Nasional
Share this on:

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

  • Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK
  • Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

JAKARTA - Sidang perdana Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar, Jumat (14/6), pukul 09.00 WIB. Demi mengantisipasi gangguan jalanannya persidangan, polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK.

Hal ini langsung disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di Silang Monas, Jakarta Pusat, usai Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya Kesiapan PAM sidang PHPU di MK.

Tito menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa tidak boleh dilakukan di depan Gedung MK saat sidang perdana gugatan Pilpres 2019 berlangsung, pada Jumat (14/6). Alasan Tito, larangan ini sesuai aturan Pasal 6 dalam UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyampaian Pendapat. Aksi tidak boleh menggangu jalan umum.

"Ya, saat ini kami melihat bahwa kemungkinan massa yang menyampaikan pendapat tetap ada, tapi tidak kita bolehkan di depan Gedung MK. Kita tak mau ambil risiko, karena akan mengganggu jalan umum, menganggu ketertiban publik, dan hak asasi orang lain," kata Tito didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6).

"Jadi, kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan Gedung MK. Apalagi, Jalan Merdeka Barat itu adalah jalan protokol," lanjutnya.

Namun, Tito mengatakan kalau pun ada yang ingin menyampaikan pendapat bisa melakukan di lapangan IRTI Monas. "Kami fasilitasi depan IRTI dan sekitar Patung Kuda," katanya.

Sementara itu, Tito mengakui, untuk memastikan sidang gugatan Pilpres di MK berjalan aman dan tertib, pihaknya telah menyiapkan pengamanan secara maksimal. Polri bekerja sama dengan aparat TNI mengerahkan puluhan ribu aparat di sekitar Gedung MK.

"Untuk total personel Polri hampir 17 ribu kita siagakan, sedangkan Panglima siapkan juga pasukan TNI lebih-kurang 16 ribu personel untuk standby sesuai kebutuhan, dan sesuai perkiraan cepat (kirpat) dari intelejen yang sudah kita lakukan tiap hari, gunamelihat apakah ada gerakan massa apa tidak," ungkap jenderal bintang empat ini.

Selain itu, Tito juga mengapresiasi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya tak datang di MK.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto yang mengimbau kepada masyarakat, terutama pendukung beliau, untuk percayakan upaya hukumnya di Mahkamah Konstitusi dan tidak datang berbondong-bondong ke persidangan itu," ujar Tito.

Menurut Tito, kalaupun masyarakat atau pendukung Capres 02 itu hendak menyaksikan dan kawal proses persidangan tidak perlu datang ke MK, karena kegiatan itu akan ditayangkan di televisi dan dapat ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi, tidak perlu datang. Semua media juga nanti bisa meliput persidangan, bahkan mungkin live. Dengan begitu, seluruh rakyat bisa menyaksikannya," ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penggagas Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Penggagas Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nama Mohammad Tabrani diusulkan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sosok Mohammad Tabrani adalah sang pencetus bahasa Indonesia.


Gerindra Gelar Rapat Penting

Gerindra Gelar Rapat Penting

Dewan Pembina Partai Gerindra akan menggelar rapat, Jumat (19/7) besok, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.


Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Kementerian Pariwisata menargetkan infrastruktur di empat destinasi wisata super prioritas bisa rampung tahun depan.


Tujuh Gedung Pemerintahan dan Hotel di Bali Rusak

Tujuh Gedung Pemerintahan dan Hotel di Bali Rusak

Bali diguncang gempa tektonik berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR). Puluhan bangunan rusak, tujuh diantaranya milik pemerintah daerah.


Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Presiden terpilih Joko Widodo terkait visi dan misi khususnya bidang lingkungan selama lima tahun ke depan dipertanyakan.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas

Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas

Harapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tunjangan kinerja personel Polri naik 100 persen dinilai wajar.


TNI-Polri Jangan Berkhianat

TNI-Polri Jangan Berkhianat

Presiden Joko Widodo akan melantik 781 calon perwira remaja (Capaja) TNI dan Polri di Istana Merdeka, Selasa (16/7) mendatang.


Kapolri Harap Tunjangan Kinerja TNI-Polri Naik 100 Persen

Kapolri Harap Tunjangan Kinerja TNI-Polri Naik 100 Persen

Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menaikan uang tunjangan kinerja hingga 100 persen untuk para anggota TNI-Polri


Anggaran Dana Desa Naik Rp400 Triliun

Anggaran Dana Desa Naik Rp400 Triliun

Kemendes PDTT mengumumkan anggaran dana desa dalam lima tahun ke depan akan dinaikan menjadi Rp400 triliun.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!