Nasional
Share this on:

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta
  • PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

JAKARTA - Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 September lalu. PP tersebut mengatur tentang prosedur, peran masyarakat, serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 15 PP tersebut disebutkan, bagi pelapor yang memberikan informasi perilaku korupsi ataupun suap yang dilakukan pejabat negara, penghargaan diberikan dalam dua bentuk. Pertama, berbentuk piagam. Kedua, dalam bentuk premi. Untuk besaran premi, kemudian diatur dalam pasal 17. Pada ayat 1 disebutkan, besaran premi untuk pelapor korupsi senilai dua persen dari jumlah kerugian keuangan yang dapat dikembalikan ke negara.

Di mana premi maksimal dipatok pada angka Rp 200 juta. Sementara untuk pelaporan korupsi berjenis tindak pidana suap, premi yang diterima juga dua persen dari nilai suap atau uang hasil lelang barang yang digunakan untuk suap. Di mana premi maksimal untuk kategori ini senilai Rp 10 juta.

Untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelapor. Yakni, adanya penilaian dari pimpinan instansi penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1. Ada sejumlah pertimbangan dalam penilaian tersebut. Antara lain, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, serta adanya risiko faktual bagi pelapor. Untuk prosedur pelaporannya tidak rumit. Masyarakat bisa menyampaikan temuan kepada penegak hukum atau badan publik.

Nantinya, penegak hukum yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. Selain memberi penghargaan, PP juga memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pelapor. Bahkan dalam pasal 12, pelapor akan mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, KPK menyabut baik kehadiran PP tersebut. ”Saya kira positif kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor,” ungkap Febri kemarin.

Dia menyampaikan, instansinya sejal awal turut terlibat dalam pembuatan PP tersebut. Sebab, lembaga antirasuah menilai, penghargaan untuk pelapor dugaan korupsi penting. ”Para pelapor kasus (dugaan) korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut,” jelas dia.

Patut yang dia maksud adalah kelayakan terkait bentuk hadiah yang akan diberikan. ”Kalau pelapor tentu saja caranya pemberiannya tidak dilakukan secara terbuka,” imbuhnya. Pemerintah harus menjamin setiap pelapor dugaan korupsi mendapat perlindungan. Sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman. Dengan begitu, dia optimistis semakin banyak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan korupsi. (far/syn/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Harga BBM Naik Lagi
Harga BBM Naik Lagi

Berita Sejenis

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

Dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (24/1).


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Gerak langkah Vigit Waluyo (VW) di kancah persepakbolaan tanah air bakal tidak seleluasa sebelumnya. Makin terisolasi. Bahkan bisa jadi tamat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!