditutup Kain Hitam

Aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus bergulir.


Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Kelompok yang berafiliasi ke ISIS disebut-sebut ikut bermain memicu kerusuhan di Bumi Cenderawasih.


Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Sejumlah pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV menggelar aksi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9).


Polri Beberkan Dalang Kerusuhan Papua

Polri Beberkan Dalang Kerusuhan Papua

Polri menyatakan telah mengidentifikasi dalang di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!