Nasional
Share this on:

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta
  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

JAKARTA - Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 September lalu. PP tersebut mengatur tentang prosedur, peran masyarakat, serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 15 PP tersebut disebutkan, bagi pelapor yang memberikan informasi perilaku korupsi ataupun suap yang dilakukan pejabat negara, penghargaan diberikan dalam dua bentuk. Pertama, berbentuk piagam. Kedua, dalam bentuk premi. Untuk besaran premi, kemudian diatur dalam pasal 17. Pada ayat 1 disebutkan, besaran premi untuk pelapor korupsi senilai dua persen dari jumlah kerugian keuangan yang dapat dikembalikan ke negara.

Di mana premi maksimal dipatok pada angka Rp 200 juta. Sementara untuk pelaporan korupsi berjenis tindak pidana suap, premi yang diterima juga dua persen dari nilai suap atau uang hasil lelang barang yang digunakan untuk suap. Di mana premi maksimal untuk kategori ini senilai Rp 10 juta.

Untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelapor. Yakni, adanya penilaian dari pimpinan instansi penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1. Ada sejumlah pertimbangan dalam penilaian tersebut. Antara lain, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, serta adanya risiko faktual bagi pelapor. Untuk prosedur pelaporannya tidak rumit. Masyarakat bisa menyampaikan temuan kepada penegak hukum atau badan publik.

Nantinya, penegak hukum yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. Selain memberi penghargaan, PP juga memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pelapor. Bahkan dalam pasal 12, pelapor akan mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, KPK menyabut baik kehadiran PP tersebut. ”Saya kira positif kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor,” ungkap Febri kemarin.

Dia menyampaikan, instansinya sejal awal turut terlibat dalam pembuatan PP tersebut. Sebab, lembaga antirasuah menilai, penghargaan untuk pelapor dugaan korupsi penting. ”Para pelapor kasus (dugaan) korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut,” jelas dia.

Patut yang dia maksud adalah kelayakan terkait bentuk hadiah yang akan diberikan. ”Kalau pelapor tentu saja caranya pemberiannya tidak dilakukan secara terbuka,” imbuhnya. Pemerintah harus menjamin setiap pelapor dugaan korupsi mendapat perlindungan. Sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman. Dengan begitu, dia optimistis semakin banyak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan korupsi. (far/syn/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Harga BBM Naik Lagi
Harga BBM Naik Lagi

Berita Sejenis

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Bupati Jepara Bakal Diperiksa di Jakarta

Bupati Jepara Bakal Diperiksa di Jakarta

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi masih bisa menikmati udara bebas.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Jalan tol yang menghubungkan Merak dan Surabaya ditargetkan bisa digunakan pada pekan ketiga bulan desember 2018 mendatang.


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Petisi Selamatkan Baiq Nuril Diteken

Petisi Selamatkan Baiq Nuril Diteken

Dukungan terhadap Baiq Nuril Maknun terus mengalir.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!