Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

  • Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK
  • Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja. Padahal, sejarah dibentuknya KPK sebagai respon lemahnya penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi.

Hal ini diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. "Ini akan menjadi sejarah baru bahwa pada pemerintahan Jokowi lah, KPK menjadi lemah," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9) kemarin.

Menurutnya, situasi sekarang dapat dikatakan situasi konspirasi pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menegaskan KPK tidak akan lagi independen. KPK tidak akan ada bedanya dengan lembaga penegak hukum lainnya dan dikhawatirkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis.

"Karema non-SP3 itu juga wujud dari independensi dan prudensialty KPK dalam menetapkan tersangka. Dari perspektif pembuktian sebenarnya sudah ada dalam bentuk "penghentian penyelidikan" (Pasal 44 UU KPK)," tegasnya.

SP3 Tidak Berdasar

Menurutnya, secara teoritis SP3 atau penutupan perkara itu ada 3 dasarnya yang terkait dengan hak pembuktian. Pertama, SP3 bisa dilakukan jika peristiwa yang disidik bukan peristiwa pidana. Kedua, SP3 dengan dasar kurangnya alat bukti dan, ketiga SP3 bisa dilakukan demi hukum (tersangka mati, kedaluarsa tindak pidananya, dan nebis in idem sudah pernah diputus Pengadilan).

Jadi, lanjut Fickar, tidak ada landasan teoritisnya SP3 didasarkan pada waktu penyidikan. Sebab sudah ada alat chalance atau kontrol terhadap tindakan penegak hukum termasuk KPK yang mentersangkakan orang dalam waktu lama.

"Jadi dengan memberikan SP3, selain tidak ada pijakan teoritis dan yuridisnya, juga KPK akan tergradasi menjadi lembaga penegak hukum konvensional (polisi, kejaksaan) yang biasa dan rentan diintervensi oleh kepentingan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)," tegasnya.

"Saya setuju pimpinan KPK menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden karena Presiden sendiri yang mau mengobok obok UU KPK, ikut melemahkan bersama DPR. Ya sudah, jika korupsi ingin seperti masa lalu, silakan ubah dan tak ada gunanya lagi KPK berdiri karena akan sama dengan penegak hukum lainnya," tegasnya.

Jadi, Presiden sudah sangat jelas tidak peduli pada KPK karena itu dijebak para batman DPR pun mau.

"Karena itu dia sama sekali tidak melibatkan KPK dalam pembahasan apalagi memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemerintah dan DPR sudah kehilangan urat malunya pada rakyat," tutupnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Wakil presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (18/10) kemarin, melaksanakan tugas terakhirnya sebagai RI-2. Pada Minggu (20/10) lusa, JK akan meletakkan jabatannya.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!