Nasional
Share this on:

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta
  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

JAKARTA - Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 September lalu. PP tersebut mengatur tentang prosedur, peran masyarakat, serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 15 PP tersebut disebutkan, bagi pelapor yang memberikan informasi perilaku korupsi ataupun suap yang dilakukan pejabat negara, penghargaan diberikan dalam dua bentuk. Pertama, berbentuk piagam. Kedua, dalam bentuk premi. Untuk besaran premi, kemudian diatur dalam pasal 17. Pada ayat 1 disebutkan, besaran premi untuk pelapor korupsi senilai dua persen dari jumlah kerugian keuangan yang dapat dikembalikan ke negara.

Di mana premi maksimal dipatok pada angka Rp 200 juta. Sementara untuk pelaporan korupsi berjenis tindak pidana suap, premi yang diterima juga dua persen dari nilai suap atau uang hasil lelang barang yang digunakan untuk suap. Di mana premi maksimal untuk kategori ini senilai Rp 10 juta.

Untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelapor. Yakni, adanya penilaian dari pimpinan instansi penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1. Ada sejumlah pertimbangan dalam penilaian tersebut. Antara lain, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, serta adanya risiko faktual bagi pelapor. Untuk prosedur pelaporannya tidak rumit. Masyarakat bisa menyampaikan temuan kepada penegak hukum atau badan publik.

Nantinya, penegak hukum yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. Selain memberi penghargaan, PP juga memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pelapor. Bahkan dalam pasal 12, pelapor akan mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, KPK menyabut baik kehadiran PP tersebut. ”Saya kira positif kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor,” ungkap Febri kemarin.

Dia menyampaikan, instansinya sejal awal turut terlibat dalam pembuatan PP tersebut. Sebab, lembaga antirasuah menilai, penghargaan untuk pelapor dugaan korupsi penting. ”Para pelapor kasus (dugaan) korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut,” jelas dia.

Patut yang dia maksud adalah kelayakan terkait bentuk hadiah yang akan diberikan. ”Kalau pelapor tentu saja caranya pemberiannya tidak dilakukan secara terbuka,” imbuhnya. Pemerintah harus menjamin setiap pelapor dugaan korupsi mendapat perlindungan. Sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman. Dengan begitu, dia optimistis semakin banyak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan korupsi. (far/syn/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Harga BBM Naik Lagi
Harga BBM Naik Lagi

Berita Sejenis

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Sejumlah pemimpin lembaga internasional menyempatkan diri menengok kondisi Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) di sela-sela acara Annual Meeting IMF–World Bank 2018


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.


Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Wali Kota Pasuruan Setiyono kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin pagi (4/10).


Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Sidang perdana perkara dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 memang hanya untuk Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai terdakwa.


Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sudah tiga kali Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


Mentan Bantah Indikasi Korupsi Alsintan

Mentan Bantah Indikasi Korupsi Alsintan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah adanya penyimpangan dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).


Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan para saksi yang menguatkan dakwaan perkara Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!