Nasional
Share this on:

Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

  • Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang
  • Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

JAKARTA - Langkah terakhir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 menempuh jalur konstitusi diapesiasi banyak pihak. Potensi kemenangan dalam perhelatan lima tahunan masih bisa diraih.

Sejumlah pengamat menilai, jika Pabowo-Sandi ingin menduduki kursi kepala negara, bukti baru menjadi kuncinya. Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai peluang kemenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka lebar.

Peluang ini bisa terjadi jika BPN sanggup menghadirkan bukti di persidangan. "Peluang BPN terbuka lebar, selama sanggup menghadirkan bukti di persidangan, hanya saja dari tujuh tuntutan, ada yang terlalu berat terpenuhi yakni mengulang Pemilu. Karena tentu berbiaya tinggi dan menguras energi yang luar biasa," ujar Dedi.

Dikatakan Dedi, BPN secara tidak langsung sebenarnya memiliki angin segar, dimana hampir semua partai politik (parpol) baik di kubu 01 maupun 02 sama-sama mendaftarkan gugatan.

"Ini penanda bahwa secara dominan parpol mengakui ada jejak kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Hanya saja, lebih banyak tafsir kecurangan itu mendasar pada pelaksanaan. Tidak menyeluruh sejak pra pelaksanaan, semisal pelanggaran etika kampanye hingga menguatkan money politic," katanya.

Pengamat yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) menambahkan, persidangan itu memerlukan dua hal, yakni realitas hukum dan fakta hukum. Realitas adalah apa yang benar-benar terjadi dilapangan, sementara fakta adalah bukti dipersidangan.

"Ketika dua hal ini berhasil dibawa BPN, maka peluang menang cukup besar, tentu berlaku sebaliknya. Peluang besar ini harus benar-benar dimanfaatkan BPN, jangan sampai BPN tidak berhasil membawa bukti keberatannya di meja sidang. Karena hanya itu peluang yang mereka miliki," bebernya.

Terpisah, Pakar Komunikasi Emrus Sihombing mengatakan, jika bukti yang diberikan masih seputar pemberitaan di media daring, pembuktian tersebut dinilai masih minim. Pemberitaan di media massa hanya isa dijadikan rujukan awal. Meski pemberitaan berdasarkan data dan fakta, dosen Universitas Pelita Harapan ini mengatakan jika sudah ada bumbu-bumbu.

Bukankah karya jurnalistik berbasis kepada pengamatan dan fakta. Tapi itu pengumpulannya berbasis kepada proses jurnalistik. Ada framing oleh media, karena ada framing sangat tidak memadai untuk dijadikan fakta hukum. Hanya bisa dijadikan back up. Jika BPN melakukan investigasi lebih lanjut, baru bisa dijadikan bukti konkret, terangnya kepada Fajar Indonesia Network.

Menurut Direktur Eksekutif Emerus Coerner, jika pemberitaan itu dijadikan bukti, sangat lemah. Karena sudah terjadi editing. Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat sudah bisa menilai siapa pemenang pemilu tahun ini.

Menurutnya, sejumlah hasil penghitungan cepat sudah bisa dijadikan acuan. Terlebih, hasil yang disajikan tidak berbeda jauh dengan penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Survei adalah kajian ilimah. Survey berjalan yang sudah dilakukan sudah menyatakan jika salah satu paslon menang, dan terkonfirmasi dari pada KPU. "Dari situ orang sudah bisa memberikan keputusan menang. Masyarakat biasa sudah bisa menilai," paparnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Mahkamah Konstitusi hanya memutus perbedaan hasil suara. Jika ada bukti kecurangan yang disajikan keluar dari konteks, terlebih kepada penyelenggaraan, Ujang menilai bukan menjadi urusan Mahkamah Konstitusi.

Karena yang gugatan itu perbedaan hasil suara. Tapi nanti tergantung dari MK. Apakah materi tersebut akan dijadijkan gugatan pokok perkara di persidangan atau tidak, katanya kepada Fajar Indonesia Network.

Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, ketika permohonan sesuai dengan Undang-Undang, maka MK akan melanjutkan sidang. Sebaliknya, jika dinilai keluar konteks, maka MK berwenang untuk memutuskan tidak melanjutkan sidang.

Perlu diketahui, saat ini adalah masih penyerahan berkas dan belum diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kita lihat saja, apakah nantinya akan diterima atau ditolak. Semua itu ada di tangan MK, tandasnya. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.


Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati banyak melontarkan kelakar politik dalam pidato sambutannya di acara pembukaan Kongres V PDIP, di Bali, kemarin (8/8).


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).


Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Sinyal Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk berkoalisi semakin terlihat.


1.457 Lulusan IPDN Disebar ke Daerah

1.457 Lulusan IPDN Disebar ke Daerah

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo resmi melepas lulusan IPDN Angkatan XXV untuk menempati penugasan barunya di seluruh nusantara.


Prabowo Harus Sowan ke Koalisi

Prabowo Harus Sowan ke Koalisi

Wacana bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi membuat sejumlah tokoh nasional angkat bicara.


Dahnil Jadi Jubir Pribadi Prabowo

Dahnil Jadi Jubir Pribadi Prabowo

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kini punya juru bicara pribadi. Dia adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!