Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

  • Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril
  • Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

**JAKARTA ** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima berkas permohonan amnesti dari Baiq Nuril, guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (MTN) yang Peninjauan Kembali (PK) kasus pelecehan seksualnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

"Belum sampai meja saya," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Pembukaan Karta Kreatif Indonesia (KKI) 2019, di Exhibition Hall A Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, kemarin (12/7) kemarin.

Kalau (berkas) permohonan amnesti itu sudah ke mejanya, Presiden Jokowi berjanji akan segera memutuskan secepatnya. "Kalau nanti sudah masuk meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait kita putuskan secepatnya," tegas Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi memperbolehkan Baiq Nuril mengajukan amnesti menyusul keluarnya putusan PK dari MA. Presiden mengaku akan membicarakannya lebih dahulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam.

"Untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya," kata Presiden Jokowi saat berada di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

Terpisah Jaksa Agung Prasetyo telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB untuk untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang seharusnya dijalani Baiq Nuril terkait keputusan MA itu. "Saya sudah perintah kepada Kajati NTB untuk jangan dulu berbicara soal eksekusi," kata Prasetyo kepada wartawan usai menerima Baiq Nuril, di kantornya, Jumat (12/7).

Kejaksaan, menurut Prasetyo, tidak akan melakukan tindakan eksekusi secara terburu-buru meskipun proses hukum sudah final. Ia menegaskan, Kejaksaan harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi yakni pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan yang muncul di tengah masyarakat.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan ada 132 permohonan yang diterimanya dan pihak kuasa hukum untuk penangguhan eksekusi Baiq Nuril oleh Kejaksaan Agung RI. "Dari DPRD provinsi dua permohonan, DPRD kota tiga, DPRD kabupaten 14, lembaga 36, dan perorangan 76," kata Rieke saat mendampingi Baiq Nuril untuk bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo, kemarin.

Rieke dan kuasa hukum serta Baiq Nuril sampai di Kejaksaan Agung RI pada Jumat sekira pukul 10.00 WIB. Rieke datang bersama Baiq Nuril sementara kuasa hukumnya, Joko Jumadi datang lebih dulu berbeda kendaraan. "Ya kita bertemu dulu ya sama Jaksa Agung," kata Rieke.

Dia meminta Kejaksaan Agung bisa menangguhkan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Peninjauan Kembali (PK) dari Baiq Nuril. Menurut Rieke, masalah hukum yang dialami Baiq Nuril merupakan masalah besar, dan dirinya akan berjuang agar tidak ada eksekusi terhadap Baiq Nuril.

Sebelumnya, Baiq Nuril mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas perkara pelanggaran UU ITE terkait penyebaran rekaman berisi pembicaraan asusila secara elektronik yang menimpa dirinya, dan MA melalui putusannya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. Kini upaya Baiq Nuril, selain penangguhan eksekusi, juga berupaya meminta pertimbangan presiden agar memberikan amnesti terhadap pidana yang menjerat dirinya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Pastikan Berihram di Bir Ali
Pastikan Berihram di Bir Ali

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru.


Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (22/8).


Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi oleh DPR-RI.


Jangan Lagi Impor Garam

Jangan Lagi Impor Garam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap impor garam ditekan. Terlebih kualitas garam lokal ternyata lebih baik dibandingkan garam impor.


Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agre


PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar V 2019 di Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut.


Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.


10 Menteri Paling Sering Diberitakan

10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Ada 10 menteri kabinet Jokowi-JK paling yang banyak diberitakan oleh media massa.


BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!