Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK

  • Presiden Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK
  • Presiden Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK

JAKARTA - Teka-teki nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menerbitkan Perppu. Alasannya, karena masih ada proses uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi).

"Kita melihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada orang yang masih berproses uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan," tegas Jokowi dalam diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) kemarin.

Hingga saat ini, sudah tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU No 19 Tahun 2019 yang telah menjalani sidang. Para penggugat UU No 19 Tahun 2019 adalah 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah. Juga 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia. Lainnya advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra juga mengajukan uji materil dan formil atas UU KPK ke MK.

Dalam permohonanya, pemohon tidak hanya mengajukan uji formil atas UU KPK hasil revisi. Tetapi juga uji materil. Menurut penggugat, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pihaknya atas UU KPK hasil revisi. Pasalnya, dari sisi formil, penerbitan Undang-undang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur.

Penggugat menilai UU tersebut disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum di DPR RI. Sedangkan menurut peraturan, sebuah Undang-undang bisa disahkan jika anggota DPR yang hadir lebih dari separuh. Tetapi, dalam rapat paripurna 17 September 2019, anggota DPR yang hadir hanya 102 dari 560 orang. Oleh karenanya, UU ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, dari sisi materil, pemohon mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang dewan pengawas. Pemohon menilai, adanya dewan pengawas KPK justru berpotensi menyebabkan KPK menjadi tidak independen.

Terkait dewan pengawas KPK, Jokowi mengaku masih menyusun sejumlah nama. Saat ini, lanjut Jokowi, prosesnya dalam tahap memperoleh masukan siapa yang dinilai cocok duduk dalam dewan pengawas.

Pasal 69A UU No. 19/2019 menyebutkan ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. "Untuk pelantikan Dewan Pengawas KPK akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru. Nanti Desember. Hal ini sudah tercantum di dalam peraturan peralihan yang ada," paparnya.

Jokowi menyebut tidak membuat panitia seleksi (pansel) untuk Dewan Pengawas KPK. "Tidak lewat pansel. Tetapi, percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," ungkapnya.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. Anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang. Tugasnya antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Berdasarkan Pasal 69 D UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK disebutkan sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung, terus menuai pro dan kontra.


Dukung KPK, Sejumlah Tokoh Siap Ajukan Judicial Review

Dukung KPK, Sejumlah Tokoh Siap Ajukan Judicial Review

Sejumlah aktivis antikorupsi berbondong-bondong mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/11)


Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan memindahkan ibu kota negara RI ke Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.


Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia yakin akan kemampuan untuk mengelola nuklir demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Rencana Kementerian Agama menulis ulang buku pelajaran agama, untuk memperbaiki konten yang tak sesuai dengan visi beragama moderat didukung Mendikbud..


Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Polisi menangkap DA, istri Rabbial Muslim Nasution (RMN), pelaku bom bunuh diri Polrestabes Medan, Sumatera Utara, tak lama setelah kejadian.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!